Pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada 2020 telah berjalan sepuluh hari. Dari hasil pengawasan sementara Bawaslu, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati para kandidat.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, berdasarkan data di 270 kabupaten/kota yang dipantau, kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 kabupaten/kota atau 94 persen. “Hanya 14 kabupaten/kota yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama,” ujarnya, kemarin (6/10).
Di 256 daerah yang menggelar kampanye tatap muka, lanjut Afif, hingga kemarin terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Sayangnya, belum semua paslon menaati protokol kesehatan (prokes). “Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota,” imbuhnya.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Sebagai gambaran, dua hari pertama kampanye hanya terjadi 18 kasus. Atas 237 pelanggaran tersebut, Afif mengatakan, jajarannya telah melakukan tindakan pembubaran terhadap 48 kegiatan. Selain itu, Bawaslu melayangkan 70 surat peringatan tertulis.
Pria asal sidoarjo itu menambahkan, meski PKPU membolehkan, pihaknya tetap merekomendasikan paslon untuk mengutamakan kampanye daring. Apalagi, dari pantauan Bawaslu, kampanye daring belum banyak dimaksimalkan. Sejauh ini, kampanye daring baru ditemukan di 37 daerah atau 14 persen.
“Sisanya, 233 kabupaten/kota atau 86 persen tidak didapati terlaksana kampanye dengan metode daring,” tuturnya.
Lantas, kenapa paslon kurang memaksimalkan kampanye daring? Dari analisis Bawaslu, ada sejumlah faktor. Mulai kendala jaringan internet, keterbatasan kuota internet peserta, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta, hingga kurang diminati.
Selain soal protokol kesehatan, kata Afif, Bawaslu menemukan beberapa dugaan pelanggaran lain selama 10 hari kampanye. Yaitu, 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial, 8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, keberadaan pokja untuk menangani pelanggaran protokol kesehatan cukup membantu. Terbukti, proses pemberian sanksi teguran dan pembubaran kampanye yang melanggar dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Namun diakuinya, sejauh ini belum semua daerah membentuknya.
"Hingga kini pokja telah terbentuk lebih 50 persen daerah yang akan melaksanakan pilkada," ujarnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyebut, seluruh peserta pilkada serentak tahun ini mestinya bisa menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian dari kampanye kreatif. ”Setiap paslon berkampanye dengan membuat masker sebanyak mungkin, dan bisa dibuat ada gambar paslon dan nomor kepesertaan,” bebernya dia kemarin.
Itu merupakan bentuk kampanye kreatif di tengah pandemi yang bisa dilakukan seluruh peserta pilkada. Dia pun menyebutkan, peserta pilkada diizinkan membuat dan menyediakan tempat-tempat cuci tangan di fasilitas umum. Tentu dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah di daerah masing-masing. ”Agar tidak mengganggu ketertiban,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Berdasar laporan yang diterima Mahfud dari Polri dan Kemendagri, kampanye sejauh ini dinilai berjalan baik. Namun, dia menyoroti beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang masih terjadi.
”Seperti soal jaga jarak, kapasitas jumlah orang, dan ada yang lupa pakai masker,” imbuhnya. Meski pelanggaran tersebut biasa saja, peserta pemilu diingatkan tidak mengulangi. (far/syn/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria