JAKARTA– Kementerian Kesehatan menerbitkan aturan baru terkait pemeriksaan radiologi. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 24 Tahun 2020 itu mendapat kritik. Sebab salah satu dampaknya adalah memecah belah kedokteran yang sedang fokus menangani Covid-19.
Permenkes yang baru keluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut mengatur bagaimana peran dokter spesialis radiologi. Selama ini pemeriksaan radiologi, contohnya USG kehamilan, dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang memiliki kompetensi tersebut. Namun dengan adanya aturan itu, dokter yang akan memberikan tindakan radiologi harus mendapatkan pelatihan atau kalau tidak hal tersebut dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. Hal ini disayangkan banyak pihak.
”Yang terdampak 16 bidang yang terdiri dari 15 spesialis dan dokter umum,” kata ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, SpBP, RE (K). Hal ini tak hanya berdampak pada dokter saja. Namun juga masyarakat.
David mengatakan jumlah dokter spesialis untuk 15 bidang saja mencapai 25rb dokter. Belum dihitung dokter umum. Sedangkan jumlah spesialis radiologi hanya 1570 orang. Jika nanti peran 25 dokter spesialis digantikan oleh dokter radiologi saja, maka akan kualahan.
Dia mencontohkan apabila ada masyarakat datang ke rumah sakit karena jantung dan harus dilakukan angiografi untuk melihat kerusakan pada pembuluh darah jantung. Namun tindakan angiografi harus menunggu dokter radiologi. Contoh lain yang dipaparkan David adalah pemeriksaan ibu hamil dengan USG untuk mendeteksi kondisi jabang bayi. Jika harus ditangani oleh ahli radiologi ada kemungkinan tidak semua ibu hamil bisa mendapatkan layanan ini. Berarti ada risiko kondisi janin tidak terpantau. ”Apakah sanggup semua ditanggung dokter radiolog. Seharusnya berbagi peran dan kerjasama,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (6/10).
David mengkhawatirkan penerbitan Permenkes ini terkait dengan latar belakang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang merupakan seorang dokter radiologi. Sehingga penerbitan bisa jadi ada konflik kepentingan. ”Orang lain riset tentang Covid-19, Menteri kok bikin ginian (Permenkes 24/2020),” ujar David.
Belum lagi Permenkes 24/2020 ini dikeluarkan saat pandemi Covid-19. Dengan adanya aturan ini berarti harus mengubah sistem pendidikan kedokteran yang selama ini ada. Padahal untuk menambah kompetensi calon dokter saat pandemi cukup sulit.
Permenkes ini dianggap tidak berempati karena terbit di saat dokter tengah fokus pada penanganan Covid-19. David mengkritik seharusnya jika permenkes ini harus dikeluarkan maka bisa dilakukan setelah kondisi Covid-19 membaik. Tentu dengan mengajak organisasi dan asosiasi profesi kedokteran untuk duduk bersama.
MKKI bersama organisasi dan asosiasi profesi kedokteran sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan. Surat itu menyatakan keberatan adanya Permenkes 24/2020. Kemarin pagi Kemenkes menyurati kembali yang isinya adalah undangan sosialisasi. Surat keberatan mereka tidak digubris.
”Kami putuskan agar semua tidak datang dan bersurat kepada Kemenkes untuk menghormati undangan itu,” katanya. David berharap kedepan ada dialog dengan Menkes Terawan dan dapat meninjau kembali aturan itu. Mereka menunggu hingga 10 hari kedepan. Jika tetap sunyi maka ada tindakan selanjutnya.
Jawa Pos telah menghubungi Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof Abdul Kadir yang berwenang untuk menanggapi hal ini. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak merespon. (lyn)
Jejak Pertikaian Terawan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- Sejak 2015 hingga Januari 2018 Menteri Kesehatan Terawan sudah enam kali disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait dengan pelanggaran praktik dalam terapi cuci otak yang dibuatnya.
- MKEK mengeluarkan surat keputusan No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 kepada Menkes Terawan karena mengiklankan terapi cuci otak secara berlebihan, tidak kooperatif pada sidang majelis, menarik bayaran dalam tindakan yang belum teruji ilmiah, dan menjajikan kesembuhan pada pasien. Ijin praktik Menkes Terawan dicabut namun tak berselang lama IDI mengembalikan ijin praktiknya.
- PB IDI menyurati Presiden Joko Widodo yang melantik Terawan menjadi menteri kesehatan. Organisasi profesi kedokteran itu meminta agar Terawan tak dilantik karena pernah dijatuhi hukuman oleh PB IDI.
- PB IDI bersama asosiasi dokter bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia. Terawan sebagai menkes dianggap tidak komunikasi dengan organisasi dan asosiasi profesi dalam pengajuan nama. Sebab mereka yang dilantik tidak sesuai dengan usulan PB IDI dan asosiasi dokter.
Editor : izak-Indra Zakaria