JAKARTA -- Rencana penyederhanaan kurikulum 2013 yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik di masyarakat. Keresahan muncul lantaran penyederhanaan ini disebut-sebut bakal diikuti dengan penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah di jenjang SMA dan SMK.
Rencana tersebut pun langsung mendapat penolakan sejumlah pihak. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) salah satunya.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menuturkan, pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya. Sehingga terbentuk watak yang baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu, pelajaran sejarah juga berperan penting dalam mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa serta menanamkan nasionalisme yang produktif pada peserta didik. "Jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya," ujar Unifah dalam keterangan resminya, (20/9).
Dia berpendapat, pendidikan harusnya bisa dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Yakni, pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemudian, mengedepankan penanaman watak yang baik dan budi pekerti sesuai jati diri bangsa. Caranya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebhinekaan global, serta berakar pada sejarah dan budaya bangsa. "Penanaman karakter yang baik dapat diperoleh dari pelajaran sejarah. karena salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter," jelasnya.
Melihat pentingnya pajaran sejarah ini, lanjut dia, PB PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 ini. Dia pun meminta agar pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan para ahli. "Serta mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan" ungkapnya.
Polemik ini pun langsung mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Dia menegaskan, bahwa tidak ada kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. "Saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel Sejarah ini," ujarnya melalui pesan video.
Dia menjelaskan, isu ini muncul karena adanya presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Padahal, pihaknya memiliki puluhan versi berbeda. Di mana saat imi sedang melalui FGD dan uji publik. "Belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Pasalnya, di tahun depan, pihaknya akan fokus untuk melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.
"Jadi sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," tegas mantan Bos Gojek tersebut.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP MSI) menyambut baik sikap Kemendikbud yang menyatakan tak menghapus mapel sejarah. Meski begitu, Ketua pusat PP MSI Hilmar Farid tetap meminta agar pelajaran sejarah tetap dijadikan mapel wajib di sekolah menengah. Sebab, pelajaran ini merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa.
"Kami meminta agar setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik umum maupun kejuruan, mendapat pendidikan sejarah dengan kualitas sama," ujarnya. Hilmar juga meminta agar penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran. Di mana, tentunya disertai pula dengan peningkatan kompetensi guru.
Di sisi lain, Hilmar mengaku, pihaknya mengapresiasi terhadap kritik dan penolakan yang berkembang. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap arti sejarah dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria