JAKARTA—Rencana pembangunan fasilitas pariwisata di Pantai Loh Buaya, Pulau Rinca di Taman Nasional (TN) Komodo menuai banyak kecaman. Aktivis lingkungan menilai bahwa perencanaan pembangunan kawasan tersebut berpotensi mengusik habitat Komodo.
Rencana pemerintah ini ramai dibicarakan di dunia maya setelah beredarnya sebuah foto yang menunjukkan seekor Komodo yang berhadapan dengan sebuah truk pengangkut material proyek. Truk tersebut diduga bagian dari proyek pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Rinca.
Untuk kelancaran proyek yang digarap oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ini, Balai Taman Nasional Komodo (TNK) Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengumumkan penutupan sementara kawasan pantai Loh Buaya di Wilayah Pulau Rinca dari kunjungan wisatawan terhitung mulai 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni tahun 2021 mendatang.
Meski demikian, disebutkan dalam keputusan Kepala Balai TNK Komodo Lukita Awang Nistyantara tersebut bahwa selama masa penutupan akan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu sekali.
Penutupan wilayah Pulau Rinca ini dilakukan untuk memberi ruang pada proses pembangunan berbagai fasilitas pariwisata seperti dermaga, pusat informasi, jalan jerambah, penginapan ranger serta naturalist guide.
Lukita Awang menyebutkan setidaknya terdapat 15 individu komodo yang sering terlihat di sekitar lokasi pembangunan dari total 60 individu komodo yang hidup di lembah Loh Buaya di Pulau Rinca. ”Pembangunan tetap mengutamakan keselamatan satwa komodo,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT Umbul Wulang Tanamahu Paranggi menilai bahwa pembangunan pariwisata premium di wilayah TNK akan berdampak buruk bagi keberlanjutan komodo.
Saat ini kata Umbul TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi salah satu lokasi pengembangan wisata premium. ”Langkah pemerintah saat ini juga telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” kata Umbul kemarin (26/1)
Pemandangan bertemunya Komodo dengan truk proyek kata Umbul adalah satu bukti ketidaknyamanan komodo terhadap aktifitas pembangunan skala besar ini. ”Sebagai kawasan konservasi, Pulau Rinca tidak memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang dipikirkan pemerintah. Sebab, pembangunan ini justru akan membahayakan ekosistem Komodo sebagai satwa yang dilindungi,” tegas Umbul. Umbul menambahkan, Komodo merupakan jenis binatang yang soliter atau memiliki sifat penyendiri kecuali saat musim kawin.
Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan pembangunan yang berdampak pada perubahan habitat alamiahnya tentu akan mengganggu keberadaan komodo. Habitat terbesar Komodo berada di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Secara ekologi kedua pulau ini mempunyai topografi yang paling cocok dalam mendukung bertumbuh dan berkembangnya spesies ini.
”Semestinya pemerintah menjaga keaslian habitat komodo dengan tidak mengubah habitat komodo dengan bangunan-bangunan beton yang sudah pasti mengancam keberlangsungan hidup komodo.
Umbul mengatakan, pihaknya mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo. Semestinya seluruh kebijakan pembangunan di kawasan ini berbanding lurus dengan spirit konservasi hewan purba ini.
Umbul juga meminta agar pemerintah provinsi dan nasional lebih fokus pada urusan sains dan konservasi kawasan ekosistem komodo dibandingkan urusan pariwisata yang berbasis pada pembangunan infrastruktur skala besar yang merusak ekosistem Komodo. ”Pemerintah harus mengembalikan spirit awal pembentukan TNK sebagai kawasan konservasi,” tegasnya.
Menurut Direktur Kampanye Sumber Daya Alam WALHI NTT Yuvensius Stefanus Nonga, status habitat Komodo harusnya ditingkatkan kembali menjadi Suaka Margasatwa dan tidak lagi Taman Nasional yang memungkinkan untuk terjadinya gangguan oleh aktivitas manusia pada spesies tersebut.
Yuven menyebut, menjaga sifat keliaran Komodo sangat penting daripada membuatnya menjadi objek daya tarik wisata. Selain itu, semua sumber daya yang ada harus lebih banyak di curahkan pada penelitian spesies unik ini. “Apalagi sampai sekarang kita belum punya ahli Komodo,” jelasnya.
Sementara itu, pelaksana proyek Kementerian PUPR berjanji tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan habitat Komodo. Janji ini diungkapkan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan Ditjen Cipta Karya melaksanakan penataan kawasan Pulau Rinca dengan penuh kehati-hatian. Dalam proses pembangunan, konsultasi dengan Ditjen KSDAE KLHK terus dilakukan semenjak penandatanganan kerja sama pada 15 Juli 2020.
Koordinasi dan konsultasi publik yang intensif terus dilakukan, termasuk dengan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya komodo.
“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” jelas Basuki.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo juga menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara hati-hati "Kami selalu didampingi ranger dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak atau mengganggu habitat," katanya.
Berdasarkan catatan PUPR, Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo.
Pembangunan fasilitas pariwisata meliputi perbaikan Dermaga Loh Buaya, Bangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut.
Elevated Deck pada ruas eksisting, berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga. Bangunan pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti, dirancang setinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas serta melindungi keselamatan pengunjung.(tau)
Editor : izak-Indra Zakaria