JAKARTA - Selain melakukan aksi masa, serikat pekerja juga menyiapkan gugatan judicial review terhadap Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum, mengajukan gugatan secara resmi, kemarin (2/10), para pimpinan serikat pekerja berkonsultasi denihan MK.
Konsultasi tersebut dilakukan di sela-sela aksi. Pada kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal beserta rombongan diterima langsung Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.
Said Iqbal mengatakan, pihaknya sengaja menemui MK untuk berkonsultasi perihal rencana pengajuan permohonan pengujian UU Ciptaker. Permohonan sendiri belum diajukan karena norma yang akan diujikan belum memiliki nomor undang-undang.
Selain konsultasi, lanjut Ikbal, kedatangannya ke MK juga untuk menyampaikan pernyataan sikap atas aksi besar pada 6 - 8 Oktober 2020 lalu. Dalam pernyataan ini, Said mengungkapkan, salah satu upayanya dengan mengambil jalan melalui perjuangan hak konstitusional.
"Dengan menyerahkannya pada hakim konstitusi, yang diyakini sebagai benteng keadilan rakyat Indonesia," ujarnya.
Said berharap, pernyataan dari serikat pekerja dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para Hakim Konstitusi yang menangani perkara. Adapun bunyi dari pernyataan sikap yang disampaikan di antaranya, meminta MK dapat bekerja dengan melandasi diri pada keyakinan terhadap hati nurani. "Yaitu keyakinan yang mendalam berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa," imbuhnya.
Dia mengingatkan, sebelum menduduki jabatannya, para hakim konstitusi telah bersumpah dihadapan Tuhan dengan diawali perkataan suci "Demi Allah”. Dengan demikian, diharapkan semua keputusan hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang tidak hanya bersandar pada kebenaran yang bersifat formal. Tetapi juga berlandaskan pada kebenaran sejati.
“Kami, rakyat Indonesia menaruh harapan yang tinggi dan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk mampu menggali, mengikat, dan menentukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian undang-undang,” kata Said.
Selain itu, dalam pernyataan sikap tersebut para buruh dalam menangani perkara tidak hanya mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon. Melainkan para Hakim dapat mengambil secara aktif serta menggali kebenaran materiil undang-undang yang telah banyak disorot rakyat Indonesia dan dunia internasional.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menyambut baik upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan serikat pekerja. Terlebih, bisa disampaikan secara baik, damai, tertib, dan jauh dari kesan adanya kekerasan.
“Cara penyampaian yang damai tertib ini dapat dijadikan pembelajaran yang baik, bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik dan sesuai dengan konstitusi,” tandas Guntur.
Sementara itu, kemarin MK menggelar sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 144 UU Narkotika. Perkara itu diajukan Ardian Aldiano yang merupakan terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia kedapatan menanam 27 tanaman ganja yang hidup secara hidroponik dengan tujuan konsumsi guna mengobati sakit kejang yang dideritanya.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum mengatakan pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Terutama, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, akibat tidak adanya definisi yang jelas mengenai kata ‘pohon’ pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika.
Singgih menjelaskan, perbedaan antara definisi herba, perdu, dan pohon telah dijelaskan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yakni tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.
Menurut Pemohon, biasnya definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika mengakibatkan pasal tersebut menjadi karet. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika juga diduga bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut Pemohon, batang tubuh UU Narkotika itu pada Pasal 111 terdapat 2 (dua) ayat dan begitupun juga Pasal 114 yang terdapat 2 (dua) ayat. Tetapi pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dibagi menjadi 2 (dua) ayat, melainkan langsung ditulis “Cukup Jelas”. Hal ini menimbulkan multitafsir mengenai frasa “Cukup Jelas”.
“Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika yang tidak memberikan definisi secara pasti terhadap kata ‘pohon’ telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” kata Singgih. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria