Presiden Joko Widodo telah menandatangani pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengesahan ini dilakukan ditengah gelombang aksi penolakan rakyat dan keprihatinan atas situasi pandemic Covid-19. Catatan penting atas pengesahan UU Cipta kerja adalah UU ini disahkan ditengah situasi terjadinya pelanggaran hak rakyat. Oleh karenanya, Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law menyatakan sikap.
A. Bahwa hal ini sebagai bentuk represif terhadap hak menyampaikan pendapat. Perkembangan dari hari ke hari, Pemerintah maupun DPR kian tak mendengar suara rakyatnya sendiri. Dari waktu ke waktu, penolakan juga tak putus, terus menguat dan bergelombang di berbagai penjuru tanah air.
Keprihatinan bertambah ketika kekerasan terjadi di lapangan, terutama dilakukan aparat dalam bentuk represi brutal hingga bentuk penangkapan/penahanan, yang hari-hari belakangan ini meluas di lapangan. Sikap represif itu bukan tak mungkin disebabkan kebijakan Mabes Polri mengeluarkan Telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law.
Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui aksi demonstrasi juga menyasar mahasiswa dan akademisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, telah berupaya mengingkari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan Negara Hukum Indonesia.
B. Melanggar konstitusi
Bukankah Pasal 28 UUD 1945 mengiringi kelahiran Republik Indonesia, bahwa kebebasan tersebut merupakan jalan konstitusional bagi warga negaranya untuk menagih janji penguasa. Demi menegakan nilai-nilai konstitusi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami dari Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law, berupaya menjalankan tugas akademisi untuk mencerdaskan masyarakat melalui seri Kuliah Bersama Rakyat (KBR) yang memasuki hari ke-20 sejak 14 Oktober hingga 2 November 2020, dengan substansi kritik yang begitu mendasar, komprehensif, detil dan menganalisis dampaknya bagi persoalan kesejahteraan sosial generasi bangsa Indonesia di masa mendatang terhadap berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU yang kemudian oleh Presiden disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Dari kajian KBR selama dua minggu terakhir, non-stop tanpa jeda sekalipun di hari libur, semakin meyakini bahwa secara formal, draft UU Omnibus Cipta Kerja yang berubah-ubah halaman, hingga tujuh kali perubahan sejak pengesahannya 5 Oktober 2020 lalu, dan bahkan secara substansi yang begitu banyak memiliki kelemahan mendasar, bahkan bertentangan dengan arah mandat demokrasi konstitusional. Kajian KBR meliputi isu perburuhan, lingkungan, hubungan pusat dan daerah, desain politik hukum, penyiaran dan kebebasan media, persaingan usaha dan isu monopoli korporasi, dan pembahasan formal perundang-undangan (simak di Youtube PUSaKO FHUA Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCjl1cCWGyevQvH3sr6vK1iA )
Hingga detik ini, kami semua terus bertanya-tanya, mengapa memaksakan hukum yang ditolak oleh rakyatnya sendiri? Kepentingan apa yang sedang dibawa oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin? Bila memang untuk rakyat, mengapa tak mendengar suara rakyatnya yang di jalanan tumpah ruah menolak klaim kekuasaan? Hingga, kami para akademisi mempertanyakan, apakah rezim Jokowi-Ma’ruf Amin sedang menguatkan tirani hukum kekuasaan yang hanya menguntungkan kuasa oligarki, menebalkan problem korupsi yang kian sistematik untuk jarah sumberdaya alam?
Bukan tidak mungkin Indonesia sedang bekerja memperkuat pondasi ekonomi politik negara hukum, ataukah negara kekuasaan di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Terakhir, kami mengingatkan, hidup berbangsa dan bernegara bertujuan untuk pencerdasan kehidupan warga bangsa, upaya progresif kesejahteraan umum, serta bangunan pondasi kuat demokrasi konstitusional sesuai prinsip Negara Hukum Indonesia. Rezim hari ini, bagi kami, sedang berlayar mengarah kuasa kapitalisme oligarki yang tidak berfikir terhadap masa depan kemanusiaan dan keadilan eko-sosial. Bijaklah, dan segera batalkan pemberlakuan UU Cipta Kerja sesegera mungkin! Dan hentikan penangkapan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan kritik dan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. (**)
Perwakilan Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law
1. Irwansyah (FISIP Universitas Indonesia)
2. Haris Retno Susmiyati (FH Universitas Mulawarman)
3. Dhia Al Uyun (FH Universitas Brawijaya)
4. Abdil Mughis Mudhoffir (FIS Universitas Negeri Jakarta)
5. Herlambang P. Wiratraman (FH Universitas Airlangga)
Dukungan atas pernyataan sikap ini dapat disampaikan melalui tautan: bit.ly/tolakomnibus
322 akademisi menyatakan secara tegas menolak UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Para akademisi tersebar di 119 Universitas/Sekolah Tinggi/ Politeknik
namun tidak mewakili institusi bertindak atas nama individu
1. Universitas Bengkulu
2. Universitas Janabadra
3. Universitas Brawijaya
4. Institut Pertanian Bogor
5. Universitas Brawijaya
6. Universitas Telkom
7. Universitas Diponegoro
8. Universitas Islam Malang
9. Univ Maritim Raja Ali Haji
10. Universitas Riau
11. Universitas Padjadjaran
12. Universitas Negeri Makassar
13. Universitas Jambi
14. IAIN Tulungagung
15. Universitas Indonesia
16. IAIN Salatiga
17. Universitas Wisnuwardhana Malang
18. STKIP PGRI JOMBANG
19. STIESIA SURABAYA
20. Universitas Muhammadiyah Tangerang
21. Universitas Muhammadiyah Makassar
22. Universitas Borneo Tarakan
23. Universitas Madako
24. Universitas Andalas
25. Universitas Mulawarman
26. Universitas Tompotika Luwuk
27. UWP Surabaya
28. Universitas Billfath Lamongan
29. Universitas Terbuka
30. Universitas Mataram
31. Universitas Lambung Mangkurat
32. Universitas Jenderal Soedirman
33. Universitas Panca Bhakti Pontianak
34. Universitas Surakarta
35. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
36. President University
37. Universitas Pendidikan Indonesia
38. Universitas Indonesia
39. STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo
40. STIE Amkop Makassar
41. Politeknik Negeri Lampung
42. STH Jentera
43. UIN Alauddin Makassar
44. Institut Teknologi Bandung
45. Universitas Budi Luhur
46. Universitas Muhamadiyah Bengkulu
47. Universitas Gajah Mada
48. Universitas Trisakti
49. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
50. Stikubank Semarang
51. ISBI Bandung
52. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
53. Universitas Muhammadiyah Malang
54. UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA
55. Universitas Sumatera Utara
56. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
57. Universitas Islam Negeri
58. STIT Al Fattah Lamongan
59. Universitas Tadulako
60. UBP Karawang
61. Universitas Esa Unggul
62. Universitas Darul 'Ulum
63. Universitas Muhammadiyah Surakarta
64. Mahasiswa FK YARSI
65. UPN Veteran Yogyakarta
66. UIN Imam Bonjol Padang
67. FSRD Universitas Sebelas Maret Solo
68. UNISMA
69. Universitas Cenderawasih Jayapura
70. Universitas Muhammadiyah Surabaya
71. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
72. Sekolah Tinggi Hukum Militer
73. Universitas Bung Hatta
74. Universitas Komputer Indonesia
75. Poltekkes Kemenkes Jakarta II
76. UPN Veteran Jawa Timur
77. Universitas Gadjah Mada
78. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
79. IIB Darmajaya
80. IAIN BATUSANGKAR
81. Universitas Hasanuddin
82. Universitas Sebelas Maret
83. Universitas Negeri Makassar
84. Universitas Tanjungpura
85. Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
86. STEI SEBI
87. STIE Perdagangan
88. STIE Jayakarta
89. Universitas Krisnadwipayana
90. Institut STIAMI
91. Univ. Islam Assyafiiyah
92. Universitas Jember
93. IAIN Jember
94. Institut Teknologi Sepuluh November
95. STIAMI Jakarta
96. Universitas Trisakti
97. Universitas Islam Indonesia
98. Universitas Pamulang
99. Unika Soegijapranata
100. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
101. Universitas Syiah Kuala
102. Universitas Ahmad Dahlan
103. President University
104. UIN Sunan Kalijaga
105. Universitas Muhammadiyah Pontianak
106. Politeknik Negeri Ketapang
107. Stikes Kuningan
108. Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam
109. IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
110. IAIN Ponorogo
111. IAIN TERNATE
112. University of Technology Yogyakarta
113. IAIN TERNATE
114. Universitas Khairun
115. Universitas Palangkaraya
116. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
117. Universitas Buana Perjuangan Karawang
118. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta
119. Universitas Lampung
Editor : izak-Indra Zakaria