Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu terkait dengan pernyataannya bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan Sumarsih dan Ho Kim Ngo. Muhammad Isnur, kuasa hukum Sumarsih, menyatakan bahwa itu sesuai dengan putusan bernomor 99/G/TUN/2020.JKT.
“Ada cacat substansi dari pernyataan jaksa agung pada 16 Januari 2020,” ungkapnya (4/11). Majelis hakim yang terdiri atas Andi Muh. Ali Rahman, Umar Dani, dan Syafaat mengabulkan seluruh gugatan serta menolak eksepsi tergugat. Dalam amar putusannya, hakim menuturkan bahwa pernyataan jaksa agung terkait dengan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat bersama Komisi III DPR merupakan perbuatan melawan hukum.
Majelis hakim juga mewajibkan Burhanuddin untuk membuat pernyataan terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Pernyataan itu harus disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR berikutnya. ’’Kami berharap jaksa agung menerima putusan itu,’’ kata Isnur.
Pria yang sehari-hari aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu mengungkapkan, dalam pertimbangan hakim juga disampaikan bahwa pernyataan Burhanuddin mengandung kebohongan. ’’Karena itu, hakim mewajibkan kepada jaksa agung untuk menjelaskan perkara yang sesungguhnya di rapat kerja berikutnya,’’ jelas dia.
Bagi Isnur dan para korban peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, pernyataan jaksa agung itu menyakitkan. Mereka menilai pernyataan itu bukan sebatas kesalahan administratif, melainkan juga kesalahan yang cukup berat. ’’Kejaksaan (Agung) melakukan tindakan dan diputus melanggar hukum,’’ terang Isnur.
Atas putusan PTUN Jakarta tersebut, pihaknya berharap jaksa agung tidak lantas melakukan banding. Dia juga berharap presiden mengambil sikap. ’’Turun tangan menegur jaksa agungnya,’’ tambahnya.
Lebih dari itu, Isnur berharap putusan kemarin menjadi pelecut bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut dia, selama ini kasus-kasus itu tidak kunjung tuntas bukan karena penegak hukum tidak mampu. Yang menjadi problem, kata Isnur, kemauan pemerintah untuk menuntaskannya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa putusan PTUN Jakarta tersebut tidak boleh dilewatkan begitu saja. Putusan itu harus dijadikan momentum. ’’Untuk mendesak pemerintah dan DPR menuntaskan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc,” tegasnya.
Sementara itu, Sumarsih sebagai penggugat senang lantaran PTUN sudah mendengarkan seluruh gugatannya. Menurut dia, putusan kemarin mesti dijadikan pelajaran berharga oleh Kejagung dan penegak hukum lainnya. Mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab. ’’Kemenangan gugatan itu tentu saja meneguhkan harapan terwujudnya agenda ketika reformasi,’’ ujarnya.
Pada bagian lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan PTUN Jakarta tersebut. ’’Dan, pasti akan melakukan upaya hukum,’’ katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos. Pihaknya menghormati putusan itu. Meskipun demikian, menurut Hari, putusan tersebut kurang tepat. Karena itu, jaksa berniat melakukan upaya hukum lanjutan.
Tim jaksa pengacara negara selaku kuasa yang mewakili jaksa agung akan mengambil langkah hukum tersebut setelah mempelajari seluruh putusan. Menurut dia, itu sesuai dengan aturan di dalam pasal 122 maupun 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria