JAKARTA—Kementerian Kominfo akan bekerjasama dengan Bawaslu RI dalam pengawasan konten-konten media sosial selama pelaksanaan Pilkada 2020. Termasuk pengendalian hoaks, ujaran kebencian serta pelanggaran kampanye.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengungkapkan, sejak 26 September 2020, Bawaslu menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pilkada di internet dari Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.
"Sampai dengan tanggal 18 November 2020 terdapat 38 jumlah isu hoaks, misalnya mengenai penundaan Pilkada atau Pilkada tidak jadi dilaksanakan atau kesulitan-kesulitan dan informasi yang terjadi selama ataupun yang akan terjadi pada proses di Pilkada," jelas Fritz kemarin (18/11)
Selain itu, Bawaslu juga telah menerima laporan 217 tautan dari Kominfo untuk dianalisis. Hasilnya terdapat 65 tautan melanggar yang Pasal 69 Huruf C Undang-Undang Pilkada. Kemudian 10 tautan yang melanggar pasal 62 PKPU 13/2020 dan 2 tautan yang melanggar Pasal 28 UU ITE karena berisi berita bohong atau disinformasi.
Selain melalui platform Kominfo, Bawaslu juga menerima laporan melalui laman situs bawaslu.go.id. Total sebanyak 9 laporan masuk dan satu laporan menurut Fritz Edward Siregar diduga melanggar pasal 62 PKPU 13/2020 jo. Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.
Mengenai laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial, Bawaslu menerima laporan dari petugas pengawas mobile melalui form A online. "Per 29 Oktober 2020, ada 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui form A Online," jelas Fritz
Fritz mengatakan, ada pula temuan hasil pantauan Iklan Kampanye Aktif di Ad Library Facebook dengan total sebanyak 105 iklan aktif selama masa kampanye. "Sebanyak 49 iklan kampanye atif per 21 Oktober 2020 dan pada 29 Oktober 2020 ada 12 iklan kampanye. Ada pula 20 iklan kampanye aktif per 6 November 2020 dan per 13 November 2020 sebanyak 24 iklan kampanye aktif," jelasnya.
Di kanal typeform aduan, Bawaslu juga menyebutan adanya 10 laporan dengan rincian 5 laporan berkaitan dengan pelanggaran larangan kampanye. 4 laporan berkaitan dengan ujaran kebencian dan 1 laporan disinformasi.
Fritz menyatakan saat ini Bawaslu sudah memeriksa 380 konten internet dan telah mengajukan take down konten. "Jumlah tautan yang dimintakan untuk takedown sebanyak 182 konten," jelasnya.
Jubir Kominfo Dedi Permadi mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan sumber daya kominfo termasuk mesin Cyberdrone AIS untuk meningkatkan cyber patrol pengawasan konten media sosial selama pandemi.
“Cyberdrone atau lebih dikenal dengan mesin AIS tersebut berfungsi dalam melakukan pemantauan selama 24 jam nonstop terhadap konten-konten dengan muatan negatif di internet. Setelah itu kita melakukan penanganan konten termasuk juga pemutusan akses atau sering disebut sebagai proses takedown,” jelasnya.
Dedi Permadi menjelaskan proses takedown sendiri dikerjakan bersama dengan platform digital atau media sosial di mana muatan negatif atau penyebaran informasi salah tersebut berada.
Selama masa pilkada 2020, Kementerian Kominfo, Bawaslu dan juga KPU bekerja sama untuk menangani aduan konten negatif dari masyarakat maupun pasangan calon yang ada di daerah. Selain itu, Kominfo, Bawaslu, dan KPU juga melakukan verifikasi akun media sosial peserta Pilkada 2020.
Dedi menjelaskan, Kominfo bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati kerja sama melalui Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks dalam Pilkada 2020 serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi/Memorandum of Action tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Kementerian Kominfo sejak tanggal 1 September sampai 18 November 2020 telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pilkada 2020 di berbagai website serta 217 hoaks di berbagai platform sosial media. Bawaslu dalam hal ini telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.“Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan takedown,” tandasnya.(tau)
Editor : izak-Indra Zakaria