JAKARTA– Tahapan pilkada Minggu (6/12) memasuki masa tenang sampai Selasa (8/12). Semua pasangan calon (paslon) kepala daerah tidak bisa lagi berkampanye untuk menggaet dukungan pemilih. Meski demikian, paslon diyakini akan tetap berupaya ”bergerilya” untuk memanfaatkan detik-detik terakhir sebelum coblosan Rabu (9/12). Karena itu, di masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru akan meningkatkan pengawasan di akar rumput.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, salah satu potensi kerawanan selama masa tenang adalah politik uang atau akrab disebut serangan fajar. Biasanya tim sukses akan berkeliling meminta dukungan pemilih dengan iming-iming uang, barang, atau janji tertentu. ”Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan anti-politik uang,” ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta, (4/12).
Selama dua bulan masa kampanye, ada tiga kasus money politics yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Masing-masing terjadi di Pelalawan (Riau), Cianjur (Jawa Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten).
Bawaslu juga berharap partisipasi masyarakat untuk ikut proaktif melapor bila menemukan indikasi politik uang. Saat ini sudah banyak medium yang dapat digunakan publik untuk melakukan laporan secara daring. ”Pengawasan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring,” imbuhnya.
Selain politik uang, kerawanan yang sering terjadi di masa tenang adalah kampanye terselubung di media sosial (medsos). Untuk itu, Fritz menyebutkan, patroli medsos juga akan dilakukan bersama Cyber Crime Polri dan Kementerian Kominfo. Kemudian, media kampanye yang dipasang di ruang-ruang publik seperti alat peraga kampanye (APK) akan ditertibkan mulai Sabtu malam.
Terkait kesiapan pelaksanaan coblosan, Bawaslu menyoroti proses distribusi logistik. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, hingga kemarin masih ada item logistik yang belum sampai ke daerah. Mayoritas masih kekurangan formulir model C1 hasil salinan-KWK. Padahal, formulir itu yang nanti memuat berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS. ”Formulir diserahkan kepada saksi maupun pengawas,” ujarnya.
Logistik lain yang masih kurang di sejumlah daerah adalah kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan Covid-19 di TPS. Khususnya thermo gun atau termometer tembak yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh sebelum masuk TPS.
Abhan mengaku sudah menitipkan persoalan tersebut kepada jajaran panwas untuk berkoordinasi dengan KPU daerah. ”Pengawas kami sudah kami minta untuk memastikan APD terpenuhi,” kata pria asal Pekalongan itu.
Disinggung soal kemungkinan menunda pilkada bagi daerah yang belum siap logistiknya, Abhan menyatakan secara regulasi dimungkinkan. Sebab, pilkada tak mungkin digelar jika ada logistik yang tidak terpenuhi. ”Kalau ketersediaan logistik enggak ada, ya mau tidak mau direkomendasi ditunda,” imbuhnya.
Meski demikian, keputusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Khususnya untuk melihat logistik apa yang belum tiba dan sebanyak apa kekurangannya. Jika fatal, baru pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, belum semua item logistik selesai didistribusikan dan diterima KPU daerah. ”Hingga saat ini proses pemenuhan APD memang masih terus berjalan,” ujarnya. Meski demikian, sebut Pram, sebagian besar sudah selesai. Dia memastikan bahwa proses pemenuhan terus dipercepat. Mantan ketua Bawaslu Banten itu juga optimistis, dengan sisa waktu yang ada, kebutuhan coblosan bisa dipenuhi tepat waktu. ”Kami memandang masih memadai. Masih ada waktu,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aparat keamanan bertindak tegas jika ada pelanggaran di hari terakhir kampanye hingga proses rekapitulasi suara. Baik terkait kerumunan maupun tindakan pelanggaran ketertiban. ”Jaga agar kampanye ini tidak terjadi kerumunan, apalagi konflik, kekerasan, kemudian tanggal 6, 7, dan 8 (Desember) adalah masa tenang,” tuturnya.
Tito juga menekankan agar pada masa tenang tidak boleh ada kegiatan kampanye apa pun. Bahkan, semua alat peraga yang menampilkan paslon harus ditertibkan. Dia juga menjelaskan bahwa proses pemungutan suara sudah diatur agar masyarakat aman dari paparan Covid-19. Dia berharap penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan membantu agar semua ketentuan dipatuhi.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan kepada penyelenggara pilkada serentak untuk memperketat protokol kesehatan. Jumlah kasus yang makin naik belakangan ini seharusnya menjadi alarm bagi penyelenggara agar tidak main-main demi mencegah klaster pilkada.
Dasco menyebutkan bahwa protokol sudah diatur dalam PKPU yang jelas, tinggal bagaimana eksekusinya. ”Saya tekankan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara untuk benar-benar menerapkan PKPU yang ketat soal protokol Covid. Karena sukses atau tidaknya pilkada bergantung pada itu,” tegasnya.
Dasco menyarankan agar KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara protokol Covid-19 di TPS serta tata cara pemungutan suara yang aman dari risiko persebaran virus. Selain itu, perlu ada keterlibatan RT, RW, lurah, maupun camat dalam sosialisasi. ”Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan protokol, tidak berkumpul di TPS pada waktu pelaksanaan,” lanjutnya.
Terakhir, Dasco mengingatkan soal penghitungan suara. Menurut dia, petugas-petugas dari berbagai lini tetap perlu diterjunkan untuk mengawal proses penghitungan suara dan hasilnya. Mulai KPU, Bawaslu, hingga kepolisian dan saksi paslon. Tentu dengan menerapkan jaga jarak.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam berharap, saat pilkada usai, tidak ada pesta atau syukuran kemenangan. ”Atau demonstrasi menolak hasil pilkada yang mengundang orang berkumpul,” katanya kemarin. Sebab, pesta atau demo yang mengundang orang berkerumun akan memperburuk penularan Covid-19 di Indonesia. Dia menegaskan, yang menanggung dampak peningkatan kasus Covid-19 di hulu adalah dokter dan tenaga kesehatan.
Ari menambahkan, semua pihak tentu tidak ingin jumlah dokter di Indonesia berkurang karena menjadi korban Covid-19. Sebab, sejatinya sampai saat ini Indonesia masih kekurangan dokter umum maupun dokter spesialis. ”Covid-19 menular dengan cepat. Penularan terjadi antarmanusia ketika terjadi kerumunan,” jelas akademisi sekaligus praktisi klinik itu.
Adanya kerumunan membuat potensi penularan Covid-19 makin tinggi. Apa pun bentuk kerumunannya, potensi penularan tetap tinggi. Apalagi jika dalam kerumunan itu orang-orang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Ari mengungkapkan, Bawaslu mencatat lebih dari 300 pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. Dia khawatir, ditambah faktor lainnya, kasus baru Covid-19 bakal bisa meledak kembali. Di antaranya adalah libur panjang di akhir tahun. Meskipun cuti bersama dikurangi, akhir tahun adalah momentum libur atau menghabiskan sisa cuti.
Kondisi juga diperparah ketika masyarakat saat ini cenderung mulai kendur dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalnya mulai abai mengenakan masker. Kemudian berkerumun dan tidak rajin mencuci tangan ketika habis beraktivitas di luar rumah. (far/deb/wan/c9/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria