JAKARTA - Target menuntaskan tunggakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi pemilih Pilkada hampir dipastikan meleset. Hingga kemarin (8/12), data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat angka perekaman baru 99,65 persen dari total 100.359.152 pemilih.
Dengan demikian, masih ada 351.236 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum melakukan perekeman. Jika hingga siang ini belum dituntaskan, mereka dipastikan tidak dapat menggunakan hak suaranya.
Hal itu dipastikan Komisioner KPU RI, Viryan kepada Jawa Pos. Dia mengatakan, merekam E-KTP merupakan syarat wajib bagi pemilihan. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Pilkada dan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura).
Di TPS, kata Viryan, pemilih wajib menunjukkan E-KTP atau setidaknya surat keterangan sudah melakukan perekeman. "Prinsipnya pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan," ujarnya. Jika tidak membawa keduanya, dia memastikan petugas TPS tidak dapat memproses.
Viryan mengatakan, pihaknya bersama Ditjen Dukcapil telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong perekaman sejak jauh-jauh hari. Selain sosialisasi, gerakan jemput bola pun digelar di berbagai daerah. Meski belum menuntaskan, angka belum rekam menurun dibanding awal November yang mencapai 2,7 juta.
Viryan berharap, masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa hingga siang ini. Kalaupun E-KTP belum dicetak, minimal telah merekam untuk bisa mendapatkan surat keterangan sudah perekeman. "Masih ada kesempatan sampai esok hari," imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya telah berupaya agar tunggakan perekaman dituntaskan. Berbagai kegiatan dilakukan dengan menggelar menjemput perekaman di lapas/rutan, bergerilya ke desa-desa, hingga perekeman kolektif untuk pemilih muda. "Termasuk buka layanan di hari libur sabtu minggu dan libur lainnya," ujarnya.
Namun diakuinya, hal itu belum dapat menuntaskan tunggakan. Zudan menilai, ada sejumlah kendala di lapangan. Misalnya warga sedang bekerja di luar negeri/luar kota, kurangnya sosialisasi soal perekaman menjadi syarat wajib memilih, hingga layanan dukcapil daerah tidak maksimal akibat kekurangan alat. "Ada juga masyarakat yang memang belum mau merekam. Merasa belum membutuhkan atau tidak mau ikut mencoblos," imbuhnya.
Zudan menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan perekaman, dukcapil siap mengakomodir. Sebab, pihaknya sudah menginstruksikan jajaran di daerah untuk tetap membuka pelayanan di hari H coblosan. "Kantor dukcapil buka terus mba, kami minta masyarakat juga proaktif untuk mau melakukan perekaman," terangnya.
Sementara itu, KPU mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1160/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2020 terkait mekanisme pergantian Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). SE tersebut merespon banyaknya petugas KPPS yang dinyatakan positif terpapar COVID-19.
Sejauh ini, kasus KPPS terpapar COVID banyak terjadi di berbagai daerah. Seperti Kabupaten Bandung 199 orang, Makassar 462 orang, Balikpapan 529 orang, Banjarmasin 500 orang, dan Denpasar 1.106 orang.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, bila petugas dinyatakan positif, dapat dilakukan pergantian. "Kalau positif diganti," kata Ilham. Jika tidak ada stok petugas yang tidak bisa menggantikan, Ilham menyebut proses pemungutan suara dapat dilakukan oleh minimal lima petugas. "Misalnya ada kasus petugas TPS hanya 4 orang, itu kan menyalahi UU," kata dia.
Lantas, bagaimana jika lima orang tetap tidak terpenuhi? Ilham menjelaskan, KPU memperbolehkan dilakukan transfer petugas antar TPS yang ada di sekitar. Yang lebih dari lima dapat membantu yang kurang.
Dia meyakini, dengan minimal petugas lima orang, proses pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan. Sebab, jika dibandingkan Pemilu 2019, pelaksanaan Pilkada relatif lebih rendah bebannya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu mengawasi proses persiapan pemungutan suara. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, hingga kemarin, proses distribusi logistik belum klir. Dari data yang dia terima sore kemarin, masih ada 118 desa yang menyebut belum mendapatkan logistik lengkap.
"Satu desa bisa sampe 10 TPS," ujarnya. Kemudian, lanjut dia, ada 114 desa yang ditemukan perlengkapan logistik yang terdapat kerusakan. Dia berharap, semua distribusi logistik bisa tuntas hari ini.
Selain persoalan logistik, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap money politic atau politik uang. Dari laporan daerah, Afif menyebut ada 115 kasus dugaan yang sedang ditangani. "Termasuk ada OTT di Ponorogo," imbuhnya.
Afif menegaskan, berbagai dugaan tersebut langsung ditangani jajarannya. Apakah pemberian uang terkait dengan honor saksi atau ada modus membeli suara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pihaknya meminta seluruh penyelenggara Pilkada untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan. Baik penyelenggara, aparat keamanan, hingga unsur pemerintah daerah.
Hal itu untuk memastikan pemungutan suara terhindar dari gangguan konvensional, konflik, kekerasan dan dari penularan Covid-19. “Identifikasi problema-problema yang ada dan potensi gangguan keamanan yang berbeda di setiap tempat lainnya juga potensi Covid”, ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama KPU untuk memastikan KPPS yang berada di TPS mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan. Jika terjadi kerumunan, Tito meminta ketegasan TNI-Polri, serta Linmas dan Satpol PP untuk mengamankan TPS.
“Setelah mencoblos yang lain langsung kembali, yang ada adalah para saksi, saksi dari partai atau dari paslon, kemudian tidak ada kerumunan," tegas Mendagri.
Mendagri juga berpesan setelah pemilihan usai, diharapkan paslon yang kalah karena tidak puas tidak melakukan kekerasan, konflik maupun intimidasi. Dia menyarankan agar dapat menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito kembali mengingatkan penyelenggara di lapangan untuk benar-benar ketat dalam menegakkan protokol kesehatan. Satgas daerah akan mengawasi dari luar TPS untuk memastikan protokol kesehatan selama pemungutan suara dilaksanakan dengan baik.
Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah potensi kerumunan di sekitar TPS. Bila ada kerumunan, penyelenggara harus tegas untuk minimal menegur agar mereka membubarkan diri. ’’Apabila tidak mau menerima teguran, satgas daerah berhak untuk membubarkan,’’ terang Wiku di kantor presiden.
Dia juga mengingatkan agar para penyelenggara tidak ragu menolak pemilih yang datang tanpa mematuhi protokol kesehatan. Karena keberadaan pemilih tersebut berpotensi membahayakan orang lain. Penyelenggara punya tanggung jawab untuk mencegah penularan Covid-19 di TPS.
Sejauh ini, tutur Wiku, sudah ada 12 item perlengkapan protokol kesehatan yang disiapkan KPU untuk mencegah penularan di hari pemungutan suara. mulai dari masker, face shield, sarung tangan, hingga baju hazmat. Untuk digunakan petugas saat melayani pemilih. Pihaknya sudah mengawal distribusi logistik sampai ke kawasan terpencil. (far/byu)
Editor : izak-Indra Zakaria