Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir menolak hasil rekapitulasi suara tingkat kota yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, di Hotel Ratta In Banjarmasin, Selasa (15/12). ”Kami menolak menandatangani lembar berita acara dan perhitungan surat suara ini,” ujar Ketua Bidang Data dan Saksi Ananda-Mushaffa, Achmad Muhajir seperti dilansir dari Antara.
Meski menolak, Achmad Muhajir mengapresiasi seluruh proses dan pemungutan suara hingga saat ini. Namun, pihaknya mengisi model kejadian khusus dalam keberatan atas rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara pada pencoblosan 9 Desember kepada KPU. ”Ada beberapa hal keberatan yakni perhitungan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu dicermati. Kami bukan menyatakan adanya kecurangan, tapi ini sebagai pembelajaran, kenapa selalu terulang,” kata Achmad Muhajir.
Dia menjelaskan, hal yang perlu dicermati itu antara lain adanya ketidaksamaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir. Pihaknya menemukan fakta itu di TPS 11 di Belitung Utara, Banjarmasin Barat, daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir dengan surat suara yang dicoblos berbeda. ”DPT yang hadir 160 orang, di luar ada tambahan dua pemilih, tapi kami temukan surat suara sah dan tidak sah jumlahnya 170 orang, artinya ada selisih delapan, ini yang kami tanyakan,” tutur Achmad Muhajir.
Contoh lain, lanjut dia, di TPS 12 Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, DPT yang hadir 191 orang berdasar daftar hadir, namun saat akhir, jumlah suara sah dan tidak sah malah sebanyak 237. ”Masalah ini tadi kami pertanyaan kepada KPU dan Bawaslu, namun tidak diakomodir, kami sayangkan,” ucap Achmad Muhajir.
Termasuk juga pemilih yang hadir hanya membawa surat undangan tanpa membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Sebab, PKPU Nomor 18 Tahun 2020, dalam aturannya pemilih wajib membawa undangan dan KTP-el.
”Ini juga kita indikasi banyak di lapangan tidak sesuai itu, kita khawatir ada pemilih tidak seharusnya,” papar Achmad Muhajir. Pihaknya berharap hal tersebut ditanggapi KPU dan Bawaslu, sehingga pesta demokrasi benar-benar demokratis dan adil. ”Jika misalnya tidak direspons, ada kemungkinan kami sengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Achmad Muhajir.
Berdasar hasil rapat pleno, Ananda-Mushaffa yang diusung Golkar, PKS, PAN, dan Nasdem memperoleh 74.154 suara. Sedangkan rivalnya Ibnu Sina dan Arifin Noor (Ibnu-Arifin) memperoleh 90.980 suara.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah menegaskan keberatan yang disampaikan tim Ananda-Mushaffa, sebenarnya pada tahap rapat pleno tingkat kelurahan dan kecamatan. ”Itu kan data C hasil yang semestinya bisa disanggah di tingkat kecamatan. Dibuatkan di form kejadian khusus,” ujar Rahmiyati.
Menurut dia, soal tidak ditandatanganinya berkas hasil rapat pleno terbuka, tidak mempengaruhi hasil rapat pleno terbuka, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya, dengan atau tanpa tanda tangan dari tim Paslon, hasil rapat pleno terbuka tetap sah.
Ketua Bawaslu Banjarmasin M. Yasar menilai tahap pelaksanaan rapat pleno terbuka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. ”Keberatan paslon 4 bukan pada hasil, namun lebih ke arah pelaksanaan proses pemungutan suara. Terkait sengketa hasil pilwali, Bawaslu siap menerima laporan. Jika mereka ingin langsung ke Mahkamah Konstitusi juga tidak masalah. Ketika hasil sudah ke luar, sengketanya ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Yasar. (antara/jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria