BALIKPAPAN–Penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) pada 2021 belum diputuskan untuk dilaksanakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan jumlah PNS yang tersedia dengan data pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang akan direkrut nantinya.
Informasi itu disampaikan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru saat mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kaltim di Balai Kota Balikpapan, pekan lalu. Dia menuturkan, peluang penerimaan CPNS akan dibuka pada 2021 mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai pada APBN. “Kemudian persentase antara PNS dan P3K. Posisinya yang mana yang ideal. Karena tidak semua jabatan ASN itu harus diisi oleh PNS. Bisa juga oleh PPPK,” katanya saat diwawancarai Kaltim Post.
Saat kunjungan kerja tersebut, salah hal menjadi pokok pembahasan adalah usulan formasi CPNS yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tidak memenuhi ekspektasi kebutuhan pemerintah daerah. Untuk formasi CPNS, Otok menerangkan, pada prinsipnya MenPAN-RB banyak mempertimbangkan usulan formasi itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang penyusunannya direncanakan untuk lima tahunan. Sehingga penetapan formasi CPNS yang diusulkan pemerintah daerah sejalan dan basisnya tidak lepas analisis jabatan maupun analisis beban kerja.
“Kemungkinan pada tahun kemarin, belum disetujui MenPAN-RB. Tetapi tahun selanjutnya, kemungkinan jadi prioritas kembali. Jadi ini masalah waktu pemberiannya saja,” jelas dia. Otok melanjutkan, untuk pengangkatan jabatan P3K basis pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga tentu saja harus ada kolaborasi dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini kepala daerah dan kebijakan pemerintah pusat. “Jadi tidak semua, melulu kebijakan pusat. Ketergantungan juga dengan ketersediaan anggaran di daerah,” tutupnya.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, beberapa tahun lalu pernah menyampaikan formasi usulan penerimaan CPNS. Kenyataannya, alokasi formasi yang ditetapkan untuk Kaltim berkali-kali tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan. Dia mencontohkan, Dinas Pendidikan (Disdik) membutuhkan guru biologi, ternyata alokasinya di sekolah lain dengan jurusan yang berbeda. “Menurut kami ini sangat prinsipil. Karena kaitannya dengan pelayanan publik. Dan ini pernah terjadi beberapa kali,” keluhnya.
Pada penerimaan CPNS tahun lalu, dijelaskan semula formasi yang diberikan untuk Pemprov Kaltim sebanyak 368 formasi. Terbagi menjadi tenaga pendidik sebanyak 252 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 71 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 45 formasi. Namun hasil seleksi formasi yang terpenuhi hanya 353 formasi. Di antaranya tenaga pendidik sebanyak 246 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 63 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 44 formasi.
Sebanyak 15 formasi kosong disebabkan tidak ada pelamar pada formasi tersebut. Dan tidak ada pelamar yang lulus. Lantaran rata-rata adalah formasi dokter spesialis dan guru SMK yang bersifat spesifik. Seperti guru nautika kapal/pelayaran. Dari jumlah formasi yang terpenuhi tersebut, telah dilakukan pengusulan NIP yang telah dikirim ke BKN pada 30 November 2020 sejumlah 353 usulan NIP CPNS. “Proses verifikasi usulan NIP sedang berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, usulan yang disampaikan ke KemenPAN-RB sering tidak sesuai dengan yang dipenuhi. Pada monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK, dia mengaku ditegur oleh Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV karena tenaga ASN di bidang pengawasan sangat kurang. “Kami membutuhkan 52 tenaga, tapi baru ada 27. Jadi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)-nya belum bisa maksimal, karena tenaga di inspektoratnya sangat kurang,” kata Rizal.
Kekhawatiran lainnya, kekurangan tenaga guru. Jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diterima saat seleksi CPNS. “Masih ada sekolah yang hanya kepala sekolah, cuma satu guru yang PNS. Yang lainnya masih tenaga honorer,” keluhnya.
Sementara itu, pada penerimaan CPNS 2019, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan 239 formasi untuk mendapatkan pertimbangan teknik (pertek) NIP CPNS. Sampai dengan saat ini usulan penetapan NIP CPNS T.A 2019 tersebut masih proses di Kanreg VIII BKN Banjarmasin untuk mendapatkan pertimbangan teknik (pertek) NIP CPNS. “Perlu diinformasikan bahwa Pemkot Balikpapan belum melaksanakan rekrutmen PPPK tahap 1. Mengingat aturan terkait PPPK tahap satu tersebut belum jelas,” pungkasnya. (kip/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria