JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima kedatangan keluarga enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak polisi (21/12). Mereka datang untuk memberikan keterangan terkait insiden berdarah tersebut.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, keterangan pihak keluarga salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan. Menurut Anam, penggunaan kewenangan oleh aparat tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Itu menjadi salah satu landasan instansinya menyelidiki peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta–Cikampek tersebut.
“Komnas HAM berterima kasih kepada keluarga yang kooperatif dan terbuka,” terang dia kemarin (21/12). Dia mengapresiasi kesediaan pihak keluarga membantu Komnas HAM mendalami sejumlah temuan yang diperoleh timnya. Dia memastikan, akan dilaksanakan follow up setelah pertemuan kemarin.
Anam memang belum bisa mengungkap secara detail temuan tim yang dia pimpin. Namun, dia memastikan bahwa penyelidikan sudah lebih maju. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan Komnas HAM sebelum menyimpulkan penyelidikan tersebut. “Semakin cepat penyelidikan yang kami lakukan, akan lebih baik bagi kami,” tambahnya.
Komnas HAM juga memeriksa mobil yang ditumpangi oleh enam Laskar FPI tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya. “Kami cek semuanya, kami cocokkan dengan berbagai temuan,” jelas Anam. Hasil pemeriksaan kemarin akan diuji lewat analisis mendalam. “Apakah ada kesesuaian atau tidak antara keterangan dan bukti fisik mobilnya,” terang dia.
Komnas HAM juga akan memeriksa senjata api yang menjadi barang bukti. Bakal ada uji balistik terhadap senjata api tersebut. Pihaknya akan mengundang ahli untuk menyampaikan analisis berdasar temuan-temuan Komnas HAM.
Komisioner Komnas HAM lainnya, Beka Ulung Hapsara, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan penyelidikan secara transparan. “Kami akan menampung informasi, sehingga menjadi keterangan yang berharga untuk menuntaskan kasus (enam anggota Laskar FPI) itu,” bebernya. Beka menegaskan, komitmen Komnas HAM tidak akan berubah. Dia menyadari betul bahwa saat ini banyak pihak menunggu hasil penyelidikan instansinya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menjelaskan, keluarga para korban telah menyampaikan sejumlah hal. Di antaranya, tentang dokumentasi jenazah korban serta fakta dan kronologi kejadian. “Ada juga keluhan keluarga,” tuturnya.
Keluhan tersebut terkait teror dan perasaan tertekan keluarga. Menurut dia, polisi memanggil keluarga terkait kasus, padahal objek kasus ini adalah enam korban meninggal dunia. “Ini sangat membuat keluarga tertekan,” jelasnya.
Dia berharap Komnas HAM bisa menguak kasus tersebut secara tuntas. Apalagi sudah banyak tokoh yang memberikan dukungan untuk menguak kasus tersebut. “Dengan dukungan para tokoh tentu ini akan lebih berhasil,” ujarnya.
Pada bagian lain, Bareskrim membeberkan alasan pengambilalihan tiga kasus terkait Rizieq Syihab. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, pengambilalihan tiga kasus itu dimulai kemarin. “Ketiga kasus itu soal pelanggaran di Petamburan, Megamendung, dan RS UMMI,” tuturnya.
Pengambilalihan kasus dari Polda Metro Jaya dan Jawa Barat itu dilakukan untuk efektivitas kasus. Sebab, kasus yang terjadi di dua wilayah hukum itu berkaitan. “Ada pelaku yang terindikasi sama dari ketiga perkara,” ujarnya.
Untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Listyo mengatakan, Bareskrim mengasisteni kasus tersebut. “Masih lidik, semua sedang diproses,” paparnya.
Keluarga para korban sempat meminta DPR membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus itu. Usulan tersebut disampaikan melalui rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu, tapi belum diakomodasi oleh Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebutkan, saat ini anggota sedang di tengah masa reses, sehingga belum ada kepastian pembentukan TPF. Kepastiannya baru akan dibicarakan usai reses yang berlangsung hingga Januari 2021. “Tunggu selesai reses,” jelas Sahroni kemarin.
Senada, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyebut bahwa TPF belum tentu dibentuk karena masih ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat. Sementara ini, ada opsi untuk pembahasan hanya melalui panitia kerja (panja) atau TPF.
Jika memang dirasa memenuhi persyaratan, nantinya bisa dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) berangkat dari kesepakatan Komisi III DPR. “Dari hasil pembicaraan dengan semua mitra itu, kita akan lihat apakah bisa lari ke panja atau TGPF atau lainnya,” terangnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR berencana memanggil Kapolri Idham Aziz terkait kasus ini. Mereka bakal meminta keterangan lebih lengkap demi mengawal proses penegakan hukum atas kasus penembakan yang diduga masuk pelanggaran HAM berat itu. Namun, jadwalnya belum ditentukan dan diperkirakan bakal berlangsung setelah reses juga.
KLARIFIKASI KEDUBES JERMAN
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil kepala perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta. Tujuannya mengklarifikasi kedatangan staf Kedutaan Jerman ke markas FPI di Petamburan pada 17 Desember lalu.
Kunjungan tersebut menjadi viral di media sosial. Bahkan, kesan yang muncul adalah Jerman mendukung FPI. “Kemenlu menyampaikan protes atas kegiatan staf Kedutaan Jerman yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan beberapa hari yang lalu,” ujar Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.
Dalam pertemuan pada Minggu (20/12), kata dia, kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf mereka di sekretariat FPI. Namun, pertemuan itu disebut atas inisiatif pribadi. “Jadi, tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman,” ungkapnya. “Mereka juga menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf kedutaan itu adalah bentuk dukungan Jerman,” jelasnya.
Kemenlu menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagaimana yang dijelaskan kepada Kemenlu. Permintaan tersebut dipenuhi langsung.
Melalui akun Twitter resminya, Kedubes Jerman menjelaskan sejumlah poin mengenai kedatangan stafnya ke markas FPI di Petamburan, Slipi, Jakarta Barat. Dalam cuitannya, Kedubes Jerman menjelaskan kedatangan stafnya tersebut berhubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung Jumat (18/10).
Staf tersebut berusaha mendapat gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan karena demo juga melintasi kawasan kedutaan. “Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan pihak kedutaan,” tulis rilis tersebut.
Pihak Kedutaan Jerman menyesal dan memastikan tak ada tujuan politis apapun di balik kunjungan tersebut. “Kedutaan Jerman menentang segala upaya untuk menginstrumentalisasi kejadian itu demi tujuan politis,” lanjut cuitan resmi tersebut.
Sebagai informasi, kabar kedatangan staf kedubes Jerman itu disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman beberapa hari lalu. Munarman mengatakan, kedatangan staf Kedubes Jerman tersebut adalah wujud perhatian internasional atas tewasnya enam Laskar FPI. (deb/idr/JPG/rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria