JAKARTA- Sejak pengumuman rencana vaksinasi Covid-19 pertama di Indonesia yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 13 Januari nanti, belum ada rencana yang jelas. Meski kehalalan vaksin sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), vaksinasi harus menunggu emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Juru Bicara untuk Vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi (10/1) menyatakan belum ada rencana penyuntikan perdana. Sebelumnya telah beredar informasi rencana penyuntikan perdana dilakukan pada 13 hingga 15 Januari. Ada pembagian kelompok yang divaksin selain Presiden ada juga artis, tokoh agama, hingga pengurus asosiasi profesi.
Nadia membatah informasi tersebut berasal dari kementeriannya. ”Informasinya tidak bisa dijadikan rujukan,” ucapnya. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana masih dalam tahap pembahasan.
Pengumuman pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan setelah ada EUA dari BPOM. Sayangnya hingga berita ini ditulis, Jubir vaksin Covid-19 BPOM Rizka Andalusia belum merespon saat dihubungi via WhatsApp terkait kondisi EUA vaksin Covid-19 dari Sinovac.
Vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah disebar ke seluruh propinsi di Indonesia. Nadia menjelaskan, nantinya penyuntikan dilakukan bertahap. Awalnya kabupaten atau kota di sekitar ibukota propinsi.
Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menghentikan polemik soal vaksinasi Covid-19. Khususnya terkait isu apakah vaksin tersebut halal apa tidak. Sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa Vaksin Covid-19 keluaran Sinovac dinyatakan halal dan suci.
Mewakili pemerintah, Zainut mengapresiasi Komisi Fatwa MUI yang sudah melalui semua prosedur dalam menetapkan fatwan vaksin tersebut. Menurut dia penetapan fatwa halal itu juga bagian dari bentuk ketaatan terhadap amanat regulasi.
’’MUI sudah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini,’’ kata Zainut kemarin (10/1). Apalagi secara tegas fatwa MUI menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac bersih dan suci. Artinya bahan-bahan yang digunakan untuk vaksin tersebut terbebas dari unsur najis.
Dia juga mengingatkan meskipun sudah keluar fatwa dari MUI, penggunaan vaksin tersebut masih menunggu keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab BPOM merupakan lembaga yang berwenang menjalankan pemeriksaan keamanan, kualitas, dan kemanjuran.
Zainut menjelaskan setelah keluar fatwa halal dari MUI, proses sertifikasi halal untuk vaksin Sinovac tersebut sudah berjalan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Dia mengatakan ada tujuh proses yang harus dilalui. Mulai dari permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, dan terakhir penerbitan sertifikasi halal.
Apresiasi terhadap kinerja Komisi Fatwa MUI juga disampaikan oleh Wakil Preiden Ma’ruf Amin. Atas nama pemerintah, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas respon cepat dari MUI tersebut. Secara umum Ma’ruf mengatakan MUI begitu responsif mengelurkan fatwa-fatwa terkait pandemi Covid-19. Sebelum keluar fatwa tentang vaksin Covid-19 dari Sinovac, MUI juga mengeluarkan fatwa soal ibadah, pengurusan jenazah, dan lainnya.
Dia berharap vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Karena menjadi penentu keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan segala dampaknya. ’’Jadi masalah ekonomi dan sosial itu tergantung pada penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 sekarang penentunya adalah vaksinasi,’’ jelasnya.
Ketua asosiasi profesi kesehatan mendukung adanya vaksinasi tersebut. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyatakan bahwa pelaksaan vaksinasi membutuhkan role model dari pemimpin atau tokoh publik. “IDI akan memberikan contoh untuk pertama divaksin,” ungkapnya kemarin.
IDI juga telah membentuk tim advokasi vaksinasi. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar pelaksanaan vaksinasi di lapangan dilakukan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi mengungkapkan, pihaknya sudah siap untuk mendukung proses vaksinasi yang rencananya bakal dimulai Rabu (10/1). Dukungan ini tidak hanya sebagai tim program vaksinasi, tapi juga sebagai kloter pertama penerima vaksin Covid-19 tersebut.
Menurutnya, semua hal terkait vaksinasi Covid-19 sudah disosialisasikan sejak Desember 2020. Mulai dari vaksin yang akan diterima hingga teknis pelaksanaan vaksinasi yang bakal dilakukan secara bertahap nanti. Sosialisasi ini pun makin intensif dengan adanya sesi dialog interaktif secara daring bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bulan Januari 2021.
Hal ini, lanjut dia, yang membuat para bidan yakin alias tidak menolak untuk menerima vaksin nantinya. ”Jadi tidak hanya siap divaksinasi tapi siap membantu vaksinasi dalam tim,” paparnya.
Emi menjelaskan, para bidan ini nantinya memiliki tugas beragam. Tergantung lokasi fasilitas pelayanan kesehatan penempatan, apakah rumah sakit atau puskesmas. Di sana pun mereka diposisikan sesuai dengan kebutuhan tim. Apakah bertugas membantu dalam sosialiasi, administrasi, atau ikut dalam tim pengawasan usai vaksinasi dilakukan. Sehingga, bisa memantau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada penerima vaksin.
”Yang jelas, kami kan tidak kerja sendiri. Tapi bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain dalam satu tim,” paparnya.
Disinggung soal kesiapan fasilitas di daerah, Emi mengaku tak ada laporan khusus. Menurutnya, terkait fasilitas puskesmas yang mungkin dinilai terlalu sempit ataupun lainnya, para bidan dan tim tentu sudah mengantisipasi. Baik itu dengan penjadwalan khusus untuk pesera ataupun memperluas lokasi. ”Semua pasti sudah dikoordinasikan. Karena sekali lagi, ini kan IBI tidak kerja sendiri. Ini bukan seperti vaksinasi rutin pada bayi,” jelas Emi.
Saat ini sendiri, dari catatatn IBI, jumlah bidan yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 350-400 ribu orang. Jumlah ini diperkirakan lebih besar bila megacu pada data komite etik kebidanan.
Sejumlah Publik Figur Juga Divaksin Perdana
Terpisah, Pemerintah berencana mengadakan proses vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Sejumlah golongan sudah masuk dalam skala prioritas pemberian vaksin. Di antaranya pekerja medis, pejabat publik, pengurus asosiai profesi, serta tokoh agama.
Jumat siang (8/1), beredar cuplikan slide dengan logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). Di dalamnya, tertera bahwa pemberian vaksin perdana akan berlangsung pada 13 Januari mendatang. Beberapa pihak yang tertera sebagai penerima vaksin kelompok pertama antara lain presiden, sejumlah menteri, asosiasi profesi, dan tokoh agama.
Yang menarik perhatian, di kelompok Pengurus Asosiasi Profesi dan Key Opinion Leader Kesehatan, muncul nama sejumlah public figure, influencer, serta selebriti. Di antaranya presenter Raffi Ahmad, penyanyi Bunga Citra Lestari, presenter Najwa Shihab, dan dokter Tirta Hudhi.
Saat dihubungi kemarin sore, Prio selaku perwakilan tim manajemen Raffi membenarkan kabar bahwa suami Nagita Slavina itu masuk kelompok pertama penerima vaksin. "Iya (jadi penerima vaksin gelombang pertama,red)," balas Prio lewat pesan teks.
Prio menambahkan bahwa Raffi sudah dijadwalkan untuk menerima vaksin pekan depan. Namun, hingga kemarin sore, pihak manajemen Raffi masih menunggu kabar selanjutnya terkait pemberian vaksin. "Dari Raffi sendiri nggak ada persiapan apa-apa sih. Yang pasti kondisinya sangat sehat," tambah Prio.
Hal senada juga dikatakan Mohammad Ikhsan Doddyansyah alias Doddy, manajer BCL. Saat ditanya perihal sang penyanyi yang kabarnya akan divaksin, Doddy mengatakan bahwa pihaknya sudah siap. "Kami siap melaksanakan program pemerintah dan mendampingi pak Jokowi. Kita tunggu saja konfirmasi dari pemerintah," ujar Doddy saat dihubungi kemarin.
Sementara itu, lewat akun Instagram-nya, Tirta mengatakan bahwa dia juga telah menerima undangan vaksin di Sleman pada 14 Januari mendatang. "Saya kan relawan dinkes Sleman," katanya saat dihubungi kemarin. Tirta menambahkan bahwa nantinya, proses vaksinasi akan disiarkan langsung lewat akun Instagram-nya.
Menyikapi slide yang beredar, juru bicara vaksin dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa slide yang beredar bukan rilis resmi dari Kemenkes. "Informasi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena hingga saat ini pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksin Covid-19 perdana masih dalam tahap pembahasan," ujar Siti ketika dihubungi. (lyn/wan/mia/len)
Editor : izak-Indra Zakaria