JAKARTA– Penolakan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tak membuat partai berlambang matahari itu diam. PAN akan mempelajari dampak pembahasan RUU Pemilu, di antaranya pasal bahwa calon presiden dan calon gubernur harus menjadi anggota partai politik.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan, saat ini pencalonan kepala daerah bisa dilakukan calon yang bukan dari parpol. Atau biasa disebut calon independen. Namun, jika aturan itu berlaku, akan ada dampak bagi masyarakat yang ingin maju ke pemilihan, tapi tidak memiliki kendaraan partai. ”Jika memang ada aturan tersebut, ya tentu kita perlu pelajari bagaimana dampaknya terhadap mereka yang belum berpartai dan ingin maju dalam kontestasi pilpres,” jelasnya kemarin (27/1).
Eddy menyebutkan bahwa kewajiban berasal dari partai sudah berlaku untuk calon anggota legislatif. Di luar itu, diperlukan studi lebih dalam untuk melihat dampak aturan tersebut pada pilpres/pilkada dan pileg. ”Kalau calon legislatif berbeda, otomatis wajib menjadi anggota partai politik. Tapi, ini kami akan kaji lebih lanjut,” ucapnya.
Di sisi lain, draf RUU Pemilu juga mengatur larangan bagi mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menjadi calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota DPR. Larangan itu tercantum dalam bagian persyaratan pencalonan pasal 182 ayat (2).
Pada ayat (2) huruf ai disebutkan, calon peserta pemilu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI. Kemudian huruf aj menyebutkan bukan bekas anggota HTI. Larangan sebagai capres dan cawapres diatur dalam draf pasal 311 ayat 1 huruf m.
Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid tidak sepakat dengan pencantuman larangan tersebut. Sebab, menurut dia, organisasi HTI sudah dibubarkan sehingga mantan anggotanya sudah menjadi warga biasa. ”Sebaiknya dihapus saja,” tuturnya kepada Jawa Pos Selasa (26/1).
Menurut Anwar, setiap warga negara harus dipastikan memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Jadi, tidak perlu disebutkan larangan bagi mantan anggota HTI. Sebab, mereka juga warga negara yang mempunyai hak memilih dan hak dipilih. (deb/lum/c9/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria