JAKARTA– Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting pada 2024. Penurunan diharapkan mencapai 14 persen. Presiden Joko Widodo intruksikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk bertransformasi.
”Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana 2021 di Istana Negara (28/1). BKKBN untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.
Prevalensi stunting di Indonesia pada lima tahun lalu berada di angka 37 persen. Pada 2019, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 27,6 persen.
Dewasa ini, penduduk Indonesia mulai didominasi oleh generasi muda. Hal itu akan mencapai puncaknya dalam kurun 2025 hingga 2035 mendatang lewat bonus demografi. ”Kita harus tahu dan menyiapkan betul sehingga saat Indonesia Emas yang muncul adalah keluarga sehat, produktif, dan berkualitas,” kata Jokowi.
Kepala Negara mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia akan mulai mendominasi proporsi kependudukan Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga yang berbeda dibandingkan dengan program-program yang dijalankan sebelumnya. Kini, kelompok sasaran utama program yang dijalankan BKKBN adalah para generasi atau keluarga muda yang memiliki karakter digital yang memerlukan metode komunikasi yang berbeda.
Presiden juga meminta agar materi binaan BKKBN juga tidak hanya berkutat pada jumlah anak dan jarak antarkelahiran. Namun juga bagaimana membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, hingga kebahagiaan keluarga. ”Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia,” ucapnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) Hasto Wardoyo mengaku siap mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah pusat dan daerah. “Kami siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga penyuluh keluarga berencana/penyuluh lapangan keluargaberencana (PKB/PLKB) dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 serta target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, Hasto menilai tidak bisa menunggu lama lagi. Artinya, tinggal tigatahun lagi dan harus dimulai dari sekarang. “Strategi kami dengan memotret seluruh bayi yang ada di Indonesia, terutama yang bisa disembuhkan dari stunting, yakni saat 1.000 hari kelahiran pertama atau 2 tahun,” ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, ada sekitar 10 juta bayi di bawah umur 2 tahun. Pada Februari mendatang, BKKBN akan mengadakan bulan pengukuran dan penimbangan secara massal.”Target kami 100 persen bayi terukur tertimbang. Dari situ kami punya data yang baik. Setelah itu kami akan bekerja, menyusun menu, treatment, dan strategi untuk menurunkan angka stunting tersebut,” terangnya.
Selanjutnya, BKKBN akan fokus ke bayi yang belum lahir. Jika di rata-rata hingga 2024 nanti akan ada 20 juta bayi yang lahir, maka kalau tidak ada pendampingan dari pemerintah, bayi yangstunting per tahun bisa tembus 1,2 juta bayi. ”Strateginya harus ada pendampingan pada ibu hamil dan melahirkan. Saat ini ada 300 ribu bidan, yang hamil 5 juta orang. Jadi, 1 bidan bisa mendampingi 20 ibu 8selama setahun, itu sangat ringan,” paparnya. (lyn/tih)
Editor : izak-Indra Zakaria