JAKARTA- Tahap persidangan pendahuluan perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir kemarin (29/1). Di hari terakhir tersebut, isu penyalahgunaan posisi petahana, terutama terkait politik dinasti, muncul di dalil permohonan.
Salah satunya terjadi di pilkada Tangerang Selatan. Gugatan diajukan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang berpasangan dengan Muhamad.
Melalui kuasa hukumnya, Swardi Aritonang, Saras menilai kemenangan paslon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih, Benyamin merupakan wakil wali kota petahana, sementara Pilar keponakan Wali Kota Airin Rachmi Diany.
Swardi menyebut, Airin terlibat aktif dalam pemenangan. Salah satu kegiatan yang dipolitisasi adalah uang santunan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang didistribusikan ke tujuh kecamatan. Selama pembagian, Airin diketahui ikut mengajak masyarakat memenangkan paslon Benyamin-Pilar.
’’Wali kota tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan zakat, apalagi peran wali kota sebagai tim pengarah kampanye paslon nomor urut 3,” katanya.
Sementara itu, KPU Tangerang Selatan dinilai tidak menjaga netralitas dan independensi. Sebab, ada 280 anggota KPPS yang lolos dan terlibat langsung sebagai tim sukses. Dari aspek teknis, Swardi menyebut ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK. Kemudian, ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama.
Masih di Banten, paslon pilkada Pandeglang Thoni Fathoni-Miftahul Tamamy menyoroti pelanggaran netralitas ASN yang menguntungkan pihak terkait, yakni petahana Irna Narulita-Tanto Arban. Kuasa hukum Robinson mengatakan, pelanggaran netralitas salah satunya dilakukan camat Cimanggu.
Pihaknya telah melaporkan tindak kecurangan kepada Bawaslu setempat. ’’Tapi, hasil rekomendasi laporan tidak jelas serta tidak mengikat secara hukum,’’ ujarnya. Karena itu, pemohon menduga Bawaslu Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan benar.
Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 35 kecamatan. Hal itu berdasar bukti-bukti yang ada telah terjadi pelanggaran.
Tudingan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif juga terjadi di pilkada Mamberamo Raya. Tiga dari empat paslon yang berkompetisi menggugat hasilnya ke MK. Ketiga pasangan calon tersebut adalah Dorinus Dasinapa-Andris Paris Yosafat Maay, Robby Wilson Rumansara-Lukas Jantje Puny, dan Kristian Wanimbo-Yonas Tasti.
Ketiganya mendalilkan kecurangan dilakukan oleh paslon pemenang John Tabo-Ever Mudumi yang didukung KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Mereka menduga ada politik uang yang dilakukan paslon pemenang.
Dengan berakhirnya tahap sidang pendahuluan, proses persidangan di MK akan berlanjut ke sidang mendengarkan keterangan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait. Rencananya, persidangan digelar mulai Senin (1/2). (far/c17/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria