JAKARTA–Posisi pendukung Pilkada 2024 semakin kuat. Dari sisi suara di parlemen, mereka sudah menang dukungan fraksi. Dengan menguatnya pendukung pemerintah, bisa jadi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akan batal.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, komposisi kekuatan di Senayan bisa berubah. Empat fraksi yang sekarang tak sejalan dengan pemerintah tidak tertutup kemungkinan akan berbalik arah menjadi pendukung pemerintah.
Menurut Ujang, yang berpeluang besar berubah sikap adalah partai koalisi Jokowi. Yaitu, antara Partai Golkar dan Partai NasDem. Bisa juga keduanya berbalik mendukung pilkada serentak tetap pada 2024. ”Kemungkinan akan ada perubahan sikap,” ungkapnya, (1/2).
Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu memprediksi, fraksi yang menghendaki Pilkada 2024 akan memenangi perdebatan itu. Beberapa kali terjadi di pembahasan sejumlah RUU, yang mendukung pemerintah akan meloloskan pilihan politiknya.
Ujang mengatakan, jika pemerintah tidak mau dan tidak setuju membahas RUU, sulit melihat kelanjutan proses di DPR. Melihat sikap pemerintah yang ngotot Pilkada 2024, rencana pembahasan RUU Pemilu terancam batal. ”Artinya, pilkada masih tetap sesuai dengan UU 10/2016. Pilkada dilaksanakan 2024,” urainya.
Secara terpisah, Fraksi Partai NasDem tetap bersikukuh dengan sikapnya yang menghendaki pilkada dilakukan 2022 dan 2023. Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M Ali mengatakan, jika pilkada dilakukan 2024, hal itu akan menambah jumlah penjabat (Pj) kepala daerah dalam rentang waktu satu hingga dua tahun.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuka celah terjadinya rekayasa politik. Yakni, mendukung kepentingan pihak tertentu dan jauh dari komitmen pelayanan publik. Selain itu, akan terjadi penumpukan biaya yang membebani APBN. ”Sementara sistem keuangan dan anggaran pemilu yang ada pada saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus disempurnakan,” terangnya.
Di sisi lain, PAN bersikukuh dengan sikap kontra pembahasan RUU Pemilu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan, pertemuannya dengan pemerintah tidak lantas membuat PAN berubah pendapat. ”Pemilu gak ada kaitannya dengan pemerintah, jadi kami mengambil keputusan sendiri,” jelasnya di kompleks DPR Senayan, kemarin.
Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, bertandang ke DPR dalam rangka konsolidasi bersama Fraksi PAN. Sekaligus memberikan arahan bagi fraksi untuk teguh menolak pembahasan RUU Pemilu.
Zulhas menyatakan, PAN telah melakukan kajian terkait poin-poin RUU Pemilu. PAN menilai, substansinya tidak begitu mendesak. Misalnya, larangan mantan anggota HTI berpartisipasi pemilu atau angka presidential threshold naik. ”Kami sudah mengkaji, kalau ada perubahan belum tentu lebih bagus,” ungkapnya.
Yang lebih penting, lanjut dia, adalah menyelesaikan problem pandemi yang sudah di depan mata dan sedang dialami rakyat. Dia memperkirakan, jika pembahasan RUU terus lanjut, hasilnya tidak akan berbeda dengan lima tahun lalu. Hal itu hanya menghabiskan energi. (jpg/lum/deb/ms/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria