JAKARTA– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Mereka sudah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kasus tersebut. Baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. ”Pak Jaksa Agung dengan arahan presiden, 12 berkas itu kami sepakat duduk bersama untuk membahas mana yudisial mana non yudisial,” terang dia. Pemilihan itu, dibarengi dengan langkah menghidupkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Menurut Damanik komitmen itu merupakan langkah maju. ”Kalau dulu kan diskusi terus, berdebat terus. Sampai saya bilang sama jaksa agung, pak capek saya debat sama bapak atau anak buah bapak,” bebernya. Karena itu, progress tersebut harus terus dikawal. Bila tidak ada kendala, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pertemuan tiga pihak. Pemerintah, Kejagung, dan Komnas HAM.
Sejatinya, pertemuan itu akan dilaksanakan pekan lalu. Namun, harus dijadwal ulang. ”Pak Mahfud (menko polhukam, Red) bilang tunggu saja, biarkan tim jaksa agung bekerja dulu,” imbuh Damanik. Yang penting bagi Komnas HAM, semua pihak sudah sepakat menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah lama tidak selesai.
Berkaitan dengan keputusan jaksa agung melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Damanik memastikan hal itu tidak mengubah komitmen bersama yang sudah disepakati. ”Kami sebetulnya mendorong waktu itu supaya sudahlah jangan dibanding lagi,” bebernya. Dengan kesepakatan bersama, kata dia, sama saja jaksa agung mengakui kasus pelanggaran HAM berat.
Namun demikian, Komnas HAM juga tidak bisa memaksa. ”Saya kira itu mungkin bagian upaya hukum mereka,” ungkap Damanik. ”Yang penting pak jaksa agung bersedia lagi duduk membahas 12 berkas (pelanggaran HAM berat),” tambahnya. Sebab, arahan yang disampaikan oleh presiden sangat jelas. ”selesaikan semua,” tegas dia.
Tidak hanya itu, Komnas HAM juga sudah mengusulkan agar pemerintah segera melakukan rehabilitasi terhadap korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut. ”Korban itu kan perlu mendapat dukungan. Kami sudah buat guideline dan sudah kami berikan juga ke pemerintah melalui pak menko,” terang Damanik.
Menurut dia, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat memang penting. Namun, rehabilitas juga tidak kalah penting. Dia mencontohkan korban pelanggaran HAM berat di Aceh yang kehilangan rumah atau anggota keluarga saat peristiwa itu terjadi. ”Sekarang hidupnya penuh dengan kesusahan, apa bantuan pemerintah,” kata dia.
Damanik menegaskan, bantuan itu adalah hal konkret yang dibutuhkan oleh korban atau keluarga korban. ”Selama ini bicara yudisial, non yudisial. Tapi, nggak bicara soal (rehabilitasi korban pelanggaran HAM berat) itu. Itu masuk poin ketiga yang disepakati dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud setuju,” jelasnya. Dengan begitu, tidak hanya kasusnya dituntaskan, korban dan keluarga korban juga mendapat bantuan. (syn/)
Editor : izak-Indra Zakaria