JAKARTA – Komisi III DPR menyoroti sejumlah isu dalam kunjungan kerja ke Polda Metro Jaya dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta (19/2). Salah satunya terkait dengan keberadaan oknum polisi nakal. Mereka meminta polda untuk mengantisipasi munculnya oknum-oknum tersebut agar tidak meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan oknum polisi nakal tersebut, termasuk prosedur penanganan perkara yang kerap dikeluhkan masyarakat. Aboe mencatat ada peningkatan oknum polisi nakal di wilayah DKI. Yakni, dengan diberhentikannya 45 personel Polda Metro Jaya pada 2020.
Menurut Aboe, angka tersebut naik 13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ’’Seharusnya polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah oknum nakal dalam menjalankan tugas,’’ ujarnya kemarin. Dia menyarankan diperlukannya langkah seperti pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
Oknum polisi nakal itu pun berimbas pada tingginya keluhan masyarakat atas pelayanan polda. Rata-rata yang dilaporkan, menurut Aboe, adalah akses pendampingan hukum yang sulit, terutama dalam kasus demonstrasi. Aboe juga kerap menerima keluhan dari organisasi bantuan hukum yang resmi terdaftar di Kemenkum HAM. Mereka sulit memberikan pendampingan yang menjadi hak masyarakat yang dijerat hukum oleh aparat.
Komisi III berharap masukan-masukan yang disampaikan bisa menjadi catatan perbaikan. Termasuk akses pemberian bantuan hukum. ’’Meskipun Jakarta kota metropolis, tidak semua orang yang bermasalah merupakan orang yang memiliki kemampuan keuangan untuk didampingi pengacara,’’ tutur legislator PKS itu.
Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menerangkan, selain untuk kegiatan sosial, kunjungan itu membahas isu-isu terbaru seputar aparat penegak hukum. ’’Ini kunjungan reses komisi III. Kita hadir di Polda Metro Jaya sekalian menanyakan isu yang menjadi perhatian publik,’’ ujarnya. (deb/c19/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria