JAKARTA– Akhir pekan ini sejatinya menjadi libur panjang atau long weekend. Namun pemerintah menetapkan aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk mudik, pulang kampung, atau ke luar kota. Sanksi disiplin mulai ringan sampai berat bisa dijatuhkan kepada ASN yang melanggar.
Larangan pulang kampung itu diambil pemerintah untuk mencegah potensi penularan Covid-19. Dalam kondisi normal pegawai bisa mulai mudik sejak kemarin (10/3). Sebab hari ini (11/3) libur nasional dalam rangka Isra Mi’raj. Setelah itu besok (12/3) ASN bisa mengambil libur cuti atau bahkan bolos kerja karena hari kejepit. Lalu mulai masuk kerja kembali Senin (15/3).
Tetapi beberapa hari lalu pemerintah mengumumkan ASN serta TNI, Polri, pegawai BUMN dilarang pulang kampung atau keluar kota. Ketentuan itu lantas diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PAN-RB 06/2021 tertanggal 8 Maret 2021 lalu.
Dalam surat tersebut Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mereka perlu merespon Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tertanggal 5 Maret 2021. ’’Sehingga perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama Hari Isra Mi’raj dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943,’’ kata Tjahjo.
Untuk itu Tjahjo menegaskan pegawai ASN meliputi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik. Ketentuan larangan ini khususnya sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret depan.
Dalam surat edaran tersebut Tjahjo juga mengatur soal sanksi disiplin pegawai bagi yang melanggar. Apabila ada ASN yang melanggar ketentuan larangan ke luar kota itu, diberikan hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Merujuk PP 53/2010 itu sanksi yang dijatuhkan kepada ASN berjenjang. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tulis, sampai pernyataan tidak puas dari pimpinannya secara tertulis. Kemudian sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.
Kemudian juga ada hukuman tingkatan berat beserta jenis sanksinya. Yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Ketentuan hampir sama juga diterapkan kepada pegawai kategori PPPK.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan sanksi hingga penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji, sampai pemberhentian sebagai ASN itu tidak bisa serta merta diterapkan. Misalnya ketika ada ASN yang bolos pada hari Jumat (12/3) karena hari kejepit, lantas dijatuhi hukuman berat berupa dipecat sebagai ASN.
Dia mengatakan jenis-jenis sanksi yang berjenjang itu terkait dengan banyak jenis pelanggaran. Diantaranya adalah absensi masuk kerja. Misalnya sanksi ringan diberikan jika ada PNS bolos kerja 5 – 15 hari kerja. Kemudian sanksi sedang jika bolos 16-30 hari kerja. Lalu sanksi berat bagi PNS yang bolos kerja 31-46 hari.
Menurut Lina aturan disiplin PNS itu sudah jelas. ’’Sebenarnya kalau aturannya sudah jelas, tidak perlu harus diatur-atur seperti itu,’’ katanya. Dia mengatakan PNS tetap berhak mengajukan cuti. Misalnya yang bersangkutan mengajukan cuti untuk hari Jumat (12/3) besok.
Ketika ada PNS yang mengambil cuti di hari Jumat, maka yang bersangkutan bisa saja ke luar kota mulai kemarin sampai Minggu. Dalam praktiknya di lapangan polisi atau petugas Satpol PP serta Dinas Perhubungan akan kesulitan mendeteksi pengendara kendaraan itu ASN atau bukan. Kecil kemungkinan juga ada ASN yang keluar kota menggunakan seragam dinas.
Dia menegaskan pemerintah atau negara seharusnya membuat iklim bekerja PNS atau PPPK sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan kesadaran. ’’Seperti saya yang PNS ini. Sudah setahun terakhir tidak kemana-mana,’’ katanya. Dia melakukan itu semata bukan untuk menjalankan regulasi larangan keluar kota. Tetapi untuk memberikan contoh atau keteladanan kepada masyarakat.
Lina juga berharap ketika sudah diterbitkan regulasi larangan keluar kota itu, harus dijalankan secara konsisten. Termasuk untuk pejabat tinggi negara. Jangan sampai ASN atau PPPK dilarang keluar kota, tetapi pejabat negara dengan bebas ke luar kota. ’’Dengan alasan mereka itu bukan ASN,’’ paparnya.
Dia juga menjelaskan ketentuan yang sangat teknis seperti melarang ASN ke luar kota, bisa merepotkan instansi tempat mereka bekerja. Instansi tersebut bisa jadi dibuat repot untuk melakukan pengawasan kepada pegawainya. Lina menegaskan saat ini yang terpenting adalah menggugah kesadaran semua pihak, termasuk ASN. Untuk bersama-sama menekan potensi penularan Covid-19 diantaranya dengan mengurangi mobilitas.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum berencana menerapkan aturan skrining maupun pengawasan khusus pada PNS, TNI-Polri maupun para karyawan BUMN yang masih nekat melakukan perjalanan pada liburan Isra Miraj 11 Maret 2021 dan Hari Raya Nyepi 14 Maret mendatang. Artinya, tidak akan ada pengawasan khusus di simpul-simpul transportasi.
Jubir Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan, bahwa larangan perjalanan bagi PNS, TNI Polri dan Karyawan BUMN sejauh ini masih menjadi domain utama dari Kementerian PANRB. “Tidak ada pengaturan khusus di kami. Mungkin hanya merujuk pelarangan tersebut khusus untuk pegawai di internal Kemenhub sendiri,” jelas Adita pada Jawa Pos kemarin (10/3)
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa larangan bepergian bagi ASN, TNI Polri dan karyawan BUMN dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya kasus positif harian dan kasus aktif. Sebagaimana pada sebelumnya, setiap libur panjang mulai dari lebaran Idul Fitri hingga Nataru tahun lalu selalu diikuti oleh peningkatan kasus harian dan aktif.
Data yang ada, kata Doni menunjukkan bahwa pada periode Januari akhir hingga awal Februari, Kasus aktif menduduki peringkat yang tinggi sekali yakni sampai 170 ribu kasus aktif per hari. Akibatnya, angka kematian juga meningkat. Tercatat angka kematian pada periode itu menduduki peringkat 7.860 orang. ”Setelah libur panjang, selain angka kematian dan aktif yang tinggi, diikuti kematian dokter dan perawat yang juga tinggi. Pada Januari tercatat 58 orang tenaga kesehatan yang meninggal,” katanya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, maka dipandang perlu membuat surat edaran larangan bepergian bagi para ASN, TNI Polri dan BUMN. Serta himbauan bagi karyawan swasta. ”Pencapaian kita sudah bagus. Tinggal angka kematian yang masih tinggi. Tapi Februari sudah menurun. Rata-rata per hari sekitar 220 orang. Pada bulan Januari per hari 254 orang,” katanya.
Sehingga pada liburan Isra Miraj 11 Maret mendatang dan libur Hari Raya Nyepi 14 Maret pemerintah memberlakukan larangan ini. Sementara soal pengawasannya, Doni berharap pimpinan instansi TNI-Polri dan Kemendagri serta BUMN betul-betul mengawasi anggota dan karyawan masing-masing,” katanya.
Jika hal ini bisa bisa dipatuhi, maka Doni yakni Covid-19 bisa dikendalikan pada periode yang akan datang. “Sementara untuk karyawan swasta, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi kami sudah Koordinasi dengan Kadin agar bisa membantu menyampaikan pesan,” jelasnya. (wan/tau)
Editor : izak-Indra Zakaria