JAKARTA- Sesuai dengan janji Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, aparat kepolisian terus mengusut kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawfull killing terhadap anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Selasa (10/3) Polri membebastugaskan tiga personel mereka. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Jakarta.
Terkait dengan insiden yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai Peristiwa Karawang itu, kata Rusdi, Polri telah menangani dua laporan polisi. Yakni laporan polisi bernomor 1340 dan laporan polisi nomor 0132. Khusus laporan pertama, dia menjelaskan bahwa Polri memproses hukum enam orang yang tidak lain adalah enam anggota Laskar FPI. Mereka diproses hukum atas laporan tindak kekerasan terhadap petugas yang tengah menjalankan tugas.
Dalam kasus itu, enam anggota Laskar FPI sudah dinyatakan sebagai tersangaka. Namun karena mereka telah meninggal dunia, Polri menghentikan penyidikan kasus tersebut. "Berdasarkan pasal 109 ayat 2 huruf c KUHAP penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan beberapa pertimbangan," bebernya. Termasuk di antara beberapa pertimbangan tersebut adalah tersangka meninggal dunia seperti terjadi dalam kasus enam anggota Laskar FPI.
Selanjutnya, Rusdi menyebutkan, pihaknya memproses laporan nomor 0132 yang tidak lain terkait dengan meninggalnya empat anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta - Cikampek. "Proses penyeledikan telah berjalan dan hari ini dilakukan gelar perkara terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan," bebernya. Hasil gelar perkara tersebut, proses hukum naik menjadi penyidikan. "Status (penanganan kasus) dinaikan menjadi penyidikan dengan yang disangkakan terhadap tiga anggota Polri," jelas jenderal bintang satu Polri itu.
Rusdi pun menegaskan, pihaknya akan menuntaskan kasus tersebut sebagaimana arahan kapolri. Kasus itu dipastikan bakal ditangani sampai tuntas. "Sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM," kata dia. "Polri akan menyelesaikan perkara itu secara profesional, transparan, dan akuntabel," tambahnya. Meski kasus itu sudah naik ke penyidikan, Polri belum menetapkan tersangka. Sampai kemarin, status tiga personel Polri yang dimaksud Rusdi pun masih terlapor.
Menurut Rusdi, Polri sudah pasti akan menetapkan tersangka dalam kasus itu. Namun demikian, mereka belum bisa menyampaikan hal tersebut kemarin. "Sekarang proses penyidikan dulu, dalam proses penyidikan, nanti akan menentukan siapa tersangkanya, prosesnya seperti itu," jelas dia. Dia meminta tidak ada yang khawatir. Sebab, Polri terbuka dan memastikan kasus itu ditangani secara terang-benderang.
Dalam kasus tersebut, Polri menemukan ada pelanggaran terhadap pasal 338 juncto pasal 351 KUHP. Rusdi menyebutkan, penyidik dari Polri telah menemukan sejumlah bukti yang cukup untuk menaikan kasus tersebut jadi penyidikan. Mulai bukti petunjuk, keterangan sejumlah pihak, dan bukti lain. "Yang tentunya kita ketahui bersama telah ada penyerahan beberapa bukti dari Komnas HAM terhadap penyidik di Bareskrim, itu menjadi bagian dalam proses penyelesaian perkara tersebut," jelasnya.
Demi mempermudah dan mempercepat proses penyidikan, Polri juga memgambil langkah strategis. Mereka memberhentikan tiga personel Polri yang disebut Rusdi. "Untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya, tentunya (tiga personel Polri) dibebastugaskan," terang dia. Namun demikian, dia tidak menyebutkan nama maupun identitas personel Polri itu. Dia hanya menyampaikan bahwa ketiganya merupakan personel yang bertugas di Polda Metro Jaya (PMJ)
Rusdi pun menegaskan kembali, pihaknya akan melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM. "Semua akan diprpses sesuai rekomendasi Komnas HAM," ujarnya. Tidak terkecuali asal usul senjata api yang dimiliki oleh anggota Laskar FPI. Dia memastikan semua dipelajari dan ditindaklanjuti oleh Polri. "Nanti (asal usul senjata api) akan didalami terus," imbuhnya. (syn/)
Editor : izak-Indra Zakaria