JAKARTA– Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pemerintah bakal menggelar ujian rekrutmen sejuta guru PPPK tahun ini. Yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember. Selain itu untuk menghargai masa kerja guru yang sudah lama mengajar, diberikan bonus skor ujian 75 poin.
Jadwal penyelenggaraan tes untuk rekrutmen sejuta guru PPPK itu dijelaskan Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR (10/3). Pada rapat tersebut terungkap bahwa masih banyak daerah yang merasa sangsi atau ragu apa benar pemerintah pusat menanggung gaji sekian banyak guru PPPK itu.
Akibatnya dari kuota sejuta guru yang disiapkan pemerintah pusat, usulan yang masuk dari daerah baru 513.393 formasi atau 51,33 persen. Nadiem mengatakan ada 166 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50 persen yang dibutuhkan. Kemudian ada 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. ’’29 di antaranya di Papua dan Papua Barat,’’ kata Nadiem.
Mantan bos Gojek itu mengatakan Kemendikbud sudah menjalankan sosialisasi dengan gencar. Bahkan setiap kali Nadiem bersama pejabat Kemendikbud kunjungan kerja (kunker) ke daerah, selalu meminta pemda mengajukan formasi guru PPPK ke pemerintah pusat. Sebab sudah ada komitmen pemerintah pusat untuk mendanai gaji satu juta guru PPPK melalui dana alokasi umum (DAU).
Dia menuturkan kali ini untuk pertama kali pemerintah membuka rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) dalam jumlah besar. Untuk perbandingan pada 2017 lalu hanya 6.356 orang. Kemudian pada 2018 naik jadi 77.484 orang dan di 2019 ada 90.444 orang. Kemendikbud berhasil meyakinkan Kementerian PAN-RB dan Kemenkeu sehingga mendapatkan kuota guru PPPK hingga satu juta kursi. Diantara pertimbangannya adalah rekrutmen kali ini berbasis tes dan ada nilai ambang batas kelulusannya.
Tapi sayangnya di daerah masih ada kekhawatiran soal pendanaan gaji guru PPPK nantinya. Apalagi di daerah-daerah yang APBD-nya tidak terlalu besar. Nadiem mencontohkan saat berkunjung ke Papua, Sorong, dan NTT beberapa waktu lalu. Pejabat setempat masih setengah percaya pemerintah pusat bakal menggaji sekian banyak guru.
Pejabat di daerah takut nantinya gaji guru PPPK itu ditalangi dengan kas daerah. ’’Ini beneran lho. Anggaran (sudah, Red) disiapkan pemerintah pusat,’’ katanya. Jadi Nadiem menegaskan belum maksimalnya usulan formasi guru PPPK dari daerah bukan karena minim sosialisasi oleh Kemendikbud.
Selain soal kuota, Nadiem juga menjelaskan soal teknis penilaian atau seleksi. Meskipun usulan yang sudah masuk saat ini 513 ribu, tetapi seluruh guru honorer bisa ikut seleksi. Kalaupun di daerahnya tidak dibuka kuota saat ini, nilainya tetap tersimpan. Sehingga jika tahun depan di daerahnya dibuka rekrutmen, nilainya tinggal memasukkan saja. Alias tidak perlu menjalani ujian.
Kemudian untuk seleksi gelombang pertama Agustus nanti, dibuka khusus untuk guru honorer yang mengajar di sekolah bersangkutan. Jadi mereka berkompetisi dengan sesama guru honorer di sekolah tersebut. Sedangkan untuk gelombang tes Oktober dan Desember dibuka untuk umum. Termasuk bagi calon guru yang baru lulus program pendidikan profesi guru (PPG).
Selanjutnya Nadiem menyampaikan kebijakan khusus kepada peserta berusia 40 tahun ke atas dan aktif mengajar selama tiga tahun terakhir. Mereka langsung mendapatkan 75 poin atau 15 persen dari nilai maksimum 500 poin. Pemerintah menghargai pengalaman guru tetapi tetap melindungi siswa untuk mendapatkan pengajar yang berkualitas.
Selanjutnya bagi guru honorer yang sudah memiliki sertifikat profesi guru mendapatkan nilai maksimal untuk tes kompetensi teknisnya. Dalam tes rekrutmen guru PPPK nanti selain kompetensi teknis juga ada komponen manajerial, sosio kultural, dan esai tertulis.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menolak skema seleksi PPPK bagi guru honorer. Menurut dia, cara yang paling tepat adalah pengangkatan. Bukan tes atau seleksi. "Jika yang dilakukan adalah seleksi, maka akan banyak guru honorer senior yang tidak bisa lolos," terangnya saat acara peluncuran buku Menjaga Asa di Tengah Badai Pandemi yang ditulis Huda di Pulau Dua, Senayan kemarin (10/3).
Padahal, kata dia, guru senior sudah mengabdi cukup lama. Jika skema seleksi yang dilakukan, maka mereka harus bersaing dengan guru honorer yang baru. Tentu, para guru senior akan kalah saing dengan guru muda, khususnya terkait update pengetahuan.
Maka, lanjut Huda, jalan tengahnya adalah pengangkatan. Presiden Jokowi bisa mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) sebagai dasar untuk mengangkat para guru honorer untuk menjadi PPPK. "Kami tetap menolak seleksi," tegasnya.
Terkait alternatif yang diajukan Mendikbud dengan cara afirmasi nilai 75 dari patokan nilai kelulusan 500 bagi guru honorer senior, Huda mengatakan, afirmasi nilai itu terlalu kecil. Dia mengusulkan agar nilai itu bisa dinaikan menjadi 250. Jadi, guru honorer yang sudah mengabdi 10 tahun keatas mempunyai modal nilai 250 dalam mengikuti seleksi. Mereka tinggal melengkapinya dengan nilai 250 lagi. (lum/wan)
Grafis---
Usulan Formasi Guru PPPK dari Pemda
Bali : 82 persen dari total kebutuhan formasi
Gorontalo : 82 persen
Maluku Utara : 81 persen
Sumatera Selatan : 76 persen
Kepulauan Riau : 74 persen
Aceh : 74 persen
Sulawesi Tengah : 72 persen
Kalimantan Selatan : 70 persen
Sulawesi Barat : 70 persen
Jakarta : 69 persen
Jateng : 68 persen
NTT : 64 persen
Banten : 63 persen
Sulawesi Selatan : 62 persen
Jawa Timur : 62 persen
Kalimantan Tengah : 61 persen
Lampung : 58 persen
NTB : 68 persen
Sulawesi Tenggara : 57 persen
Sulawesi Utara : 55 persen
Maluku : 53 persen
Jambi : 53 persen
Kalimantan Barat : 53 persen
Jogjakarta : 52 persen
Bengkulu : 51 persen
Kalimantan Timur : 50 persen
Bangka Belitung : 48 persen
Jawa Barat : 46 persen
Kalimantan Utara : 44 persen
Papua Barat : 38 persen
Sumatera Utara : 38 persen
Sumatera Barat : 37 persen
Papua : 28 persen
Riau : 21 persen
Sumber : Data Kemendikbud dipaparkan di Komisi X DPR 10 Maret
Editor : izak-Indra Zakaria