JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) satu suara dengan semua pihak yang mendukung revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui kesempatan yang diberikan oleh Tim Kajian UU ITE untuk memberikan masukan, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan bahwa instansinya juga mendorong supaya UU ITE direvisi.
Menurut Sandra, Komnas HAM mendukung dilakukan revisi terhadap UU ITE lantaran pihaknya menilai langkah itu perlu dilakukan. "Demi melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi," terang dia. Komnas HAM melihat ada masalah dalam UU ITE. Masalah itu berpotensi menganggu hak masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapat. Karena itu, tidak hanya mendorong dilakukan revisi terhadap UU UTE, mereka juga mengambil langkah strategis.
Komnas HAM, kata Sandra, sedang menyusun standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dsn berekspresi. Nantinya standar norma itu bisa dipakai sebagaiacuan dalam proses revisi UU ITE. "SNP (standar norma dan pengaturan, Red) bisa menjadi pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan dan atau pelanggaran terhadap hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," bebernya.
Pedoman tersebut, berlaku untuk individu maupun kelompok. Lewat standar tersebut, Komnas HAM ingin semua pihak paham tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Untuk bisa memastikan hak asasinya terlindungi, dan tidak melakukan tindakan diskriminatif," kata Sandra. Keterangan senada disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Dia menyatakan bahwa instansinya punya catatan pengaduan kekerasan berbasis siber yang naik signifikan.
Grafik kenaikannya, kata Andy, mencapai tiga kali lipat di tahun 2020. Itu dia sampaikan berdasar pada beberapa pengaduan. Dia menyebut, UU ITE kerap kali digunakan dalam sejumlah kasus seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kasus kekerasan seksual, dan kasus korban eksploitasi seksual. Karena itu, pihaknya menilai UU ITE diskriminatif terhadap perempuan. "Dalam kasus korban eksploitasi seksual dan pembalasan melalui penyebarluasan materi bermuatan seksual, dimana korban menjadi salah satu subjek, UU ITE dan UU Pornografi paling banyak di gunakan," bebernya.
Khusus kasus KDRT dan kekerasan seksual lainnya, lanjut Andy, perempuan yang menjadi korban dan menyampaikan pengalaman atau kekesalannya melalui ruang siber diproses hukum menggunakan UU ITE. Untuk itu, pihaknya juga memberi atensi terhadap isu revisi UU ITE. Mereka menyoroti pasal-pasal yang bersifat sumir dan dinilai tidak memuat kemudahan khusus bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Sebaliknya, pasal-pasal itu malah berpotensi membuat perempuan menjadi pihak yang dikriminalkan melalui UU ITE.
Andy pun menyebutkan beberala frasa dalam UU ITE yang dinilai sumir oleh Komnas Perempuan. "Misalnya pada pasal 27 ayat 1, dengan muatan yang melanggar (kesusilaan), itu sudah bolak-balik dipermasalahkan," ungkapnya. Selain itu, masih ada pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Serta pasal yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi di pasal 29 UU ITE.
Menanggapi masukan itu, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengakui timnya mendapatkan masukan yang berbeda dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. "Menjadi satu masukan dalam perspektif yang berbeda dari hari-hari sebelumya," kata dia. Sugeng mengakui dorongan Komnas HAM dan Komnas Perempuan supaya UU ITE direvisi juga jadi catatan timnya. Masukan itu dipastikan menjadi bagian pertimbangan penting untuk tim yang dia pimpin. (syn/)
Editor : izak-Indra Zakaria