JAKARTA– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag tidak akan mengeluarkan sertifikat halal untuk produk vaksin Covid-19 keluaran Astrazeneca. Sebagai gantinya mereka bakal menerbitkan surat keterangan tidak halal.
Kepastian tersebut disampaikan Plt Kepala BPJPH Kemenag Mastuki saat dihubungi kemarin (21/3). ’’Tidak dikeluarkan sertifikat halalnya. Karena sesuai namanya, sertifikat halal diterbitkan BPJPH bagi produk yang telah ditetapkan kehalalalnnya oleh MUI,’’ terangnya.
Dia menegaskan sesuai kesepakatan dengan Komisi Fatwa MUI dan berdasarkan penetapan kehalalan yang sudah keluar, BPJPH Kemenag tidak akan mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin Covid-19 Astrazeneca. Mastuki juga menegaskan tidak ada mekanisme atau kesempatan sanggah dari pengaju atau produsen. Sebab penetapan halal itu sifatnya final.
Dia menjelaskan sebelum ditetapkan kehalalan oleh MUI, sudah ada kesempatan komunikasi antara auditor halal dengan pelaku usaha. Dalam proses ini sudah ada komunikasi terkait keterangan dokumen, bahan, serta proses produksi dan segala kaitan audit produk. Setelah auditor halal bekerja, hasilnya disampaikan ke MUI untuk dibuatkan fatwanya.
Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan setelah mereka mengumumkan fatwa vaksin Astrazeneca, banyak masyarakat menanyakan soal hukumnya. ’’Kok haram tapi boleh. Itulah istilah fiqih Islam, bahwa halal itu beda dengan istilah boleh,’’ katanya.
Dia menuturkan kalau halal itu artinya secara ketentuan syara’ tidak ada unsur yang diharamkan sama sekali. Sementara boleh itu belum tentu halal,tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan kadar tertentu serta tempo yang dibutuhkan.
Nafis lantas mengatakan ada pihak lain yang mengatakan vaksin Astrazeneca halal dan tidak mengandung babi. Seperti yang jadi keputusan NU Jawa Timur. ’’Mungkin metode dan pemeriksaannya berbeda dengan yang dipedomani MUI,’’ jelasnya.
Menurut dia, bagi MUI setiap produk yang ada babi dan turunannya, serta yang menggunakan unsur tubuh manusia maka hukumnya haram. Pertimbangan itu lebih karena metode yang digunakan MUI adalah kehati-hatian atau ihtiathan Imam Syafi’i.
Nafis mengatakan dari kajian LPPOM MUI memang dalam pembuatan inang virusnya, vaksin Astrazeneca menggunakan tripsin dari pankreas babi. Keterangan itu didapat dari dokumen yang disampaikan produsen. ’’Dokumen itu sudah cukup untuk tidak meneruskan audit lapangan. Sehingga memutuskan itu vaksin Astrazeneca hukumnya haram,’’ katanya.
Namun Nafis menegaskan dalam kondisi terbatasnya vaksin Sinovac, vaksin Covid-19 keluaran Astrazeneca boleh digunakan. Untuk diketahui vaksin Sinovac yang sudah mengantongi label halal hanya dapat memenuhi 28,6 persen dari kebutuhan dosis vaksin Covid-19 di Indonesia. Untuk itu dalam fatwanya MUI juga meminta kepada pemerintah mengupayakan yang halal bagi masyarakat muslim.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa hukum mengikuti vaksinasi adalah wajib bagi setiap muslim di Indonesia.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar tersebut, mengikuti vaksinasi Covid-19 yang diadakan oleh pemerintah adalah wajib dengan pertimbangan bahwa vaksinasi adalah sebuah Ikhtiar untuk menghindarkan diri dan orang lain dari potensi bahaya penyakit. ”Hal ini adalah kewajiban bersama sebagai warga negara Indonesia,” jelas Marzuki dalam pernyataan tersebut.
Hasil keputusan tersebut telah melalui musyawarah hukum (bahtsul masail) pengurus Syuriah PWNU. Dikatakan bahwa mendukung kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah juga hukumnya wajib. ”Sehingga tidak mentaati keputusan pemerintah yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan syara’adalah dilarang (haram),” jelas Marzuki.
Vaksinasi sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19 merupakan upaya paling efektif karena itu harus lebih diutamakan dan diprioritaskan. Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa Jenis vaksin yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah suci sebab pada produk akhir tidak terdapat kandungan unsur najis sama sekali, sebagaimana AstraZeneca, Sinovac dan lain-lain.
Senada, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR Atoillah Isfandi mengatakan, bahwa secara sederhana, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan haramnya suatu vaksin. Yakni Bahannya mengandung bahan haram atau dibuat dengan cara yang haram, dalam proses pembuatan vaksin itu melanggar hukum syariah, dan tidak jelas manfaat suatu vaksin apalagi jika mudharatnya jauh lebih besar. ”Jadi hukum haram tidak hanya dipandang dari kandungan bendanya, tetapi juga pada proses maupun manfaatnya,” terangnya.
Menurut Atoillah, ada faktor kedaruratan atau Adh-dhararu dalam konteks ini, dalam kaidah kedaruratan, hal-hal yang menyebabkan haram itu kemudian dapat gugur. “Jadi meski ada unsur babinya, namun karena hal ini darurat, maka itu menjadi halal. Hingga nanti menemukan vaksin yang tidak menggunakan tripsin dari babi, maka vaksin yang ada hari ini tetap halal,” jelasnya.
Sehingga nantinya, jika ditemukan vaksin dengan tripsin dari sapi atau status pandemi COVID- 19 ini berubah menjadi endemi saja, barulah dapat dikatakan kedaruratan dari permasalahan ini sudah lewat. Jika keberadaan vaksin sudah tercukupi dan dimungkinkan untuk memilih, disitulah kemudian masyarakat bisa memilih vaksin yang benar-benar halal.
”Pernyataan bahwa vaksin COVID- 19 AstraZeneca ini haram tetapi boleh digunakan dari MUI menurut saya berasal sudut pandang ini,” paparnya.
Ia menjelaskan, dalam proses pembuatan AstraZeneca, tripsin babi digunakan pada proses awal penanaman untuk menumbuhkan virus pada sel inang. Setelah virus ditanam kemudian tumbuh, maka virusnya dipanen.
Sehingga menurut Athoillah, pada dasarnya tidak ada persentuhan lagi antara tripsin dan si virus karena urusan si tripsin ini hanya dengan media tanamnya. Sehingga sudah tidak ada unsur babi sama sekali di produk akhir vaksin COVID-19 AstraZeneca. Ibarat analoginya jika kita menanam pohon, menggunakan pupuk kandang yang kandungannya termasuk najis, tetapi ketika menghasilkan buah, maka si buah tidak lantas menjadi najis juga.
”Saya sudah konfirmasi ulang ke pihak AstraZeneca dan ternyata mereka tidak melibatkan tripsin dalam proses pemisahan. Tripsin itu hanya digunakan untuk media pembiakan. Jadi menurut saya, vaksin ini lebih aman dan halal,” tambah Dr. Atoillah.
Sementara itu guru besar paru FK Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama turut mengomentari kejadian Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang dinyatakan positif Covid-19. Dia dinyatakan positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama.
’’Setidaknya ada tiga hal yang dapat menjelaskan kejadian ini,’’ katanya kemarin (21/3). Pertama kekebaln baru terbentuk dengan baik beberapa waktu sesudah suntikan dosis kedua. Sehingga beberapa hari setelah suntikan dosis pertama, belum cukup terbentuk antibodi dalam tubuh manusia.
Penjelasan kedua bisa jadi Imran Khan sudah tertular virus Covid-19 beberapa hari sebelum penyuntikan vaksin dilakukan. Jadi sejatinya yang bersangkutan sudah dalam kondisi sakit atau terpapar virus Covid-19 sebelum divaksin. Namun karena tes PCR dilakukan setelah vaksin, maka seolah-olah terinfeksi setelah disuntik vaksin.
Lalu yang ketiga terkait efikasi vaksin Covid-19 itu sendiri. Sampai saat ini tidak ada vaksin Covid-19 di dunia yang efikasinya 100 persen. ’’Artinya tidak ada vaksin Covid-19 yang 100 persen menjamin bahwa seseorang tidak akan bisa sakit sama sekali. Tidak ada proteksi 100 persen,’’ jelasnya.
Angka efikasi yang ada menunjukkan rendahnya kemungkinan seseorang tertular Covid-19 dibandingkan yang tidak divaksin. Sehingga ketika efikasi vaksin Covid-19 di bawah 100 persen seperti saat ini, pasti akan ada saja kemungkinan seseorang masih tertular Covid-19. Untuk itu masyarakat yang sudah divaksin diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan. (wan/tau)
Editor : izak-Indra Zakaria