JAKARTA Kecepatan pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 500 ribu perhari. Sayangnya, dikhawatirkan kiriman vaksin akan terganggu karena lonjakan kasus di beberapa negara yang akhirnya melakukan embargo.
Jumat (26/3) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan jumlah penduduk Indonesia yang telah memperoleh vaksinasi diperkirakan akan menembus angka 10 juta orang. ”Dengan kecepatan harian kita sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari sehingga diharapkan di bulan Maret dan April, kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya,” ujarnya. Kecepatan ideal penyuntikan agar selesai dalam satu tahun adalah 1 juta tiap hari. Pada akhir Maret hingga April, ketersediaan vaksin adalah 15 juta perbulan
Meski demikian ada yang patut diwaspadai. Beberapa negara mengalami lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas yang sudah terjadi. Adanya kenaikan kasus ini dikhawatirkan akan menyebabkan negara yang mengalami lonjakan kasus tinggi akan melakukan embargo pengiriman vaksin.
Budi menyadari hal ini sebagai potensi tersendatnya vaksinasi. Sebab jumlah vaksin yang dimiliki bisa saja tidak sesuai rencana. ”Ini bisa berpotensi mengganggu jadwal kedatangan dan ketersediaan vaksin di Indonesia selama beberapa bulan kedepan,” ungkap Budi.
Memang sejauh ini vaksin Covid-19 menjadi komoditi yang diinginkan banyak negara. Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa sudah mengamankan vaksin Covid-19 sebanyak 426 juta dosis.
Mengantisipasi adanya embargo itu, Budi mengatakan bahwa pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan manajemen yang baik untuk mengatur laju penyuntikan dosis vaksin. Tujuannya agar nantinya tidak ada kekosongan stok vaksin di Indonesia.
Sesuai rencana, Jumat (26/3) Mabes TNI memulai vaksinasi Covid-19 menggunakan 130 ribu dosis vaksin AstraZeneca. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau langsung vaksinasi yang dilaksanakan di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Sebanyak 130 ribu prajurit TNI secara serentak melaksanakan vaksinasi kepada prajurit TNI menggunakan vaksin AstraZeneca," kata dia.
Vaksinasi tersebut, lanjut Hadi, dilaksanakan di sepuluh daerah. Selain Jakarta, prajurit TNI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Papua juga mengikuti vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin AstraZeneca. "Secara langsung saya meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di Kolinlamil,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu.
Hadi memastikan, 130 ribu dosis vaksin AstraZeneca yang diperoleh TNI dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan disuntikkan kepada para prajurit TNI di seluruh daerah tersebut. Hanya prajurit TNI yang berada di basis atau markas yang didahulukan. Sementara prajurit yang tengah melaksanakan tugas operasi akan menyusul disuntik vaksin tersebut. "Prajurit yang masih melaksanakan dinas luar nanti akan dilakukan vaksinasi Senin (29/3)," jelasnya.
Orang nomor satu di tubuh TNI itu menyatakan bahwa pihaknya sengaja melaksanakan vaksinasi secara serentak untuk mempercepat proses vaksin. Melalui pemantauan kemarin, Hadi memastikan tidak ada satu pun prajurit yang disuntik vaksin AstraZeneca mengalami efek samping atau KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). "After vaksinasi tidak ada (yang mengalami) KIPI. Semuanya sehat," tegas Hadi.
Untuk itu, Mabes TNI mengharapkan tidak ada yang takut atau khawatir disuntik vaksin menggunakan vaksin AstraZeneca. Vaksinasi, lanjuta Hadi, merupakan program penting yang dilakukan pemerintah untuk membentuk kekebalan komunal di masyarakat. Dengan harapan potensi penularan Covid-19 di tanah air berkurang. Sehingga pada akhirnya bisa membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa seluruh indikator pengendalian Covid-19 sudah menunjukkan perkembangan positif dalam sebulan terakhir. Terutama sejak dijalankannya Program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan program vaksinasi untuk tenaga kesehatan, lansia, dan pelayanan publik. ”Penurunan kurva kasus aktif nasional, baik secara jumlah maupun persentasenya, dan peningkatan tingkat kesembuhan, merupakan pengaruh positif dari pelaksanaan PPKM Mikro dalam 10 pekan,” katanya.
Melihat adanya hal positif dari PPKM, maka pemerintah akan memperpanjang. Pada perpanjangan PPKM Mikro periode 23 Maret sampai 5 April telah ditambah provinsi yang harus menerapkannya. Provinsi itu yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. ”Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kriterianya akan diperketat lagi,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai strategi pemerintah mengatasi Covid-19 berjalan baik. Khususnya soal pengadaan vaksin Covid-19. ’’Negara di dunia masih sibuk memikirkan vaksin, Presiden Jokowi sudah menentukan vaksin,’’ katanya saat menghadiri puncak ulang tahun Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) kemarin (26/3).
Sehingga akhirnya Indonesia mendapatkan dosis vaksin Covid-19 Sinovac dalam jumlah besar. Bisa dibayangkan jika terlambat dalam proses pengadaan vaksin tersebut. Bisa jadi malah terbentur dengan kesiapan anggaran negara untuk membeli produk vaksin tersebut.
Menurut Moeldoko di tengah pandemi Covid-19 yang dialami hampir seluruh negar di dunia, vaksin tidak semata-mata produk kesahatan saja. Tetapai vaksin Covid-19 sudah menjadi bagian dari proses politik negara.
Setelah program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan, semua pihak perlu ikut sosialisasi arti pentingnya vaksinasi itu. ’’Dari kondisi tidak pasti menjadi pasti dengan vaksin,’’ katanya. Vaksinasi Covid-19 berupaya untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Menurut Moeldoko ekonomi akan tumbuh, kehidupan kembali normal, dan kesejahteraan masyarakat kembali naik ketika kekebalan kelompok itu sudah terbentuk.
Selain faktor kesehatan, Moeldoko mengatakan pemerintah tetap gencar menjalankan program bantuan sosial. Dia menegaskan tidak ada yang berubah dengan tahun lalu. Hanya wujudnya berubah dari bansos sembako menjadi uang tunai.
Beberapa program bansos yang digulirkan seperti kartu sembako sebesar Rp 43,6 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 37,4 triliun, program kartu Prakerja Rp 20 triliun. Khusus untuk program kartu Prakerja ini, Moeldoko mengatakan akan kembali ke skenario awal. Yaitu lebih banyak kegiatan pelatihan secara langsung atau offline. (lyn/syn/wan)
Editor : izak-Indra Zakaria