JAKARTA– Pemanfaatan data di daftar pemilih tetap (DPT) terus diperluas. Kamis (29/4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan DPT dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Dengan kerja sama tersebut, data DPT akan dijadikan salah satu instrumen untuk memvalidasi data milik Kemenkop UKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, data DPT memiliki relevansi untuk digunakan lembaganya. Selama ini, lanjut dia, data yang dimilikinya untuk penyaluran bantuan kerap menemukan kendala. ”Karena sering namanya benar, tapi NIK (nomor induk kependudukan, Red) berbeda,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta.
Teten menilai data DPT dapat digunakan untuk membantu pengecekan. Sebab, dengan pencocokan lapangan dan pemutakhiran yang berkelanjutan, Teten yakin DPT cukup valid. ”Kami belum punya data yang terintegrasi. By name by address,” imbuhnya.
Lewat DPT, mantan kepala staf kepresidenan itu berharap penyaluran bantuan bisa lebih akurat. Akurasi diperlukan agar target yang dicanangkan bisa tercapai. ”Tahun ini rencananya ada 12,8 juta UMKM yang kami transfer by name by address,” jelasnya.
Ketua KPU RI Ilham Saputra menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai kerja sama itu menunjukkan kepercayaan publik terhadap data DPT. Sebelum Kemenkop UKM, sejumlah lembaga juga sudah menggunakannya. ”Terakhir (digunakan, Red) Kementerian Kesehatan untuk membantu program vaksinasi,” ujarnya.
Ilham meyakinkan, data DPT cukup bisa diandalkan. Sebab, penyusunannya melalui proses yang ketat. Selain sinkronisasi dan pencocokan di lapangan, penyusunan DPT melibatkan banyak pihak. Seperti Ditjen Dukcapil, Badan Pengawas Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.
Pihaknya juga membuka peluang bagi lembaga lain untuk memanfaatkan selama mematuhi aspek prinsip seperti menghormati privasi data. ”Kami terbuka bagi kementerian mana pun untuk digunakan sebagaimana mestinya,” tutur Ilham. (far/c9/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria