Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Ternyata Masih Harus Diverifikasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 16 Juni 2021 | 18:01 WIB
Photo
Photo

JAKARTA – Calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 2021 masih belum bisa bernapas lega. Pasalnya, masih ada tahap verifikasi untuk menentukan mereka layak tidaknya.

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) M. Nasih mengungkapkan, peserta KIP-K masih berpotensi gugur. Pasalnya, mereka harus lolos terlebih dahulu dalam proses verifikasi akademik dan verifikasi data ekonomi. Verifikasi ini bakal dilakukan oleh perguruan tinggi negeri tujuannya.

”Harus menunggu proses dan lolos verifikasi terlebih dahulu. Baru kemudian dinyatakan sebagai penerima KIP Kuliah,” ujarnya.

Untuk verifikasi akademik, biasanya berupa dokumen-dokumen selama bersekolah. Sementara, untuk verifikasi ekonomi dilakukan dengan cara pengecekan dokumen terkait dan kunjungan ke alamat peserta sesuai dengan data yang sudah tercatat. Apabila usai proses verifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa kondisi ekonomi telah baik, maka kepesertaan bisa dibatalkan.

”Setelah dicek, kondisi ekonomi sudah bagus, bisa digugurkan kepesertaan KIP Kuliahnya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam SBMPTN 2021, jumlah peminat peserta ujian KIP Kuliah sebanyak 220.162 orang. Dari jumlah tersebut, 61.067 orang yang diterima. Di mana, sebagian besar berada di Universitas Negeri Padang 2011. Disusul Universitas Tadulako 1958, Universitas Nusa Cendana 1900, dan Universitas Malikussaleh 1843.

Nasih menegaskan, meski tak masuk 10 besar PTN penerima peserta KIP-K, PTN-PTN besar tetap mendapat porsi. Tak ada pengecualian. Hanya saja, memang tak sebesar universitas lain. Karenanya, ia menampik bila disebutkan bahwa banyak PTN yang enggan menerima mahasiswa dari jalur KIP-K.

Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menambahkan, di tahun ini pola pembiayaan KIP-K pun sudah diubah. Di mana, besarannya tak lagi disamaratakan. Tetapi, disesuaikan dengan jurusan yang diambil oleh calon mahasiswa. Penyesuaian ini juga termasuk dengan biaya hidup. Bagi mahasiswa yang tinggal di kawasan Jakarta misalnya, akan menerima uang saku lebih banyak dibanding daerah lainnya.

”Jadi adik-adik mahasiswa bisa memilih jurusan apa saja dan di mana saja tanpa perlu memikirkan biaya,” pungkasnya. (mia)

Editor : izak-Indra Zakaria
nasional