JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bersuara terkait dipotongnya hukuman Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap dari Djoko Tjandra. Vonis penjara itu diturunkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari sepuluh tahun menjadi empat tahun.
Putusan tersebut dijatuhkan pada Senin (14/6) dalam sidang banding. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono menyatakan bahwa Kejagung belum mengambil sikap tegas terkait hal ini. Mereka masih menunggu salinan putusan lebih dulu sebelum mengambil upaya hukum lebih lanjut.
"Kami belum dapat laporan dari Kejari Jakpus, baru dapat dari media sosial. Salinan putusannya pun belum terima," jelas Ali Rabu (16/6). Dia berjanji akan segera mempelajari salinan putusan tersebut begitu diterima oleh Kejagung.
Ali menambahkan bahwa Kejagung belum memutuskan langkah hukum apa yang bakal diambil. Kejagung membuka segala kemungkinan, termasuk upaya kasasi seperti yang dilakukan para tersangka dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya. Namun, mereka menegaskan bahwa Kejagung menghormati keputusan hakim dalam vonis terhadap Pinangki tersebut. "Kami hormati apa pun keputusan hakim. Tinggi atau rendah itu kewenangan hakim. Tapi sikap kami nanti setelah kami membaca dan mempelajari putusan," tegas Ali.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan belum mengambil sikap terhadap vonis Pinangki ini, khususnya soal potongan hukuman. "JPU harus pelajari putusannya dulu, khususnya pertimbangannya," tegas Kajari Jakarta Pusat Riono Budi Santoso pada Selasa (15/6).
Meski telah mendapat hukuman empat tahun penjara, status Pinangki hingga saat ini masih diberhentikan sementara. Artinya, dia belum resmi dipecat. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa untuk pemecatan, mereka menunggu vonis yang dijatuhkan berkekuatan hukum tetap. "Statusnya masih diberhentikan sementara sampai putusannya inkracht," jelas Leonard kemarin.
Pemberhentian sementara ini, lanjut Leonard, berlaku untuk status ASN Pinangk. Termasuk dari posisi sebelumnya yakni sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung. "Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan PNS, maka secara otomatis jabatan yang melekat juga berhenti sementara," terangnya.
Sementara itu, korting hukuman untuk Pinangki ini dinilai berlebihan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa dengan status Pinangki sebagai penegak hukum, seharusnya hukuman yang bersangkutan justru lebih berat. Sebab, kejahatan yang dilakukan tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum
Dalam amar putusan hakim, vonis Pinangki diturunkan menjadi empat tahun dengan pertimbangan bahwa Pinangki adalah seorang perempuan, ibu dan memiliki anak yang masih balita. Padahal, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, seharusnya hakim lebih berorientasi kepada perbuatan dan dampak kejahatan Pinangki yang meliputi suap, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat. "Kejahatan yang dilakukan Pinangki jauh melampaui argumentasi majelis hakim tersebut," jelas Kurnia. (deb)
Editor : izak-Indra Zakaria