JAKARTA- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kepada Bima, Tim Penyelidik dan Pemantauan Komnas HAM menanyakan banyak hal terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk diantaranya ide pelaksanaan TWK.
Menurut Bima, pelaksanaan TWK merupakan keputusan bersama. Bukan keputusan tunggal dari BKN atau instansi lainnya. Pelaksanaannya sesuai dengan peraturan komisi (perkom) yang dikeluarkan oleh KPK. ”Jadi, TWK itu tidak dimunculkan oleh satu orang,” jelasnya. Bima mengakui, pihaknya memang memiliki instrumen TWK. Namun, instrumen itu tidak bisa dipakai untuk tes alih status pegawai KPK.
Sebab, di antara pegawai yang harus mengikuti ada banyak yang menduduki jabatan fungsional seperti deputi, direktur, dan kepala biro. ”Yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, entry level,” jelas Bima. Karena itu, mereka merasa instrumen tersebut tidak cocok dipakai untuk tes alih status pegawai KPK yang banyak diisi oleh pegawai senior atau pegawai yang sudah lama bekerja di KPK.
Untuk itu, mereka mencari instrumen lain. Diantaranya instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT. Hasilnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlahnya kemudian berkurang menjadi 54 orang setelah BKN, KPK, dan instansi lainnya melakukan rapat tertutup. Berkaitan dengan hasil TWK yang diminta oleh 75 pegawai KPK tersebut, Bima menyatakan, instansinya juga tidak memegang hasil tes yang diminta.
Yang dimiliki oleh instansinya merupakan hasil tes secara kumulatif. Seluruhnya juga sudah disampaikan BKN kepada KPK. ”Hasil (tes yang diterima BKN) itu dalam bentuk dokumen yang tersegel, itu semuanya sudah kami serahkan ke KPK. BKN sekarang nggak memegang dokumen apa-apa,” beber dia kemarin. Menurut dia, hasil tes yang diminta oleh 75 pegawai KPK itu tidak ada dalam hasil tes kumulatif yang sudah diserahkan oleh BKN kepada KPK.
Data-data yang diminta oleh pegawai KPK itu, lanjut Bima, ada di pemilik instrumen tes. Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT. Pihaknya sudah menjelaskan kepada KPK saat Lembaga Antirasuah meminta data tersebut. BKN juga sudah menyampaikan permintaan itu kepada Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT. Namun demikian, kedua instansi tersebut menyatakan bahwa data yang diminta bersifat rahasia yang tidak bisa sembarangan dibuka.
Saat meminta kepada BNPT, kata Bima, BNPT menyampaikan bahwa data yang diminta rahasia. Jawaban serupa keluar dari Dinas Psikologi TNI AD saat pihaknya menanyakan hal tersebut. ”Dinas Psikologi Angkatan Darat mengatakan, berdasarkan ketetapan panglima TNI itu rahasia,” bebernya. ”Jadi, buka saya yang menetapkan rahasia,” tambah dia. Lebih lanjut, Bima menyebut, data-data itu hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan.
Secara detail, Bima menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan semua informasi tersebut kepada Komnas HAM. ”Saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua, sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya,” tegasnya. Dia memastikan, tidak ada satupun yang disembunyikan atau ditutup-tutupi BKN kepada Komnas HAM. Namun demikian, dia tidak bisa menyampaikan hal-hal yang lebih detail. Sebab, pihaknya khawatir itu bisa mengganggu kerja Komnas HAM.
Di lain sisi, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan bahwa dari Bima, pihaknya memperoleh informasi yang lebih rinci berkaitan dengan penyelenggaraan TWK. ”Jadi, bagaimana (TWK) mulai dari awal sampai akhir tadi dilengkapi (keterangannya) oleh Pak Bima, terus ada juga wakil kepala BKN dan rombongan,” kata dia. Namun demikian, hal-hal yang bersifat substantif diakui oleh Anam, masih belum bisa disampaikan kepada publik.
Lebih lanjut, Anam menyatakan, pihaknya juga sudah melayangkan surat panggilan kepada BAIS TNI, BNPT, dan BIN. Dia berharap pihak-pihak yang sudah dipanggil oleh Komnas HAM datang memenuhi panggilan tersebut. ”Kami mohon kepada semua pihak untuk datang kepada Komnas HAM agar semakin terang informasinya, semakin terang peristiwanya, dan semakin jelas pucuk soalnya,” tegas dia.
Sementara itu, sembilan pegawai KPK mencabut permohonan uji materi (judicial review) sejumlah pasal dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Ada dua alasan pencabutan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Pertama karena MK telah memberikan payung hukum secara tegas perihal pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Payung hukum yang dimaksud termaktub dalam Putusan MK Nomor 870/PUU-XVII/2019. Dalam pertimbangan putusan tersebut menyebutkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai. ”Alasan kedua, kami merasa pertimbangan (MK) tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak,” kata perwakilan tim 75 pegawai KPK Hotman Tambunan, kemarin.
Sebelumnya, 9 pegawai KPK, baik aktif maupun non aktif mengajukan uji materi pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK karena dianggap berseberangan dengan UUD 1945. Pasal yang diuji itu merupakan rujukan KPK dan sejumlah lembaga - kementerian untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Selain pegawai KPK, pencabutan permohonan uji materi juga dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Namun berbeda dengan pegawai KPK, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan bahwa pencabutan berkas permohonan uji materi UU KPK itu untuk mengurangi beban persidangan di MK akibat penularan Covid-19.
”Permohonan (uji materi UU KPK) itu memungkinkan untuk diajukan lagi pada masa mendatang,” kata Boyamin. Selain itu, pencabutan berkas tersebut juga menyikapi kebijakan MK untuk menunda persidangan sampai batas keadaan yang lebih baik. Kebijakan itu merupakan imbas dari penyebaran Covid-19 varian baru yang makin marak belakangan ini. (syn/tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria