Peniadaan persidangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali berlanjut. Senin (5/7), MK kembali memutuskan untuk memperpanjang penundaan hingga dua pekan ke depan.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, penundaan tersebut sebagai respon atas kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali. Apalagi, penularan Covid-19 di lingkungan MK dalam dua pekan terakhir juga belum berakhir. "Jadi menunda seluruh persidangan yang sudah terjadwal sampai dengan 20 Juli 2021," ujarnya.
Persidangan, lanjut dia, akan dijadwalkan kembali setelah tanggal 20 Juli 2021. Itupun dengan melihat perkembangan terakhir situasi pandemi. "Kegiatan non-sidang juga seperti kunjungan, tamu, audiensi dilayani secara daring," imbuhnya. Meski demikian, Fajar menegaskan penerimaan perkara tetap bisa dilakukan. Siapapun masih bisa mengajukan permohonan secara online.
Di sisi lain, pemohon perkara pengujian Undang-undang mengingatkan MK untuk memperhatikan waktu penanganan. Peneliti KoDe Inisiatif M Ihsan Maulana yang juga penggugat uji materi mengatakan, penundaan yang sudah berlangsung sejak bulan lalu memiliki konsekuensi.
"Karena bisa justice delayed," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin. Apalagi, lanjut penguji UU MK itu, ada sejumlah perkara yang dibatasi waktu penyelesaiannya. Misalnya pengujian gugatan formil yang dibatasi 60 hari. Jika diproses dalam waktu sempit, ada potensi uji materi berlangsung tidak maksimal. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria