JAKARTA– Berbagai pelanggaran formil dalam pembahasan Undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disampaikan para ahli di Mahkamah Konstitusi, (5/8). Salah satu isu yang muncul adalah aspek moralitas konstitusional yang hilang saat pembahasan UU Ciptaker.
Hadir tiga ahli yang didatangkan pemohon dalam sidang lanjutan tersebut. Yakni ahli hukum Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar, serta dua ahli hukum Universitas Andalas Feri Amsari dan Hernadi Affandi.
Zainal mengatakan, dalam penyusunan UU ada banyak aspek yang harus dipenuhi. Bukan hanya melibatkan publik terkait partisipasi, diskusi dan masukan, namun juga perlu memperhatikan aspek moralitas tersebut. ”Moralitas konstitusional yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Nah, dalam penyusunan UU Ciptaker, sosok yang akrab disapa Uceng itu menilai kedaulatan rakyat yang menjadi ruh konstitusi dikesampingkan. Indikasinya terlihat dari aspirasi penolakan yang diabaikan, dan minimnya keterlibatan dalam pembahasan.
Praktek itu bahkan sudah sering dilakukan pembuat UU. Dalam pembahasan UU KPK misalnya, partisipasi publik dicontohkan dengan seminar-seminar di kampus. Padahal, diskusi itu juga diikuti dengan aksi penolakan seperti di UGM. ”Bagaimana mungkin seperti itu (seminar ditolak, red) digunakan untuk pemenuhan aspek aspirasi,” imbuhnya.
Namun, saat gugatan formil UU KPK, hal-hal seperti itu dianggap sudah memenuhi aspek partisipasi oleh MK. Uceng berharap, cara pandang formalitas ditinggalkan. Dia meminta MK juga menghitung aspek moralitas konstitusional dalam memutus gugatan formil UU Ciptaker nanti. “Jangan sebatas yang terpenting terpenuhi aspek formilnya. Sementara masalah moralitas dikesampingkan jauh-jauh,” tuturnya.
Dalam konteks UU Ciptaker, Uceng menyebut aspirasi formal belum memenuhi secara substansi. Hal itu terlihat dari proses sosialisasi kepada buruh. “Buruh hanya satu kluster. Padahal banyak yang terdampak termasuk buruh migran, perawat, dosen. Hampir semua kena,” jelasnya.
Feri melanjutkan, konsep Omnibus Law yang digunakan dalam UU Ciptaker sejatinya tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ketentuan itu tidak diatur dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Uniknya, saat UU P3 direvisi menjadi UU 15/2019, Omnibus Law juga tidak diatur normanya. “Tidak pernah dikenal dalam sistem kita berbagai tema dimasukkan dalam satu UU,” ujarnya.
Hernadi menambahkan, langkah menggabungkan 79 UU namun di sisi lain peraturan sebelumnya tidak dicabut menimbulkan persoalan sendiri. “UU yang lama masih berlaku kecuali yang materi sudah dicabut. Itu menimbulkan kesulitan saat mencari materi muatan tertentu,” imbuhnya.
Hernadi juga mengingatkan MK bahwa banyaknya jumlah gugatan yang masuk ke MK menunjukkan ada persoalan serius dalam UU Ciptaker. Bahkan, UU Ciptaker masuk dalam kategori UU yang paling banyak diuji. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria