JAKARTA– Rencana amandemen UUD 1945 kembali dikemukakan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dalam sidang tahunan MPR (16/8), sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan bahwa amandemen konsitusi akan dibuat terbatas dan tidak melebar ke mana-mana.
Perubahan tersebut, menurut Bamsoet, bakal difokuskan pada pokok-pokok haluan negara (PPHN) saja. Dengan perubahan terbatas, politikus Golkar itu yakin perubahan pasal tidak melebar dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. ”Perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lain,” jelas Bamsoet di kompleks parlemen Senayan.
Namun, tampaknya belum semua fraksi sepakat. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, mempertanyakan urgensi amandemen tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan di tingkat DPR sehingga bisa saja ini merupakan pendapat pribadi ketua MPR.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyatakan, sudah ada kesepakatan bersama tentang pentingnya PPHN. Semua fraksi juga sudah setuju. Namun, belum ada kesepakatan tentang bentuk hukum PPHN, entah berupa UU, TAP MPR, atau dengan mengubah UUD. ”Masih dikaji di setiap fraksi. Jadi, kalau tadi ketua MPR katakan ada kesepakatan di tingkat MPR, itu adalah kebohongan. Belum ada itu,” kata anggota DPR tersebut.
Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem Atang Irawan menuturkan, jika dilakukan, amandemen UUD akan membuka kotak pandora yang lain. Sebab, UUD 1945 merupakan sistem ketatanegaraan. Antarpasal saling terkait. ”UUD 1945 tidak mengenal perubahan terbatas, kecuali dibatasi kebijakan politik perumus UUD sebagai komitmen kebangsaan,” terangnya.
Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran itu mengusulkan agar dilakukan pengkajian mendalam dan penanganan komperehensif perihal rencana amandemen. Segenap elemen dan tokoh-tokoh bangsa juga perlu dilibatkan. (deb/lum/c14/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria