JAKARTA– Penurunan kasus penularan membuat sejumlah ketentuan mengalami pelonggaran. Termasuk dalam sektor pendidikan yang mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas.
Rabu (24/8), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengedarkan Instruksi Mendagri nomor 35, 36 dan 37 kepada pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diatur adalah pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di daerah. Dalam beleid tersebut, Tito membagi ketentuan kegiatan belajar sesuai level. Untuk daerah level 4, kegiatan belajar mengajar masih melalui pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, Tito memberikan izin tatap muka kepada tenaga pendidik guna mempersiapkan teknis simulasi Assesmen Nasional (AN).
"Maksimal 25 persen pendidik atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan," kata Tito. Untuk diketahui, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah sebagai pengganti Ujian Nasional. Pada Asesmen Nasional, nantinya mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi dan karakter), kualitas proses belajar-mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
Sementara untuk daerah di level 3, Mendagri memperbolehkan PTM digelar secara terbatas. Hal itu mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. "Dengan kapasitas maksimal 50 persen," imbuhnya.
Untuk sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa di berbagai tingkatan dan PAUD, Mendagri mengatur batas maksimal yang berbeda. Yakni 62 persen untuk SLB dan 33 persen untuk PAUD. Masing-masing diwajibkan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan kapasitas maksimal lima peserta didik per kelas.
Sementara untuk daerah yang berada di wilayah level dua dan satu, juga diperbolehkan PTM sesuai dengan pengaturan teknis dari kemendikbud dan Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) melansir data ada ribuan madrasah yang menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19. Bagi madrasah yang sudah menjalankan PTM, diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaana (KSKK) Madrasah Kemenag Moh. Ishom Yusqi mengungkapkan ada 4.353 madrasah serta raudhlatul athfal (RA/PAUD) yang menjalankan PTM. Perinciannya adalah 714 unit RA, 1.459 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1.384 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 796 unit Madrasah Aliyah (MA).
Seluruh madrasah dan RA yang menjalankan PTM itu setara dengan 5,22 persen dari jumlah keseluruhan. Total RA di seluruh Indonesia ada 30.113 unit, MI 25.828 unit, MTs 18.359 unit, dan MA 9.145 unit. Kebanyakan dari madrasah belum memberikan respon apakah mereka sudah kembali menjalankan PTM atau masih tetap belajar dari rumah (BDR).
’’Kepada madrasah yan gsudah PTM, tolong tetap disiplin terhadap protokol kesehatan 5M plus 1D,’’ katanya kemarin (24/8). Prokes 5M+1D itu adalah menggunakan mesker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta doa.
Ishom menuturkan secara umum regulasi PTM di madarsah sama dengan di sekolah di bawah Kemendikbudristek. Pengelola madrasah atau RA wajib berkoordinasi dengan satuan tugas (satgas) Covid-19 setempat untuk mendapatkan izin dimulai kembali PTM secara terbatas. Dia menegaskan PTM terbatas dilakukan dengan berprinsip pada keselamatan dan keamanan warga madrasah. Meliputi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Bagi madrasah yang akan membuka kembali PTM diminta untuk melakukan persiapan berdasarkan analisis kondisi setempat secerman mungkin. Kemudian memastikan PTM dapat dijalankan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang intensif.
Kebanyakan madrasah yang sudah kembali membuka PTM adalah madrasah di dalam komplek pesantren. Tetapi ada juga madrasah umum di luar pesantren yang menjalankan PTM. Seperti yang dilakukan oleh MTs Al-Hasan, Kecamatan Gili Genting, Sumenep, Jawa Timur. Abd. Rahman selaku guru bahasa Indonesia di MTs Al-Hasan mengatakan sejak tahun pelajaran baru 2021/2022 mereka hanya beberapa hari saja menjalankan pembelajaran jarak jauh.
Rahman mengatakan pembelajaran jarak jauh di tempatnya taidak efektif. ’’Anaknya main terus. Orang tua minta kembali bisa tatap muka,’’ katanya. Akhirnya sekolah melayani permintaan orangtua tersebut. Pada awalnya siswa masuk sekolah tanpa menggunakan seragam. Tetapi setelah libur 17 Agustus kemarin, siswa sekolah berseragam seperti biasanya.a
Menurut Rahman mendisiplinkan siswa untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi tantangan sendiri. Misalnya untuk urusan menggunakan masker. Hampir setiap hari ada saja anak yang datang ke sekolah tidak menggunakan masker. Dengan beragam alasan. Seperti ketinggalan atau masker di rumah habis. Tetapi para guru terus mengarahkan supaya prokes dijalankan dengan disiplin. Selain itu sebelum masuk lingkungan sekolah, disiapkan tempat cuci tangan.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan, soal pentingnya pelaksanaan AN di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, AN justru harus disegerakan. Sebab, hingga saat ini pemerintah sama sekali tak memiliki informasi untuk bisa mengkuantifikasi dampak learning loss selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung. Padahal, PJJ sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun.
”Ini untuk mengetahui sejauh mana ketinggalan kita dan daerah mana yang paling membutuhkan bantuan kita,” ungkapnya. Selain itu, ia juga menegaskan kembali bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu. Baik itu siswa, guru, maupun kepala sekolah.
Diakuinya, masih banyak mispersepsi yang terjadi mengenai AN. Ia bahkan mendengar laporan, ada satuan pendidikan yang meminta muridnya membeli laptop untuk latihan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Hal ini pun langsung diluruskan olehnya. Karena laptop tidak diperlukan, mengingat AN merupakan pemetaan untuk melihat tren evaluasi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.
”Untuk meningkatkan AKM dalam hal literasi, peserta AN sebaiknya membaca buku, koran, majalah sebanyak-banyaknya,” tuturnya. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi numerasi, tidak ada jalan pintas selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid-murid secara sistematis. ”Dan itu semua butuh proses dan memang tidak dapat dibimbelkan,” sambungnya.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo menambahkan, pelaksanaan AN tahun ini berlangsung adaptif dan fleksibel sesuai dengan situasi pendemi di berbagai daerah. Pihaknya akan mengikuti kebijakan makro pemerintah tentang Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
”AN hanya akan dilakukan jika di daerah itu sudah boleh PTM terbatas. Kalau sudah PTM, secara logis seharusnya melakukan AN juga,” katanya. Namun, bagi wilayah yang belum bisa melaksanakan AN tahun ini maka akan diagendakan pada tahun depan. Yakni pada Februari, Maret, dan April tahun 2022.
Adapun protokol kesehatan yang berlaku pada pelaksanaan AN akan sejalan dengan PTM terbatas, yakni mengacu pada SKB empat Menteri. Satuan pendidikan harus menyampaikan informasi dan tujuan pelaksanaan AN ini kepada wali murid yang anaknya terpilih menjadi peserta. Mereka akan dipilih secara acak dari pusat agar mewakili populasi siswa di sekolah tersebut.
Namun, bila peserta didik terpilih sakit atau bergejala seperti Covid-19, memiliki penyakit komorbid, atau tidak bisa melakukan perjalanan ke sekolah dengan aman, maka mereka bisa digantikan oleh peseta didik lain yang menjadi cadangan.
”Pemerintah daerah bertugas berkoordinasi dengan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih dan hari-H,” ujar Selain itu, Pemda juga melakukan pelatihan proktor untuk setiap satuan pendidikan di masing-masing provinsi dan kota/kabupaten.
Anindito juga menegaskan, tak perlu persiapan khusus bagi peserta yang terpilih. Karena nanti penilaian nantinya bukan untuk individu, melainkan potret sekolah. Selain itu, hasil AN juga disampaikan secara terbatas, bukan dalam perankingan. Saat ini, pihaknya tengah merancang platform khusus untuk Rapor Pendidikan ini. Wadah ini diharapkan bisa memudahkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami dan mencerna hasil AN serta berbagai data lainnya. ”Sekali lagi nanti di rapor itu tidak ada skor murid, skor guru, maupun kepala sekolah secara individu karena tujuannya mendorong refleksi dan evaluasi diri,”tegasnya.
Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, PTM terbatas tak bisa dilakukan tergesa-gesa. Minimal, ada tiga hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum buka sekolah.
Komisaris KPAI Retno Listyarti merinci, pertama, pemenuhan infrastruktur sekolah yang menunjang pola adaptasi kebiasaan baru. Mulai dari sarana cuci tangan, sanitasi yang bersih, hingga SOP yang jelas ketika berada di sekolah. ”Ini harus disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Karena sekarang yang dituntut adalah perubahan perilaku,” tuturnya.
Kedua, pemenuhan vaksinasi minimal 70 persen dari total warga sekolah. Menurutnya, target 100 persen akan sulit tercapai. Mengingat, bisa saja ada warga sekolah yang mungkin tidak bisa divaksin karena alasan medis ataupun yang enggan divaksin. Sehingga, 70 persen dinilai cukup untuk mencapai kekebalan kelompok di sekolah.
Terakhir, nilai positivity rate di daerah tersebut. Retno menegaskan, jika patokan yang harus digunakan untuk PTM adalah nilai dari positivity rate bukan tingkat level PPKM. Sebab, ini akan sangat menentukan seberapa cepat proses tracing yang dilakukan daerah bila ada kasus konfirmasi positif Covid-19. Langkah ini tentunya akan sangat membantu mencegah penularan secara massif.
Sayangnya, lanjut dia, hingga kini hanya DKI Jakarta yang memenuhi ketentuan ini testing, tracing, dan treatment (3T) ini secara baik. Itu pun, angka positivity rate DKI masih di atas ketentuan WHO, yakni 6,7 persen. Sedangkan, syarat aman dari WHO ialah dibawah 5 persen. ”Pemda harus jujur soal positivity rate ini,” tuturnya.
Selain itu, pemda juga disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan ikatan dokter anak Indonesia (IDAI) di wilayahnya sebelum melaksanakan PTM. Termasuk, ahli epidemiologi. Agar, PTM betul-betul dilaksanakan secara aman untuk semua pihak terutama anak-anak. Sebab, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang paling penting bagi anak adalah terpenuhinya hak hidup anak. ”Pendidikan nomor kesekian. Karena kalau anak sehat, pendidikan masih bisa dikejar,” tegasnya. (far/wan/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria