JAKARTA-- Asosiasi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) Rabu (25/8) diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Mereka menyampaikan temuan dari sisi pekerja buruh kepada Badan Legislasi DPR.
Perwakilan APBGATI Ary Joko memaparkan bahwa 90 persen pekerja garmen dan alas kaki adalah perempuan. Jumlah besar ini tentu berisiko menjadi korban kekerasan seksual, meskipun korban tidak terbatas pada gender. APBGATI mengutip hasil penelitian Perempuan Mahardika di kalangan buruh garmen dan alas kaki di Cakung pada 2017.
Data tersebut menunjukkan, 56,5 persen buruh perempuan di 38 pabrik pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian dari persentase itu, 93,6 persen tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya. Bentuk pelecehan sendiri, lanjut Ary, antara lain berupa siulan, godaan, dan rayuan yang tidak pantas. Termasuk juga menyentuh bagian tubuh dan diintip.
Meski menurut sebagian orang mungkin sepele, Ary menegaskan bahwa hal-hal semacam ini seharusnya tidak dianggap normal. "Agar tidak terjadi bom waktu terjadinya pelanggaran, kami mendorong DPR dan pemerintah mengesahkan RUU PKS sebagai payung hukum perlindungan bagi pekerja," ucap Ary dalam paparannya.
Masukan dari APBGATI ini diapresiasi oleh baleg. Mereka pun berpendapat bahwa dalam RUU PKS nantinya tidak hanya mengatur soal sanksi bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Melainkan juga mengakomodasi upaya preventif agar kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak terjadi.
Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menilai bahwa jika hanya fokus ke penegakan hukum saja, implementasi UU menjadi tidak maksimal. "Saya berharap urgensi RUU PKS ini bisa mengakomodir upaya preventif," ungkap Supratman dalam RDPU.
Dia bahkan mendukung jika pemerintah juga mengemban tanggung jawab untuk memberi perlindungan. Yakni dalam bentuk edukasi kepada masyarakat agar pelecehan seksual tidak menjadi kebiasaan. Salah satu caranya dengan melibatkan keluarga sebagai bagian terkecil di masyarakat.
Anggota Baleg Desy Ratnasari juga mengapresiasi paparan data tersebut. Dia meminta kepada APBGATI untuk juga memberikan data lebih rinci dan rigid. Berapa persentase buruh yang mengalami pelecehan jenis A, B, atau yang lain. Hal itu supaya data yang dikemukakan semakin jelas.
Bahan itu menurutnya penting untuk DPR dalam merumuskan definisi pelecehan dan kekerasan seksual, serta sanksi yang bakal dimasukkan dalam RUU PKS. "Ketika berbicara ada relasi kuasa atau ada hal-hal lain yang membuat perempuan tersebut tidak nyaman dengan becandaan tersebut, ini menjadi subjektif,"ujarnya. Lewat RDPU ini, kata Desy, pihaknya bisa mengetahui hal-hal subjektif tersebut bisa dinormakan menjadi pasal yang objektif dan bisa diterima semua orang. (deb/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria