Modus jual beli jabatan kerap terjadi di beberapa daerah. Sektor lainnya yang juga rawan seperti pengadaan barang/jasa, hingga urusan perizinan.
JAKARTA–Dugaan suap terkait jual beli jabatan di Probolinggo, Jawa Timur, menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerumus dalam kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, setidaknya sejak 2016 ada tujuh kepala daerah yang menjadi tersangka terkait pengisian jabatan.
Tiga dari tujuh itu dari Jawa Timur. Yakni, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Empat lainnya tersebar di sejumlah daerah lain. Yaitu, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Kudus M Tamzil, serta Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan, jual beli jabatan memang menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah. Pemetaan yang pernah dilakukan KPK, modus itu bersanding dengan titik rawan korupsi di beberapa sektor lain. Seperti pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pendapatan daerah yang bersumber dari anggaran pusat.
”KPK mengingatkan para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN,” kata Ipi, kemarin (1/9).
KPK sejatinya telah mencegah penyalahgunaan kepala daerah (kada) terkait pengisian jabatan itu. Salah satunya mendorong penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis sistem merit.
Menurut Ipi, KPK juga telah mendorong pemerintahan di daerah menerapkan monitoring center for prevention (MCP). Nah, manajemen ASN merupakan salah satu dari area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang ada dalam aplikasi tersebut.
Dalam aplikasi MCP terdapat lima indikator keberhasilan yang harus dipenuhi. Di antaranya, ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa peraturan kepala daerah (perkada) atau SK kepala daerah; sistem informasi; kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.
Menurut Ipi, keberhasilan mewujudkan manajemen ASN yang profesional sangat bergantung pada komitmen kada dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. ”Termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi,” tegas perempuan berjilbab itu.
Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga mengatakan, kasus yang terjadi di Probolinggo adalah gambaran dinasti politik. Menurut dia, dinasti politik kerap membuat kontrol legislatif dan masyarakat menjadi lemah. Legislatif seolah sudah tak berdaya terhadap kepala daerah, karena kuatnya dinasti politik, termasuk kasus di Probolinggo.
Masyarakat juga sudah tidak mempunyai nyali untuk mengawasi. Ada kekhawatiran psikis dan fisik masyarakat bila melakukan pengawasan. Akibat lemahnya pengawasan dari DPRD dan masyarakat, bupati kerap lepas kendali. “Bupati akhirnya melakukan apa saja, termasuk berperilaku koruptif,” terang dosen Universitas Esa Unggul itu.
Salah satunya soal permintaan tarif khusus bagi pejabat yang ingin menduduki posisi strategis. Tentu hal itu merupakan perbuatan yang sudah semena-mena. Mereka melakukan itu dengan sadar, karena merasa memiliki power yang tidak dapat digoyahkan orang lain. Bagi dia, daerah yang menjadi kekuasaannya itu harus tunduk kepadanya.
Karena itu, dinasti politik memang harus ditiadakan. Sebab, pengawasan akan menjadi lemah dan demokrasi tidak dapat berjalan. Hal itu dengan sendirinya akan menghambat kemajuan daerah. Otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik karena kuatnya dinasti politik. “Probolinggo kiranya menjadi contoh nyata tidak majunya wilayah tersebut karena dominannya dinasti politik,” ungkapnya. (tyo/lum/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria