JAKARTA–Sertifikat vaksinasi yang berisi identitas lengkap Presiden Joko Widodo beredar di internet, kemarin (3/9). Terbukanya sertifikat kepala negara tersebut dikhawatirkan terkait dengan banyaknya insiden kebocoran data masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Namun, pemerintah memberi bantahan. Dalam pernyataan bersama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta BSSN menyatakan bahwa sertifikat vaksinasi itu relatif mudah didapatkan dengan berbagai cara. Disebutkan bahwa pengambil data presiden memanfaatkan fitur periksa sertifikat di aplikasi PeduliLindungi.
Pelaku diduga berhasil mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi, tetapi tidak melalui aplikasi PeduliLindungi. Dugaan sementara, NIK itu tersedia di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” bunyi rilis yang diterima Jawa Pos dari Menkominfo Johnny G Plate.
Untuk meningkatkan keamanan, Kemenkominfo telah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus pukul 14.00 Wita. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan database aplikasi PeduliLindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap sistem aplikasi SiLacak dan sistem aplikasi Pcare.
Terpisah, Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengungkapkan, data presiden bisa didapat dari mana saja. Selain dari pilpres, data itu juga bisa diperoleh saat Jokowi mengikuti pilkada atau data administrasi sesuai dengan KTP. ”Ada berkas fotokopi KTP dan KK yang orang pegawai daerah sudah tahu,” kata dia.
Namun, lanjut dia, bisa saja kebocoran itu berasal dari beberapa insiden terakhir. Misalnya, kasus eHAC maupun BPJS Kesehatan. Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau warga untuk berpindah ke aplikasi PeduliLindungi. Sebab, dalam kurun beroperasinya eHAC, sudah banyak data warga yang terkumpul. ”Tidak benar kalau meremehkan data yang bocor itu dengan cuma bilang itu data lama,” ujarnya.
Terpisah, serbuan vaksinasi kembali diadakan TNI. Panglima TNI Hadi Tjahjanto kemarin memantau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 2.200 orang di Sulawesi Tengah. Di antaranya di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan empat arahan Presiden Jokowi terkait dengan pandemi. Yakni, menurunkan indeks mobilitas masyarakat, meningkatkan tracing, menyediakan fasilitas isolasi terpusat, dan memasifkan serbuan vaksinasi. ”Tentu upaya tersebut harus didukung semua elemen,” tuturnya. (tau/lum/syn/c14/bay/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria