JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami peran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kasus dugaan suap Walikota Tanjungbalai (nonaktif) M. Syahrial. Lembaga antirasuah itu telah memeriksa ajudan Lili, Oktavia Dita Sari, pada Senin (6/9) lalu. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail apa saja yang ditanyakan penyidik kepada ajudan Lili. Termasuk sejauh mana peran ajudan tersebut dalam perkara suap di lingkungan Pemkot Tanjungbalai. "Pemanggilan saksi (ajudan Lili) untuk tersangka YM (Yusmada, Red)," kata Ali saat dikonfirmasi, (7/9).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan potensi suap di balik komunikasi Lili dan M. Syahrial memang harus didalami. Apalagi, dalam sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) sudah jelas mengungkap adanya potensi tersebut.
Menurut Kurnia, jika Lili terbukti melakukan suap, maka dapat disangka dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara seumur hidup. "Jadi menurut kami, penelusuran ini penting dilakukan oleh KPK, sebab pembicaraan Lili dan Syahrial jelas dalam konteks perkara yang sedang ditangani KPK," paparnya.
Di sisi lain, isu bahwa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi tersangka di KPK makin santer. Itu setelah beredar potongan dokumen surat perintah penyidikan (sprindik) yang menyebut bahwa Azis telah menjadi tersangka terkait kasus suap di Lampung Tengah. Namun, hingga kemarin KPK belum mengumumkan status hukum Azis meski isu tersebut sudah merebak.
"Tolong berikan waktu untuk kami bekerja, nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi. Sama dengan Lili, nama Azis mencuat setelah KPK mengungkap kasus suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dalam perkara di Tangjungbalai.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mendapat kritik keras karena tidak mengambil langkah apa pun terhadap kasus yang menyeret nama Azis Syamsuddin.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sudah hampir enam bulan sejak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik Azis dinyatakan memenuhi syarat, tidak terlihat langkah MKD untuk menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan tata beracara MKD.
Menurutnya, MKD seolah hilang ditelan bumi, tidak hanya pada kasus Azis, tetapi dalam semua pelaksanaan fungsi mereka sebagai polisi etik DPR. "Kalau mau dibilang, MKD periode ini menjadi satu AKD DPR yang nyaris ngga ada kerjaan. Jangankan bicara hasil, kerja saja nggak jelas," terangnya.
Sepinya aktivitas MKD seolah-olah menggambarkan bahwa DPR periode 2019-2024 berisi anggota-anggota bermartabat semua, orang-orang suci dengan perilaku mulia dan terhormat.
Dia mengatakan, jangan-jangan design kerja MKD yang tidak melakukan satupun hasil penegakan etik merupakan strategi mengampanyekan DPR sekarang sebagai lembaga yang beretika. Kalau itu yang terjadi, bisa dibilang MKD cukup cerdik. "Mereka bisa saja mencitrakan DPR berintegritas dengan menguburkan semua laporan pelanggaran yang masuk," ungkap Lucius.
Padahal, lanjut dia, pada era teknologi informasi bukan waktunya lagi untuk sembunyi-sembunyi. Secerdik apapun MKD membangun citra dengan menyembunyikan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang masuk, publik tetap saja punya cara untuk mengetahui perilaku anggota yang diduga mencoreng kehormatan dewan.
Misalnya soal kasus Azis. Walaupun MKD tidak menindaklanjuti penyelidikan atas laporan etik Azis, publik tetap mendapatkan suguhan perkembangan kasusnya. Yang terakhir informasi soal dugaan keterlibatan Azis datang dari surat dakwaan Robin di pengadilan. Surat dakwaan Robin dengan jelas menulis nama Azis Syamsuddin berserta tumpukan rupiah yang disodorkannya sebagai suap. Surat dakwaan jelas bukan dokumen fiksi yang hanya menggunakan nama tokoh yang kebetulan bernama Azis. Itu pasti keterangan resmi dengan bukti yang bisa disodorkan kejaksaan.
Lucius mengatakan, MKD jelas tahu benar bahwa apa yang dilaporkan masyarakat terkait perbuatan Azis merupakan sesuatu yang bisa mencoreng kehormatan dewan. Kelambanan MKD pasti tidak membantu DPR untuk memastikan kehormatan dan kewibawaan parlemen tetap tegak.
Karena itu demi mendorong kehormatan parlemen tidak dirusak oleh perilaku anggota, MKD sudah seharusnya membuat langkah nyata pemeriksaan atas Azis. Semakin lama bergerak, maka pertaruhan kehormatan lembaga menjadi tanggungjawab MKD. Semakin lama bekerja, kehormatan DPR sedang diujung tanduk.
Jadi kerja MKD bukan sekedar mengadili sesama rekan anggota saja. Lebih dari itu kerka-kerjanya sesungguhnya menjadi jantung kehormatan lembaga parlemen. Jika lembaga itu mandul, kehormatan DPR terancam rusak. MKD harus berpikir untuk kepentingan lebih besar yakni kehormatan lembaga. "Bukan sekedar nasib seseorang anggota atau wakil ketua DPR yang mungkin saja berteman baik dengan mereka sehingga enggan memproses dugaan pelanggaran etik Azis," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum terhadap Azis. Menurutnya, MKD tidak akan mendahului proses hukum terhadap Azis yang sedang berjalan. "Kami benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima. Kami tidak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.
Habiburokman mengatakan, dugaan Azis memberikan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju hanya baru berupa dakwaan saja. Sehingga MKD tidak membuat keputusan yang masih prematur. Kasus itu adalah dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik. Pihaknya tidak boleh mempengaruhi proses hukum dengan membuat putusan yang prematur.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, MKD baru akan mengambil putusan terhadap laporan pelanggaran etik Azis Syamsuddin setelah ada putusan inkrah dari pengadilan. “Jika kelak sudah ada putusan pengadilan, ya kami akan menyesuaikan,” ungkapnya. (tyo/lum)
Editor : izak-Indra Zakaria