JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan kesiapan Indonesia menjadi pusat produksi vaksin Covid-19 untuk Asia Pasifik. Hal ini seiring dengan mempercepat pasokan untuk kebutuhan vaksin dunia guna mencapai herd immunity .
Kesiapan tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan Gavi Board dengan para co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group yang digelar pada 28 September 2021. Retno yang merupakan salah satu co-chairs COVAX AMC EG mengikuti pertemuan tersebut secara virtual dari New York di sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-76.
Pertemuan ini, kata dia, sangat interaktif antara para co-chairs Covax AMC EG dan Dewan GAVI. ”Sejumlah masukan diberikan pada Dewan GAVI untuk membangun strategi selanjutnya, agar dapat lebih menjawab tantangan negara anggota COVAX Facility,” jelasnya dalam media briefing, (29/9).
Retno pun turut memberikan dua masukan. Pertama, mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin Covid-19. Menurutnya, untuk memenuhi target vaksinasi 70 persen penduduk dunia pada pertengahan 2022 diperlukan 11 miliar dosis. Di mana, untuk memenuhi target ini, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yakni, meningkatkan produksi/pasokan vaksin dan dose-sharing (berbagi dosis).
Untuk opsi pertama, produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Guna mendukung ini, menurut dia, sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global. Dia menilai, pembentukan pusat manufaktur vaksin mRNA yang sudah dilakukan di Afrika Selatan harusnya direplikasi di wilayah lain. Tujuannya, agar mempercepat peningkatan produksi vaksin.
”Dan saya sampaikan untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia siap untuk menjadi hub,” ungkap Mantan Duta Besar RI untuk Belanda tersebut.
Kemudian, untuk opsi dose-sharing mechanism, Retno kembali menekankan agar negara yang memiliki kelebihan vaksin untuk mau berbagi kepada negara yang membutuhkan. Itu pun harus dilakukan dengan transparan. ”Mulai dari menyampaikan waktu pengiriman dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya,” tegasnya.
Kedua, Retno juga mengangkat soal isu diskriminasi vaksin Covid-19. Dia mengungkapkan, ada beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin hanya karena tidak diakui oleh otoritas mereka. Meski, vaksin yang telah digunakan tersebut pun sudah mendapatkan EUL dari WHO. Kasus lainnya, mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka.
”Dalam pertemuan itu saya meminta agar WHO, GAVI, COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin ini terus terjadi,” tuturnya. Kekhawatiran ini, imbuh di, turut diamini oleh GAVI Council. Mereka berjanji akan berupaya untuk menangani masalah ini bersama dengan WHO. (mia)
Editor : izak-Indra Zakaria