Rencana peleburan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) serta PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ke BPJamsostek akhirnya batal. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, peleburan tersebut inkonstitusional.
JAKARTA–Sebelumnya, kedua lembaga penjaminan hari tua bagi ASN dan TNI/Polri itu diwajibkan dilebur dalam BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) pada masa mendatang. Masa peralihan harus tuntas sebelum tahun 2029. Hal itu mengacu pada Pasal 57 dan 65 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Nah, pasal tersebut kemudian digugat ke MK dalam dua perkara berbeda. Uji materi untuk peleburan Taspen diajukan para mantan ASN dan PNS aktif. Sedangkan peleburan Asabri diuji para purnawirawan TNI. Antara lain Mayjen TNI Purn Endang Hairudin, Laksma TNI Purn Dwi Purnomo, Marsma TNI Purn Adis Banjere, dan Kolonel CHB Purn Adieli Hulu.
Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memilih pekerjaan sesuai kemampuan. Konsekuensinya, sistem jaminan sosial dapat beragam, sesuai dengan karakter masing-masing pekerjaan yang dipilih warga negara. Karena itu, MK menilai, pengubahan desain kelembagaan jaminan sosial akan berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang sudah memilih jaminan sosial pada lembaga yang ada.
Kendati UU 40/2004 mengharuskan lembaga penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, tidak berarti badan tersebut dihapuskan. Apalagi jika dialihkan ke lembaga yang berbeda karakternya. MK berpendapat, transformasi cukup dilakukan terhadap bentuk badan hukumnya dengan melakukan penyesuaian dan memperkuat regulasi yang diperlukan.
Mahkamah juga berpendapat, ketika persero digabungkan dengan persero lain yang berbeda, peralihannya berpotensi merugikan hak-hak peserta sebelumnya. Sebab, kata Saldi, ketika penggabungan terjadi, sangat mungkin terjadi penyeragaman standar layanan dan program bagi semua peserta. “Transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga. Sehingga tetap mampu memberikan jaminan kepastian hukum,” kata Saldi.
Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip kegotongroyongan dalam konteks jaminan sosial, Saldi mengatakan, UU 24/2011 telah mendefinisikannya sebagai prinsip kebersamaan antarpeserta. Namun, prinsip kegotongroyongan tidak bisa dijadikan dasar pembenar penggabungan.
Sebab, meski BPJamsostek sama-sama memungut iuran kepada pesertanya, namun tidak dapat dipandang sebagai konsep yang sama dengan iuran PNS. “Menjadi tidak adil jika pensiunan PNS yang selalu mengiur tiap bulan dengan harapan dapat menikmati tabungan yang sudah dikumpulkannya pada masa tua, harus berbagi kepada orang lain atas nama kegotongroyongan," kata guru besar Universitas Andalas tersebut.
Sementara itu, pembatalan peleburan Asabri juga memiliki dasar yang tidak jauh berbeda. Mahkamah menjelaskan, penggabungan lembaga penjamin sosial tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk UU saat membentuk UU 40/2004 yang menghendaki konsep lembaga majemuk.
Sehingga, konsep peralihan yang menyebabkan hilangnya entitas persero mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum. Transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari karakter dan kekhususan masing-masing.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan, secara normatif putusan MK bersifat final dan mengikat. “Tidak ada upaya hukum lain,” ujarnya tadi malam.
Meski demikian, dia mengkritik cara pandang hakim MK. Dia menilai, hakim MK tidak cukup paham pada semangat yang diusung UU BPJS Ketenagakerjaan. “Bahwa jaminan sosial harus bergotong royong. Semua rakyat enggak boleh ada dipisah-pisah,” imbuhnya.
Sistem tersebut telah berhasil dibangun di sektor kesehatan. Di mana semua lapisan masyarakat dari berbagai strata sosial bisa masuk lembaga yang sama, yakni BPJS Kesehatan. “Ini malah melegalkan segmented-segmented sehingga PNS punya sendiri, pekerja swasta punya sendiri,” kata dia.
Timboel menduga, pertimbangan hakim soal ketidakadilan bagi peserta Taspen dan Asabri yang sudah lama iuran disebabkan oleh pemahaman yang tidak utuh. Sebab, berdasarkan kesaksian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi, penggabungan baru berlaku setelah 2029. Karena itu, ketentuan peleburan tersebut baru berlaku untuk ASN atau TNI/Polri yang masuk pada 2030 dan seterusnya.
“Misal saya PNS tahun 2030, maka aturan baru jadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Bukan yang sekarang, yang sekarang tetap sampai meninggalnya pakai sistem lama,” kata Timboel. Dia menerangkan, peleburan Asabri dan Taspen ke BPJamsostek bukan hanya menciptakan semangat gotong royong yang adil, namun juga memberikan sejumlah keuntungan kepada negara.
Sebagai contoh, alokasi minimal dana investasi BPJamsostek untuk surat utang negara (SUN) sebesar 50 persen jauh lebih tinggi dari Taspen/Asabri yang hanya 30 persen. “Kalau ini digabungkan ke BPJS kan APBN dapat untung lebih. Alokasi beli SUN lebih banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Humas dan Antar-Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya menghormati dan menerima putusan MK. Lembaganya akan mengambil langkah yang diperlukan nantinya. “Dengan adanya putusan ini, diharapkan semua pihak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya. Sehingga, para pekerja dapat mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja dan sebagai warga negara Indonesia.
Dia memastikan, BPJamsostek akan tetap konsisten menyelenggarakan perlindungan kepada pekerja Indonesia sesuai UU 40/2004 dan UU 24/2011. ”BPJS Ketenagakerjaan menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan,” sambungnya.
Namun, Utoh tak menanggapi saat disinggung soal program yang telah mulai disinkronkan antara Asabri dan Taspen dengan BPJamsostek dan harus dipisah kembali. Mengingat, sudah ada peta jalan yang dibuat pemerintah untuk peleburan ketiga instansi ini hingga 2029 mendatang. Bahkan, isu percepatan penggabungan Asabri dan Taspen ke BPJamsostek sempat merebak tahun lalu. (far/mia/JPG/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria