JAKARTA – Seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 akan segera dibuka. Dalam waktu dekat, tim seleksi (timsel) KPU dan Bawaslu akan ditetapkan melalui keputusan Presiden (Keppres).
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, timsel akan diumumkan dalam 1-2 pekan mendatang. "Paling lambat pertengahan Oktober atau minggu ketiga Oktober tim seleksi harus sudah dibentuk," ujarnya dalam webinar yang disiarkan Channel Polpum, kemarin (4/10).
Pekan ketiga itu merupakan batas akhir pembentukan timsel. Sebab sebagaimana ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, seleksi harus dilakukan enam bulan sebelum habisnya masa jabatan komisioner. Masa kerja komisioner KPU-Bawaslu saat ini akan habis pada 11 April 2022.
Bahtiar menjelaskan, untuk nama-nama timsel masih dalam pembahasan. Nantinya akan masuk sebelas nama. Masing-masing tiga wakil pemerintah, empat unsur akademisi, dan empat orang wakil tokoh masyarakat. Ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan para figur pengisi timsel. Seperti reputasi, rekam jejak, integritas, paham kepemiluan, hingga syarat administrasi antara lain berpendidikan minimal S1, berusia di atas 40 tahun dan bukan penyelenggara. "Timsel ini penting karena akan menentukan penyelenggara kita ke depan," kata Bahtiar.
Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan, tugas timsel KPU dan Bawaslu tidak mudah. Sebab, harus mampu memilih penyelenggara dengan kompetensi yang baik. Apalagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas yang tinggi.
Aspek pertama yang harus dipegang adalah setiap komisioner harus berintegritas dan independen. "Cari yang tidak berpihak," ujarnya. Jika independensi tidak dimiliki penyelenggara, maka akan jadi masalah. Selain independensi, komisioner harus punya kemampuan di bidang manajemen kepemiluan yang mumpuni. Baik dari aspek logistik, anggaran, kepemimpinan, manajerial dan sebagainya. Oleh karenanya, komposisi setiap komisioner perlu saling melengkapi.
Nah, untuk menghasilkan komisioner terbaik, Sri menuntut timsel yang dibentuk pemerintah juga harus mumpuni. Selain punya kapasitas, timsel harus dipastikan bebas dari intervensi pemerintah. Sebab, proses dibalik layar sangat riskan. "Ada potensi kepentingan politik disana," tegasnya. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria