Syarat wajib tes swab polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang pesawat resmi diberlakukan di Bandara Juanda kemarin. Puluhan calon penumpang akhirnya batal terbang dan melakukan reschedule keberangkatan mereka.
Penyebabnya, mereka tak tahu aturan tersebut. Bandara Juanda pun membuka layanan help desk. Tujuannya, membantu penumpang untuk mengatur jadwal ulang atau pengembalian pembayaran tiket pesawat.
Layanan help desk disediakan Bandara Juanda di area anjungan. Tepatnya di sekitar pusat informasi. Sejak pagi puluhan orang memadati kawasan tersebut. Namun sekitar pukul 10.00, semua kembali normal. ’’Kami buka sejak pagi pukul 03.00 WIB,’’ kata salah seorang petugas konter Lion Air Group Ernita Rahmawati Minggu siang (24/10). Maskapai sengaja membuka layanan help desk sejak pagi. Sebab, penerbangan dimulai pukul 05.00. Menurut Ernita, saat pagi cukup banyak penumpang yang me-reschedule rencana terbang. Mereka tidak tahu adanya syarat wajib tes swab PCR. ’’Sebagian besar menjadwal ulang terbang karena belum tes swab PCR,’’ ucapnya.
Antrean penumpang di help desk pun tak lama kembali kosong. Menurut petugas maskapai, mulai pukul 10.00 hingga 12.00, hanya ada 30 orang yang datang untuk meminta penjadwalan ulang penerbangan.
Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda Yuristo Ardhi H. mengatakan, tidak ada antrean panjang pada penumpang yang melakukan penjadwalan ulang. Hanya ada puluhan penumpang. Itu pun terjadi pagi. Situasi tersebut berbeda saat akhir tahun kemarin. Saat itu, ada perubahan aturan dari rapid test ke swab antigen. Imbasnya, ratusan penumpang marah dan meminta ganti jadwal terbang.
Menurut dia, itu terjadi karena ada jeda waktu saat pengumuman dan penerapannya. Yakni, sekitar tiga hari. Dengan begitu, ada proses sosialisasi kepada penumpang terlebih dahulu. Meski begitu, masih ada beberapa orang yang belum paham. ”Jadi, per Minggu kemarin syarat terbang adalah wajib swab PCR,’’ kata Yuris.
Nah, meski sosialisasi sudah dilakukan tiga hari, Bandara Juanda tetap melakukan antisipasi terkait imbas aturan tersebut. Salah satunya memfasilitasi maskapai untuk membuka layanan help desk. Di sana penumpang bisa memilih reschedule atau refund. ”Sebetulnya, penumpang juga bisa lakukan ini dengan call customer center maskapai,’’ kata Yuris.
General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar menjelaskan bahwa dari dan menuju Bandara Juanda penumpang wajib menyertakan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam yang berlaku sejak surat hasil diterbitkan. Penumpang juga harus menunjukkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama.
Sisyani menambahkan, sesuai SE terbaru Kemenhub, anak di bawah usia 12 tahun dapat melakukan perjalanan udara. Syaratnya, melampirkan hasil negatif tes PCR 2×24 jam dan wajib didampingi oleh orang tua ataupun keluarga yang dibuktikan dengan membawa kartu keluarga. ’’Sabtu kemarin adalah batas terakhir terbang menggunakan swab antigen,’’ terangnya.
Salah seorang penumpang pesawat M. Yunus menuturkan, syarat wajib PCR itu tentu sangat memberatkan. Apalagi biayanya lebih mahal dari tiket pesawat tujuan Surabaya–Denpasar.
KEWAJIBAN penumpang pesawat terbang untuk menyertakan hasil tes negatif PCR menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan itu diberlakukan sebagai syarat penerbangan seiring tidak lagi diterapkannya seat distancing di dalam pesawat. Dengan begitu, sangat sulit menjaga jarak aman antar penumpang.
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Dr Windhu Poernomo menyampaikan, selama virus masih ada, potensi penularan tetap terjadi. Dengan demikian, dibutuhkan screening test yang lebih akurat untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya potensi paparan virus pada penumpang pesawat terbang.
Windhu setuju bahwa penerapan kebijakan itu harus diberi periodisasi. Misalnya, kebijakan tes PCR sebagai syarat penerbangan diberlakukan paling tidak sampai akhir Januari 2022. Bila sampai batas waktu itu tidak ada lonjakan kasus, kebijakan tes PCR bisa dilonggarkan. ’’Jadi, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya rebound (lonjakan kembali, Red) menjelang akhir tahun sampai awal tahun,’’ jelasnya.
Windhu mengakui, memang terjadi inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah. Sebab, ada pembedaan perlakuan syarat perjalanan domestik dengan moda transportasi. Padahal, lanjut dia, virus SARS-CoV-2 tidak membedakan waktu bertransmisi. ’’Kan virus tidak melihat siapa naik apa. Selama virus masih ada, penularan tetap berisiko. Virus kan dibawa manusia,’’ jelasnya.
Dia menilai harus ada pertimbangan dalam kebijakan tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan. Bukan hanya moda transportasi udara, melainkan juga perjalanan laut dan moda transportasi darat. Khususnya yang berdurasi lebih dari dua jam. Syarat itu dikecualikan bagi perjalanan atau kedatangan dari luar negeri yang wajib melalui tes PCR di tempat asal pemberangkatannya.
’’Ini untuk perjalanan domestik,’’ imbuh Windhu.
Jika pelaku perjalanan berasal dari daerah yang berisiko tinggi, yaitu PPKM level 4 dan 3, semua penumpang harus menjalani tes PCR. Adapun jika berasal dari daerah berisiko lebih rendah, seperti PPKM level 1 dan 2, penumpang yang menjalani tes PCR adalah mereka yang belum divaksin dosis lengkap. ’’Ini sebagai upaya skrining secara dini,’’ imbuhnya.
Pihaknya memahami bahwa harga tes PCR yang masih tinggi menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu, pihaknya mendorong harga tes Covid-19 sebaiknya diturunkan lagi agar lebih terjangkau. Laboratorium yang menarik biaya tes lebih dari harga maksimum itu bisa disanksi pidana. ’’Biaya tes PCR seharusnya ditekan lagi agar lebih terjangkau, paling tidak separo dari harga sekarang,’’ imbuh dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair itu. (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria