Surati Jokowi, Koalisi Keberatan Komposisi Timsel

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 10 November 2021 | 10:40 WIB
Photo
Photo

JAKARTA - Polemik terkait komposisi tim seleksi (timsel) KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 belum reda. Terbaru, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan organisasi mengirimkan surat keberatan resmi terhadap Keputusan Presiden Jokowi No. 120/P Tahun 2021.

Yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand. Surat itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara pada 5 November. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan, keberatan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, pihaknya menilai komposisi timsel tidak sesuai UU Pemilu. Di mana dari 11 orang terpilih, empat di antaranya berasal dari unsur pemerintah.

Yakni Juri Ardiantoro menjabat Deputi IV Kantor Staf Presiden, Poengky Indarti sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Bahtiar menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam, serta Edward Omar Sharif Hiariej menjabat Wakil Mentri Hukum dan HAM.

“Padahal, ketentuan di UU 7 Tahun 2017 secara eksplist mengatur, bahwa unsur pemerintah di tim seleksi KPU dan Bawaslu dibatasi hanya tiga orang,” ujar sosok yang akrab disapa Ninis itu, (11/8). Pelanggaran tersebut, berpotensi bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara keberatan kedua, kata Ninis, terkait pengangkatan Juri Ardiantoro sebagai anggota dan ketua ketua timsel. Hal ini dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan reputasi baik. Juri sendiri, meski punya pengalaman sebagai Ketua KPU RI, pernah juga menjadi tim kampanye Jokowi-Ma’aruf Amin. “Oleh sebab itu, Juri punya potensi konflik kepentingan yang tinggi,” tegasnya. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Juri menolak untuk merespon surat keberatan tersebut. Sebab surat itu bukan ditunjukkan kepada timsel. “suratnya ke presiden jadi timsel gak berani merespon,” ujarnya. 

Namun Juri memastikan, adanya surat keberatan itu tidak akan mengganggu kerja timsel. Selama tidak ada perubahan, maka timsel akan terus bekerja melanjutkan proses seleksi. (far/bay)

Editor : izak-Indra Zakaria