JAKARTA- Rekrutmen eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga tuntas. Setelah resmi diberhentikan 30 November lalu, hingga kini nasib 57 eks pegawai KPK yang akan direkrut oleh Polri belum juga jelas. Korps Bhayangkara belum bisa menentukan mekanisme dan payung hukum rekrutmen tersebut.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan, proses rekrutmen ini masih terus berjalan. Saat ini masih dimatangkan bagaimana cara atau mekanisme rekrutmen tersebut. "Dalam proses," terangnya di Mabes Polri.
Terkait payung hukum rekrutmen itu juga masih dicari. Polri membutuhkan payung hukum yang jelas agar rekrutmen ini bisa dijaga legalitasnya. "Ini yang kami jaga," paparnya.
Namun, saat ditanya payung hukum semacam apa yang dicari, dia tidak menjawab dengan detil. Dia mengatakan, perlu dipahami bahwa Polri dalam melakukan rekrutmen harus memiliki dasar hukum. "Kalau ada itu legalitasnya jelas," terangnya.
Dia berharap proses menentukan mekanisme dan payung hukum rekrutmen itu bisa segera selesai. Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus membahasnya. "Semoga saja selesai," jelasnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, niat Polri untuk mencari payung hukum dalam rekrutmen tersebut menunjukkan keseriusan institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Jangan sampai dasar hukumnya lemah dan nantinya malah digugat. Jadi masalah kalau begitu," ujarnya.
Tidak hanya digugat, saat dasar hukumnya lemah justu bisa menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menuturkan, dalam rekrutmen ini berhubungan dengan penggajian. "Tanpa dasar hukum yang kuat juga akan merugikan 57 eks pegawai KPK," terangnya.
Karena itu langkah Polri untuk mencari payung hukum yang kuat itu harus diapresiasi. Payung hukum itu nantinya bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri atau kapolri. "Kalau saya setidaknya harus ada peraturan kapolri," jelasnya.
Namun begitu, memang saat ini sudah lebih dari sebulan proses rekrutmen berjalan. Dia mengatakan, penilaian bahwa Polri serius dalam rekrutmen ini akan bisa berbalik bila terlalu lama. Kalau sampai lebih dari tiga bulan, justru Korps Bhayangkara itu malah dianggap tidak serius. "Kenapa tiga bulan, sebulan untuk mencari payung hukum, satu bulan untuk teknis administratif dan sebulan terakhir untuk rekrutmen hingga diangkat," jelasnya.
Bila kondisi rekrutmen ini mengambang dan melebihi tiga bulan, maka MAKI akan melakukan gugatan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kondisi itu semacam pengajuan izin yang semua syaratnya dipenuhi, tapi tidak juga diproses. "Artinya, harus ada surat keputusan pengangkatan. Karena telah dijanjikan Polri," paparnya.
Selain itu, posisi yang tepat untuk 57 eks pegawai KPK itu adalah supporting penyidikan di Bareskrim. ke-57 eks pegawai itu pernah membuat KPK menjadi hebat, kini tantangannya membuat Bareskrim hebat sebagai supporting penyidikan. "Review, analisa, dan memberikan solusi bagaimana kasus cepat berjalan," ujarnya.
Dia menuturkan, namun semua itu menjadi tantangan bagi dua pihak, petinggi Polri dan 57 eks pegawai KPK. Saat 57 eks pegawai itu berupaya mendukung Bareskrim, apakah akan digubris petinggi Polri. "Good will dari petinggi Polri akan terlihat," ujarnya.
Yang pasti, harapan negara dan rakyat berada di pundak keduanya. Apakah mereka mampu untuk menjawab harapan perbaikan penegakan hukum di Bareskrim?. "Kita tunggu saja," paparnya. (idr)
Editor : izak-Indra Zakaria