JAKARTA- Pemerintah mempertimbangkan untuk mewajibkan kembali tes RT-PCR untuk men-skrining mobilitas penduduk pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir tahun 2021 ini.
Hal tersebut terlontar dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam podcast kanal youtube milik Deddy Corbuzier yang diunggah Rabu (10/11). Luhut mengatakan, ada beberapa kekhawatiran tentang perilaku varian baru delta yang disebut AY.4.2 yang kini dilaporkan telah ditemukan di Malaysia.
Luhut menuturkan, bahwa ia telah melapor pada Presiden Joko Widodo tentang perkembangan ini. Kemudian menyarankan kepala negara untuk ekstra hati-hati. ”Pak, menjelang natal dan tahur baru perlu kita pertimbangkan (untuk mewajibkan PCR kembali,Red),” tuturnya.
Pertimbangannya kata Luhut adalah pergerakan masyarakat yang terlalu besar tanpa pemeriksaan dan pengendalian. Sama aja penyakit berpindah lebih cepat. ”Kita mau super hati-hati, atau mau kembali lagi PPKM. Itu satu hari dalam satu minggu PPKM kita rugi Rp. 5,2 triliun. Lapangan kerja hilang orang tidak kerja. Itu harga yang sangat mahal,” jelasnya.
Sementara itu, sehari sebelumnya, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito tidak menjawab secara langsung pertanyaan tentang pewajiban PCR sebagai syarat perjalanan. “Kami menghimbau agar rekan-rekan (media,Red) menunggu aturan yang akan diumumkan,” jelas Wiku.
Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menyampaikan, memasuki bulan ke-21 mengungkapkan bahwa per selasa, 9 November 2021, dari 4,24 juta orang Indonesia yang terinfeksi Covid-19, lebih dari 4,09 juta atau 96,3 persen dinyatakan sembuh dan sebanyak 9.602 atau 0,2 persen masih dirawat atau dalam masa isolasi,” paparnya.
Dalam hal vaksinasi, Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyebut Indonesia masuk dalam peringkat ke-5 untuk jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi minimal 1 dosis dan juga dari jumlah dosis yang diberikan.
Selain itu, Indonesia juga dapat memastikan ketersediaan vaksin untuk dalam negeri di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin di level global. Sedangkan mengenai capaian vaksinasi, ia mengatakan, “Saat ini ada 21 ibukota provinsi sudah mencapai target lebih dari 70 persen di bulan November,” jelas Nadia.
Sementara untuk vaksinasi anak dapat diawali oleh Pemerintah Kabupaten/kota yang telah mencapai target dosis 1 lebih dari 70 persen dari total sasaran dan lebih dari 60 persen populasi lansia. Vaksinasi anak direncanakan dimulai pada 2022.
Mengingat ada 26,4 juta anak usia 6-11 tahun di Indonesia, maka dibutuhkan 58,7 juta dosis untuk dua kali suntikan. Sementara untuk vaksin booster, Nadia menyebut juga akan dimulai pada Januari 2022. “Sesuai rekomendasi ITAGI,saat ini indonesia perlu memprioritaskan pemenuhan cakupan vaksinasi lengkap COVID-19 pada populasi umum,” katanya.
Nadia menambahkan, booster dapat dilakukan setelah lebih dari 50 persen sasaran tervaksinasi lengkap (terbentuk herd protection). Dimulai dengan prioritisasi pada orang lanjut usia. Pemberian booster dimulai pada kelompok lansia berdasarkan pertimbangan faktor risiko dan diharapkan dapat dimulai di Januari 2022 saat 50 persen sasaran nasional sudah divaksinasi lengkap.(tau)
Editor : izak-Indra Zakaria