JAKARTA - Sempat minim pendaftar, proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 melonjak signifikan beberapa hari terakhir. Bahkan, jumlah pendaftar melampaui seleksi lima tahun lalu yang hanya 512 orang.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 18.30 WIB kemarin (14/11), sudah ada 705 orang yang menyampaikan berkasnya. Terdiri dari 396 calon anggota KPU dan 309 calon anggota Bawaslu. Jumlah itu masih bisa bertambah mengingat pendaftaran masih dibuka hingga malam ini (15/11).
Ketua tim seleksi (timsel) Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya belum memutuskan apakah menyelesaikan atau memperpanjang proses pendaftaran. Timsel masih akan menunggu hingga masa penutupan. "Kalau dilihat trennya atau datanya kelihatannya cukup banyak," kata Juri. Sambil menunggu penutupan, kata mantan Ketua KPU itu, pihaknya saat ini tengah melakukan pengecekan syarat-syarat administrasi para calon. Rencananya, nama-nama yang memenuhi syarat akan diumumkan pada Rabu mendatang. "Tanggal 17," imbuhnya.
Terpisah, kebijakan timsel yang baru akan membuka nama-nama pendaftar pada 17 November menuai kritik. Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab tidak ada urgensinya menutup nama-nama yang mendaftar.
Semestinya, lanjut dia, timsel sudah membuka nama-nama tersebut sejak awal. Dengan demikian, masyarakat sudah bisa melihat dan mencatat nama-nama pendaftar. "Supaya basyarakat bisa langsung melakukan tracing," ujarnya dalam diskusi virtual kemarin. Nah, dengan dibukanya nama-nama usai pendaftaran, maka secara otomatis waktu yang dimiliki publik untuk ikut menelisik latar belakang para calon kian sedikit. "Kalau komitmen transparan, harusnya dimulai sejak tahapan awal," imbuhnya.
Selain itu, Delia juga menyoroti transparansi penilaian para calon dalam masa seleksi nanti. Berdasarkan audiensi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil dengan timsel pertengahan pekan lalu, penilaian akan dilakukan secara kumulatif terhadap beberapa tes. Seperti CAT dan tes makalah.
Dia berharap, masing-masing jenis tes bisa dipublikasikan hasilnya. Sebab, dia menilai hal tersebut tidak termasuk sesuatu yang pribadi atau rahasia. Sehingga tolok ukur yang dilakukan timsel dalam mendiskualifikasi calon dapat dilihat. "Kalau tidak dipublikasikan hasilnya minimal kepada peserta akan mengecewakan," tuturnya.
Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menyoroti lemahnya komitmen timsel terhadap kelompok disabilitas. Hal itu terlihat dari website timsel yang tidak aksesibel. Padahal, UU memberikan ruang yang sama terhadap kelompok disabilitas untuk maju dalam seleksi calon komisioner.
Aji juga mengkritik statment salah seorang anggota timsel pada audiensi pekan lalu. Pernyataannya secara tidak langsung telah menutup kesempatan kelompok disabilitas menjadi komisioner, dengan dalih Pemilu 2024 membutuhkan fisik yang kuat. Padahal, di daerah ada perwakilan disablitas yang terbukti bisa bekerja menjadi penyelenggara.
Keberadaan perwakilan disabilitas di tubuh penyelenggara juga penting untuk memastikan kebijakan yang adil. "Karena mereka akan lebih mengetahui apa kebutuhan mereka," pungkasnya. (far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria