JAKARTA – Keputusan kapan Pemilu 2024 digelar masih kabur. Sejumlah alasan baru muncul. Selain butuh koordinasi antar lembaga, isu berakhirnya masa jabatan komisioner periode 2017-2022 ikut menjadi alasan.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku memahami desakan publik, agar hari pemungutan suara pemilu segera diketok. Namun realisasinya saat ini masih sulit. "Tidak sesederhana itu kita dorong KPU. Apalagi komisioner KPU ini kan juga akan berakhir jabatannya," jelas Doli, Sabtu (13/11). Doli menambahkan, isu pandemi turut menyulitkan penentuan jadwal pemilu. Sebab KPU dan para pihak terkait harus melakukan persiapan matang. Yakni mencegah potensi penularan virus SARS Cov-2 saat coblosan.
Doli meyakini, masih ada cukup waktu untuk mempertimbangkan hari H pemilu. Sudah muncul beberapa opsi, di antaranya pelaksanaan Februari, April, atau Mei. "Karena situasinya ini tidak seperti biasa, maka tidak cukup itu ditentukan oleh satu-dua institusi saja. Karena 2024 itu juga lebih berat dari (Pilkada) 2020," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luqman Hakim berpendapat beda. Dia berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang. Sesuai pasal 347 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU. "Ini semua demi menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," terang Luqman kepada Jawa Pos.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil sikap menunggu. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan mengikuti apapun yang diputuskan KPU bersama pemerintah dan DPR. Dia menjelaskan, baik usulan KPU maupun pemerintah memiliki catatan. Untuk usul KPU, pemungutan pada Februari 2024 terkait persoalan cuaca pada awal tahun. Selain itu, ada problem pencairan anggaran. Sebab jika mengacu pengalaman selama ini, keuangan negara di awal tahun cenderung kosong. "Anggaran biasanya baru (cair) Maret-April," ujarnya.
Sementara usulan pemerintah, juga punya potensi persoalan. Yang paling utama adalah mepetnya jarak antara pemilu dan pilkada. Isu lain adalah pelaksanaan puncak kampanye yang terjadi di momen Ramadan. Atas dasar itu, Fritz menilai apapun keputusan punya konsekuensi. Suka tidak suka, keputusan apapun harus dihadapi. "Kapanpun tanggalnya Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan," tegas Fritz. (deb/lum/far/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria