JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi mengumumkan ketentuan baru kedatangan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19. Banyak pelonggaran yang ditetapkan. Di antaranya soal karantina dan penggunaan vaksin Covid-19.
Pengumuman kebijakan baru penyelenggaraan umrah tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hisyam Abdul Mun’im Said. Di antara kebijakan barunya adalah syarat pengajuan visa umrah wajib sudah menerima suntikan dosis lengkap vaksin Covid-19.
Jamaah umrah dengan dosis lengkap vaksin Covid-19 yang disetujui Arab Saudi, bisa langsung menjalankan umrah tanpa karantina. Seperti diketahui, ada empat vaksin Covid-19 yang disetujui pemerintah Saudi. Yaitu vaksin Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.
Sementara itu, bagi jamaah yang mendapatkan vaksin Sinovac serta vaksin lain yang diakui WHO tetapi belum disetujui Saudi, tetap bisa berangkat umrah. Hanya, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu selama tiga hari. Setelah itu, mereka wajib PCR. Jika hasil PCR negatif, baru bisa menjalankan ibadah umrah di Masjidilharam.
Kebijakan tersebut mendapatkan respons positif dari penyelenggara umrah di Tanah Air. Dengan keterangan tersebut, otomatis sudah bisa dipastikan tidak perlu vaksin booster untuk berangkat umrah. Dengan catatan, jamaah harus bersedia menjalani karantina setibanya di Saudi.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengapresiasi keputusan Saudi tersebut. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan ketentuan perjalanan umrah terkait pemberian vaksin Covid-19. Selain itu, pengumuman dari Saudi itu bakal diikuti dengan dibukanya layanan visa umrah, termasuk untuk Indonesia.
’’Kebijakan soal vaksin dan karantina itu membawa angin segar bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,’’ katanya, Senin (29/11).
Dia berharap pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti kebijakan dari Saudi tersebut. Di antaranya, Kementerian Agama (Kemenag) bisa segera mengeluarkan rencana simulasi penyelenggaraan umrah.
Firman mengatakan, AMPHURI bersama asosiasi umrah lainnya dan Kemenag sudah bersepakat untuk segera melakukan pemberangkatan umrah uji coba. Dalam pelaksanaan uji coba ini, hanya diikuti petugas atau pengurus travel umrah.
’’Tujuannya agar setiap PPIU memahami secara detail SOP pelayanan umrah,’’ tuturnya. Sehingga bisa menyampaikan informasi ini kepada jamaah yang mereka rekrut.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, pencabutan suspen penerbangan dari Indonesia menuju Saudi, juga termasuk penerbangan umrah. Seperti diketahui, kebijakan pencabutan suspen ini berlaku efektif mulai 1 Desember besok.
Namun, Hilman menegaskan, ketika suspend dicabut, tidak otomatis pada hari itu juga ada pemberangkatan jamaah umrah dari Indonesia. ’’Sebab, masih ada proses persiapan yang harus dilakukan. Antara lain terkait pendataan jamaah, paket layanan, dan pengurusan visa,’’ katanya.
Selain itu, Hilman menindaklanjuti pencabutan suspen tersebut dengan menggelar rapat-rapat bersama tim dari Saudi. Di antara tujuannya adalah pemerintah Indonesia memaparkan skema protokol kesehatan pemberangkatan jamaah umrah. Diharapkan paparan ini bisa meyakinkan pihak Saudi dan segera membuka akses pengurusan visa umrah. (wan/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria