JAKARTA – Birokrasi acapkali dilibatkan dalam agenda politik. Hal itu menjadi keluhan yang muncul dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Sebab, dalam praktiknya, aparatur sipil negara (ASN) berada dalam posisi dilematis. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Korpri yang disiarkan secara virtual (29/11).
Zudan menyatakan, politisasi birokrasi mengakibatkan sistem karier ASN tidak terlindungi. Berdasar laporan yang masuk ke Korpri, lanjut dia, banyak ASN yang dicopot dari jabatannya seusai agenda pilkada. Pencopotan tersebut dilakukan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu terjadi di level kabupaten/kota maupun provinsi.
“Banyak dari saudara kita yang setiap kali ritual lima tahunan selesai di-nonjob-kan setelah pilkada. Banyak ASN kita yang harus duduk di bangku panjang menunggu lima tahun berikutnya,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut.
Situasi tersebut, tambah Zudan, terindikasi kuat kepentingan politik. Baik dalam rangka ”balas dendam” karena ASN berseberangan dalam pilkada maupun dalam rangka memberikan jalan atau ”balas jasa” bagi ASN lain yang dianggap berkontribusi. ”Tentu balas jasa dan balas dendam ini harus kita hentikan,” tegasnya. Jika tidak, karier ASN tak punya ukuran jelas.
Praktik tersebut, lanjut Zudan, harus diantisipasi melalui perbaikan sistem. Sebab, upaya menjaga netralitas tidak hanya bergantung pada personal masing-masing ASN, tapi juga membutuhkan sistem pendukung. Salah satu opsi yang dirasa perlu ditempuh adalah menciptakan birokrasi otonom atau birokrasi yang terpisah dari sistem politik. Caranya dengan mengubah pemegang posisi pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Saat ini PPK bagi ASN daerah dipegang kepala daerah. Sementara gubernur menjadi PPK untuk ASN kementerian/lembaga. Zudan menilai akan lebih baik jika posisi PPK dipegang sekretaris daerah untuk daerah dan sekretaris jenderal untuk kementerian/lembaga. ”Bisa diminimalkan dari pengaruh politik,” tuturnya.
Ide tersebut, kata Zudan, harus menjadi kajian bersama ke depannya demi menghindari politisasi birokrasi. Selain itu, Zudan mengimbau semua ASN untuk teguh dan berkomitmen menjaga profesionalitas serta netralitas.
Di sisi lain, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politisasi dan pelanggaran netralitas ASN masih menjadi potensi kerawanan pada pemilu dan Pilkada 2024. Meski demikian, potensi mobilisasinya yang berbeda. Sebab, semua kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.
Ratna menilai, salah satu titik kerawanannya adalah banyaknya penjabat (Pj) pengisi kekosongan kursi kepala daerah. Dalam catatannya, terdapat 721 daerah yang akan habis masa jabatan kepala daerahnya di dua tahun tersebut. ”Ini titik rawan mobilisasi ASN,” tuturnya. Dia meminta pemerintah memastikan Pj yang terpilih bisa bebas kepentingan politik.
Terkait antisipasinya, Bawaslu akan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain. Misalnya, dengan penguatan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ”Ini perlu untuk diantisipasi ke depannya. Pasalnya, tren pelanggaran netralitas ASN selalu mengalami kenaikan,” pungkasnya. (far/c9/bay/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria