Konektivitas sertifikat vaksinasi Covid-19 antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi salah satu kunci lancarnya proses umrah. Namun, saat ini aplikasi yang digunakan kedua negara belum terkoneksi.
JAKARTA – Penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya resmi beroperasi kembali mulai Rabu (1/12). Pemerintah Saudi secara mencabut status suspend untuk Indonesia dan lima negara lainnya. Meskipun begitu, tidak otomatis pengiriman jamaah umrah kembali berjalan.
Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono saat dikonfirmasi (30/11) mengatakan, informasi terakhir layanan aplikasi visa umrah untuk warga di Indonesia belum dibuka. Dia mengatakan, dibukanya layanan visa umrah sepertinya menunggu konektivitas sertifikat vaksin antara Indonesia dengan Saudi.
Seperti diketahui, sertifikat vaksin Indonesia tercantum di dalam aplikasi PeduliLindungi. Sementera itu, pemerintah Saudi juga mempunya aplikasi untuk layanan umrah. Nantinya barcode vaksin yang ada di aplikasi PeduliLindungi harus juga terbaca di dalam aplikasi milik pemerintah Saudi. ’’Sepertinya belum (terkoneksi) ini. Itu yang kita masih tunggu,’’ tutur Eko.
Sementara itu, di Jakarta, pemerintah terus mempersiapkan prosedur penyelenggaraan umrah. Persiapan ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR kemari (30/11). Dia menegaskan bahwa Arab Saudi terhitung mulai 1 Desember 2020 memberikan izin penerbangan langsung untuk enam negara.
Dengan demikian, warga Indonesia bisa terbang langsung menuju Arab Saudi tanpa melalui atau transit dahulu di negara ketiga. ’’Maka secara otomatis penyelenggaraan ibadah umrah juga dibuka. Tetapi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Saudi,’’ katanya.
Yaqut menuturkan, di antara skenario yang ditetapkan adalah pemberlakuan one gate policy (OGP). Di antara ketentuan dalam skema ini adalah pemberangkatan hanya dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian sebelum keberangkatan, jamaah wajib melakukan karantina untuk pemeriksaan kesehatan di asrama haji.
Meskipun begitu, Yaqut mengatakan, ketentuan OGP tersebut akan dievaluasi secara berkala. Tidak menutup kemungkinan pemberangkatan umrah dibuka di embarkasi atau bandara lainnya. Di antaranya mempertimbangkan kebijakan atau respons Arab Saudi dan jumlah jamaah umrah yang akan berangkat.
Yaqut mengatakan, persiapan penyelenggaraan umrah harus disusun dengan baik. Mulai patokan biaya referensi, pembuatan paket umrah, sampai pengurusan dokumen seperti visa dan lainnya. Termasuk pengecekan vaksin Covid-19.
Dia mengatakan, saat ini dilakukan finalisasi integrasi data vaksinasi Covid-19 antara Kemenag dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Integrasi data ini penting karena pengurusan visa umrah memerlukan syarat keterangan sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis penuh.
Dalam kesempatan itu, Yaqut juga menyampaikan akibat pandemi Covid-19, ada 59.757 calon jamaah yang tertunda keberangkatannya. Dari jumlah tersebut, 18.752 orang yang sudah memiliki visa dan siap diberangkatkan.
’’Jamaah yang tertunda keberangkatannya tersebut menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah pada Desember ini,’’ tutur Yaqut.
Yaqut juga menyinggung soal pelaksanaan haji 2022. Dia mengatakan, sampai saat ini Kemenag belum mendapatkan undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas MoU penyelenggaraan haji. Menurut dia, seperti tahun-tahun sebelumnya, MoU penyelenggaraan itu sangat penting. Sebab, di dalamnya mengatur soal besaran kuota haji untuk Indonesia. (wan/jpg/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria